Senin, 16 Juli 2018 13:07:00
Editor : Galih Pratama | Reporter : Yatti Febriningsih
Organda : Kendala OK Otrip Bukan Hanya Masalah Tarif
Ilustrasi angkot OK Otrip. (Sumber: detik,com)
Foto : istimewa
 

JAKARTA - Ketua Organda Angkutan Darat (Organda) Shafruhan Sinungan berpendapat polemik OK Otrip tidak hanya soal penetapan tarif rupiah per kilometer dan jarak tempuh, tetapi juga pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).

Menurutnya, OK Otrip seharusnya tidak hanya menekankan perubahan dalam sistem pembayaran, tetapi juga kualitas layanan. Shafruhan menegaskan jika seharusnya di dalam program ada komitmen bersama untuk melakukan perubahan dan memperbaiki fasilitas dan kualitas layanan secara bertahap.

Terlebih, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek disebutkan semua angkutan umum harus memenuhi standar SPM.

Dalam Pasal 1 poin c disebutkan ada sembilan tambahan jenis SPM baru untuk angkutan perkotaan. Dalam hal keselamatan, pintu keluar angkutan kota harus tertutup ketika berjalan, ban tidak boleh vulkanisir, dan beberapa aturan lainnya.

Dari sisi kenyamanan, ada tambahan berupa larangan merokok dan kelengkapan AC dengan suhu di ruangan penumpang stabil antara 20-22 derajat celsius. Menurut Shafruhan, hingga sekarang standar itu belum terpenuhi.  “Ada yang masih belum di jalankan oleh PT Transjakarta,” tegasnya saat dihubungi.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas layanan sesuai SPM. Ia mengklaim perusahaannya selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Terbukti dari teru meningkatnya pelanggan Transjakarta yang sampai hari ini sudah melayani 580 ribu orang per hari.

Kendati begitu, Budi mengakui ada beberapa standar SPM yang masih belum terwujud dan akan segera dipenuhi secara bertahap. Budi mencontohkan, pihaknya sudah menerapkan pengecekan usia kendaraan agar tak melebihi 10 tahun, melakukan pengecekan armada (kir), serta kelengkapan fasilitas. Adapun SPM yang belum dipenuhi, misalnya pintu keluar masuk yang tertutup, CCTV, dan AC.

"Sekarang kita masih toleran pintu masih boleh terbuka tapi mungkin kita cari jalan keluar musti tertutup. Sekarang belum ada CCTV, perlahan kita pasang CCTV," terang Budi.

Budi meminta agar Organda dapat menyampaikan apabila ada SPM yang sulit dipenuhi dari sisi mereka. Namun, hingga saat ini ia mengaku belum mendapatkan keluhan mengenai hal itu.

"Saya sih belum pernah dapat laporan itu. Yang selalu dikeluhkan adalah harga. Bicara harga ini kan menurut saya sudah jadi kebiasaan juga dong. Orang mau jual pasti mau harga tinggi. Tapi kami juga ingin membuat harga yang paling reasonable," katanya.

Di tengah polemik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru tetap menetapkan standar yang tinggi. Ia ingin jumlah penumpang OK OTrip mencapai satu juta orang pada akhir tahun 2018.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI itu menargetkan akhir tahun ini jumlah armada angkutan umum yang bergabung dalam program OK Otrip mencapai 2.609 unit.

Sebagai Informasi, jumlah armada yang telah bergabung dalam OK Otrip baru mencapai 123 unit. Bulan ini Transjkarta rencananya akan melakukan penambahan untuk memenuhi jumlah 275 unit. Sementara, jumlah penumpang OK OTrip rata-rata mencapai 17 ribu orang per hari. Data terbaru per 12 Juli malam mencatat 18 ribu penumpang. Artinya, per armada rata-rata mengangkut 150 penumpang per hari.

 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda