Jakarta > Pemerintahan

100 Hari Anies-Sandi

Kritik DPRD DKI untuk Anies-Sandi, Dari 'Pribumi' Hingga Becak

Rabu, 24 Januari 2018 14:34 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Yatti Febriningsih

100 hari kinerja Anies-Sandi.
Konferensi pers soal 100 hari kinerja Anies-Sandi.
Foto : Yatti Febriningsih

Share this








DPRD DKI kerap mengkritisi kebijakan Anies-Sandi. Dari ucapan 'Pribumi' hingga kebijakan-kebijakan lain, seperti pengoperasian kembali becak di Ibu Kota.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno mulai memasuki hari kerja ke-100. Selama masa itu, kinerja keduanya kerap mendapat sorotan termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta fraksi PDIP. 

Pertama soal pidato Anies sehabis pelantikan yang menyebut kata pribumi. Ini terbukti, Anies belum bisa move on dari masa-masa Pilkada DKI Jakarta 2017. Seharusnya, kata Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, usai dilantik keduanya harus netral dan tidak memihak lagi dalam memimpin ibu kota Jakarta. 

“Soal pernyataan itu yang secara terang benderang bisa dimaknai bahwa keduanya masih belum ‘move on’ dari kontestasi pilkada. Pasca pilkada keduanya seharusnya berdiri di tengah-tengah. Bukan lagi milik orang yang memilihnya dan harus bekerja demi seluruh warga Jakarta,” ucapnya dalam acara konfrensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/1/2017). 

Selanjutnya, Gembong meminta Anies-Sandi agar lebih fokus bekerja. “Tidak perlu lagi ada dikotomi  antara Pribumi-Non Pribumi, pendukung dan bukan pendukung. Kami minta Anies - Sandi fokus bekerja menata Jakarta bukan pintar menata kata,” imbuhnya. 

Selain kata ‘Pribumi’, dalam kesempatan itu, Gembong juga menyinggung 10 poin lain yang terkait kebijakan Anies-Sandi. Yakni, kebijakan penataan kawasan Tanah Abang, pencabutan larangan sepeda motor, Tim TGUPP, Monas dibuka untuk umum, pagar sling Monas dicabut, rusunami berkonsep rumah DP 0 persen, OK Otrip, pencabutan HGB reklamasi, dan pengoperasian kembali becak.

Konferensi pers juga dihadiri oleh ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi dan anggota DPRD fraksi Nasdem Bestati Barus.