-->
Jakarta > Pemerintahan

Pemprov DKI Jakarta Raih WTP dari BPK

Rabu, 30 Mei 2018 09:00 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Ichwan Hasanudin

Pemprov DKI Jakarta raih WTP dari BPK
Anggota V BPK RI Isma Yatun (tengah) bersama Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (tiga dari kiri), dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan (tiga dari kanan) dalam penyerahan opini WTP untuk Provinsi DKI Jakarta.
Foto : istimewa

Share this








Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemperov) DKI Jakarta meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

Seperti dalam rilis yang diterima Infonitas.com, penyerahan laporan itu opini WTP itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, pada Senin (28/5/2018) kemarin. Laporan itu diterima oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” kata Anggota V BPK RI Isma Yatun .

Pada opini WTP tersebut BPK memberikan penekanan satu hal atas aset tetap, yaitu menekankan perlunya perhatian terhadap penatausahaan aset tetap secara berkelanjutan, mengingat besarnya nilai, jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Inventarisasi tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara fisik dan secara administrasi seta pengamanan secara legal dan fisik atas bukti kepemilikan aset tanah belum dilakukan secara menyeluruh.

Penekanan satu hal ini disampaikan untuk memberikan informasi kepada para pembaca laporan bahwa pengelolaan atas aset tetap pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus tetap dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

 

    -->