-->
Jakarta > Pemerintahan

100 Hari Anies-Sandi

Inilah Kebijakan Kontroversi Anies-Sandi Selama 100 Hari

Rabu, 24 Januari 2018 13:38 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Yatti Febriningsih

Anies-Sandi
Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengadakan kunjungan kerja dengan jajaran kota administrasi Jakarta Utara di The Britama Arena, Mahaka Square, Kelapa Gading, Selasa (12/12/2017).
Foto : Yatti Febriningsih

Share this








Sekiranya, ada 6 kebijakan Anies-Sandi pada masa 100 hari kepemimpinannya yang banyak menuai kontroversi.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sudah memasuki masa kerja ke-100 hari setelah resmi dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Oktober 2017.

Dalam kepemimpinannya, mereka sudah banyak membuat kebijakan-kebijakan baru. Bahkan, keduanya juga tak jarang mengubah dan menghapus kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya karena dianggap tidak sesuai dengan visi misi Anies-Sandi saat berkampanye.

Hingga banyak menuai kontroversi tidak hanya di pemerintahan tetapi juga masyarakat. Berikut beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat selama masa 100 hari kepemimpinan Anies - Sandi yang jatuh tepat hari ini, Rabu (24/1/2017). 

Pengaduan Warga

Tidak lama setelah menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung mengubah tradisi pengaduan warga di Balai Kota, Jakarta. Yakni, mengubah lokasi aduan yang biasanya dipusatkan di Balai Kota ke kecamatan.

Banyak yang mengkritik. Anggapannya, tidak semua masalah dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun Wali Kota. Khawatirnya, aduan hanya sekadar aduan tanpa realisasi.

Penataan Kawasan Tanah Abang

Kebijakan ini yang paling banyak mendapat perhatian. Anies menetapkan konsep penataan kawasan perdagangan terbesar se-Asia Tenggara itu pada 22 Desember lalu. 

Dalam kebijakannya Anies justru memfasilitasi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan tersebut dengan menutup Jalan Jatibaru Raya dan membangun tenda-tenda di depan stasiun Tanah Abang untuk menjadi wadah berdagang bagi para PKL. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi mengkritik. Dia menganggap Anies membuat Jakarta menjadi kumuh.

“Salah satunya Tanah Abang. Itu kan Ikonnya Indonesia, ikonnya presiden. Tamu-tamunnegara diajak kesitu, ini kebanggan presiden. Sekarang terlihat kan setelah anak-anak sekolah macetnya kayak apa,” kata Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/1/2017). 

Tidak hanya dikritik oleh DPRD, kebijakan ini juga mendapat kritikan dari pihak kepolisian dan juga para sopir angkot di kawasan tersebut. Bahkan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendesak Pemprov untuk kembali membuka Jalan Jatibaru Raya.

"Pekan ini akan saya serahkan kajiannya. Rekomendasinya, dimaksimalkan fungsi jalan tersebut. Jalan untuk kendaraan bukan untuk PKL," ucap Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarrra kemarin.

Kebijakan Monas 

Kebijakan selanjutnya yang menuai kontroversi ialah perubahan Pergub Nomor 186 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan kawasan Monas. Sebelumnya, kawasan Monas tidak boleh digunakan kegiatan keagamaan. Kini, lewat kebijakan Anies-Sandi, Monas bisa digunakan untuk kepentingan agama, pendidikan, dan kebudayaan. 

Anies-Sandi bahkan mencabut pagar sling  di Monas demi mengubah Jakarta mirip dengan Central Park di New York, Amerika Serikat (AS). 

Pencabutan Larangan Sepeda Motor

Larangan sepeda motor melintas di kawasan Sudirman-MH Thamrin juga tak luput dari perhatian Anies-Sandi. Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor kini dinyatakan sudah gugur dan sepeda motor sudah bisa kembali melintas di kawasan itu. 

Setelah pergub tersebut resmi dicabut oleh Makamah Agung, kini kendaraan roda dua kembali bebas melintas di sepanjang Sudirman-Thamrin. Pemrov DKI nantinya juga sudah membuat jalur khusus sepeda motor.

Tim TGUPP dengan Biaya Fantastis

Ini Kebijakan yang paling kontroversi. Anies merekrut Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Yang menajdi kontroversial ialah jumlah anggota TGUPP mencapai 73 orang dengan gaji yang besar sehingga terjadi pembengkakan Anggara Pembelanjaan Biaya Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018 yang mencapai angka Rp 20,8 milliar. 

Rencana Pengembalian Becak

Terakhir yang paling banyak menuai kontroversi yaitu becak, sejak dipimpin Ali Sadikin pada tahun 1970, becak jelas sudah dilarang beroperasi di Ibu Kota. Bahkan, melalui Perda Nomor 4 Tahun 1972 DPRD DKI Jakarta menetapkan becak dan opelet bukan kendaraan layak di Jakarta sehingga operasionalnya juga dilarang. Kini, Pemprov DKI justru ingin menghidupkan becak sebagai angkutan lingkungan.

    -->