-->
Jakarta > Pemerintahan

Pemprov DKI Jakarta Larang Sekolah Pungut Sumbangan Hewan Kurban

Selasa, 07 Agustus 2018 15:04 WIB
Editor : Galih Pratama | Reporter : Yatti Febriningsih

Ilustrasi penjualan hewan kurban
Ilustrasi penjualan hewan kurban (Ist)
Foto : istimewa

Share this








Sekolah di Jakarta dilarang keras memungut sumbangan hewan kurban. Untuk itu, Dinas Pendidikan DKI mengimbau sekolah tak pungut sumbangan ke siswa.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta secara tegas melarang sekolah-sekolah melakukan pemungutan biaya untuk membeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1939 H.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Bowo Irianto mengatakan dalam hal ini berupa adanya nilai batas minimal dari nominal uang sumbangan. “Namanya sumbangan itu tidak ada sumbangan. Sumbangan sukarela tanpa tekanan tapi ada minimal sekian, enggak ada. Namanya sumbangan seikhlasnya kalau mau menyampaikan,” kata Bowo Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Untuk sekolah yang didapati melakukan pungutan, pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku sudah menemui dan memberikan penjelasan bahwa adanya larangan untuk memungut biaya. Ia mengimbau agar kasus pemungutan dana hewan kurban tidak lagi terjadi, apalagi sampai menimbulkan permasalahan baru yang  mempersulit siswa.

“Ini adalah pembelajaran untuk kurban, yang mereka memang mau dan bersedia, berkurbanlah jangan sampai mereka kemudian diminta didorong untuk berkurban tapi jadi korban,” tambah Bowo.

Seperti diketahui, pemungutan sumbangan hewan kurban terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) 101 Jakarta Barat, di mana pihak sekolah memberikan target sumbangan dengan nilai minimal Rp 50.000 tiap siswa. Bahkan siswa-siswi yang didapati belum memberikan sumbangan terus ditagih untuk membayarnya. Ada juga yang mendapat diskriminasi dari guru sendiri.

Melihat kasus tersebut, Sekjen Komisi Perlindungan Anak Dhanang Sasongko, meminta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengusut sampai tuntas karena diduga melakukan pelanggaran, yakni memungut biaya. Padahal secara tidak ada aturan atau perintah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memungut biya demi membeli hewan kurban.

"Kami meminta untuk guru yang melakukan ini agar proses hukum, segera. Hal itu merupakan bentuk intimidasi secara psikis. Pelakunya pun dapat dijerat Pasal 76 Undang undang (UU) no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hal ini, kami akan menelusurinya. Ini, tindakan kriminal. Harus diusut," terang Dhanang.

    -->