Jakarta > Pemerintahan

Perjuangkan Reklamasi Pulau K, Pemprov Akan Banding di PTUN

Jumat, 17 Maret 2017 12:37 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi Reklamasi pulau
Ilustrasi Reklamasi pulau
Foto : istimewa

Share this





Akibat kalah di PTUN Jakarta atas gugatan nelayan terhadap SK Gubernur tentang pemberian izin reklamasi pulau K, pembangunan Depo MRT terancam batal.

JAKARTA – Pembangunan depo kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Pulau K, Ancol, Jakarta Utara terancan batal. Pasalnya, kemarin majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pihak nelayan yang membatalkan SK Gubernur DKI Nomor 2485 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau K.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya akan melakukan banding terkait kalah di PTUN atas gugatan nelayan terhadap pemberian izin reklamasi pulau K. "Karena Pulau K kalah PTUN kami akan ajukan banding. Karena pulau itu sudah direncanakan untuk depo MRT," Saefullah saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengungkapkan, sebenarnya tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Ancol Timur yang rencananya dibangun untuk depo MRT tidak memadai. Namun, untuk kesiapan lahan tersebut, pihaknya akan mengecek kontur tanah.

"Ada ide juga karena lahan terbatas, dibangun double decker. Yaitu deponya bertingkat. Tapi kalau tidak bisa juga kami berencana mau perpanjang sampai pulau reklamasi Utara Ancol. Di Pulau K," kata

Sementara itu, untuk di Kampung Bandan tersebut tetap akan dibangun Transit Oriented Development (TOD). Yaitu dengan membangun rusun di atas stasiun. "Untuk di Kampung Bandan, kami masih minta jawaban dari MRT. Minggu besok kami akan rapat sekali lagi supaya fix ketika kami rapat kerja dengan DPRD," katanya.

Baca juga : Ahok Kalah Dalam Perkara Reklamasi Pulau K di PTUN Jakarta