Kamis, 11 Januari 2018 17:25:00
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Yatti Febriningsih
Kementrian ATR Tolak Surat Pencabutan HGB Pulau Reklamasi Pemprov DKI
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. sumber : Antara
Foto : istimewa
 

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tegas menolak pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB)  Pulau Reklamasi yang disampaikan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies terlebih dulu menyurati Kementrian ATR untuk mencabut HGB Pulau C, D, G hasil reklamasi. 

Penolakan ini sendiri didasari dengan HGB yang diterbitkan di atas Hak Pengelola Lahan (HPL) yang juga dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Daerah (DKI) Jakarta. Penolakan itu lantaran penerbitan HGB ini telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. 

“Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan  dan berlakulah asas presumptio justae (setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan seketika belum dapat dibuktikan sebaliknya dan  dinyatakan oleh hakim yang berwenang senagai keputusan yang melawan hukum),” tulisnya dalam siaran berita resmi yang diterima Infonitas.com, Kamis (11/1/2017). 

Selanjutnya, disebutkan jika dalam pandangan Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang sudah disepekati ini tidak bisa dibatalkan kembali secara sepihak. Hal ini, dikarenakan jika tidak dikhawatirkan akan menimnulkan ketidakpastian hukum atas HGB pulau reklamasi tersebut. 

“Terhadap HGB yang telah diterbitkan diatas HPL No.45/Kamal Muara, perbuatan hukum  dalam rangka peralihan hal dan pembebanan atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat derivatif harus mendapatkan  persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta,” lanjutnya. 

Selanjutnya, Menteri ATR juga memberikan usulan kepada Pemrov DKI jika mereka tidak menerima keputusan ini. Salah satu cara yang diusulkan oleh kementrian ATR senditi ialah menyarankan agar Pemrov DKI enempuh menempuh jalur hukum jika tetap ingin mencabut HGB pulau reklamasi tersebut. 

“Apabila pemrov DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan kementrian ATR/BPN, dan akan membatalkan HGB di atas HPL No.45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha/perdata). Dan apabila keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap kami akan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda