Jakarta > Pemerintahan

Ini Kelurahan Dan Kecamatan yang Sering Mengadu Melalui Aplikasi Qlue

Senin, 09 Januari 2017 15:41 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Chandra Purnama

 Aplikasi Qlue
Aplikasi Qlue

Share this





Data kelurahan dan kecamatan yang paling banyak dan sedikit mengadu ke aplikasi Qlue dirilis selama tiga bulan sekali.

JAKARTA – Aplikasi Qlue sebagai sarana masyarakat untuk mengadukan permasalahan lingkungan ke Pemprov DKI, merilis ranking periode kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2016.

Dari data yang diterima Infonitas.com, diketahui Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara menduduki peringkat pertama dalam hal pengaduan dengan nilai 85 point. Diurutan kedua ditempati oleh Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara dengan nilai 83 point, disusul dengan Kelurahan Cijantung, Jakarta Timur 82 point.

Sementara itu, untuk tingkat kecamatan, urutan pertama ditempati oleh Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan nilai 77 point. Ditempat kedua diduduki oleh Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan 74 point, lalu urutan ketiga diisi oleh Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dengan nilai 73 point.

Sedangkan untuk tingkat kelurahan paling jarang melakukan aduan melalui aplikasi QLUE, ditempati oleh Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat dengan nilai 46 point. Diperingkat dua terbawah ditempati oleh Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan 49 point dan disusul oleh Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat dengan 50 point.

Untuk tingkat kecamatan, wilayah Jakarta Barat masih mendominasi. Dalam urutan pertama terbawah, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan 57 point. Disusul oleh Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan 59 point. Diurutan ketiga terbawah ditempati oleh Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan 59 point.

"Data yang kami rilis ini merupakan data yang didapatkan dari sistem Qlue. Kami merilis data ini secara rutin (3 bulan sekali) sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pemprov DKI Jakarta yang bersedia mewujudkan keterbukaan dan transparansi kinerja kepada publik," kata Elita Yunanda selaku Marketing Communications Manager QLUE Indonesia melalui keterangan resmi yang diterima Infonitas.com, Senin (9/1/2017).







Jakarta > Pemerintahan

Pemprov DKI Gencarkan Razia PSK Asing

Kamis, 05 Januari 2017 14:51 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Soni Sumarsono
Soni Sumarsono

Share this





Pemprov sudah menerima data dari intelijen terkait maraknya tenaga asing di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta.

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta berjanji akan terus menggencarkan razia terhadap pekerja seks komersil (PSK) di sejumlah tempat hiburan malam. Hal ini tak lepas menyusul diamankannya 76 PSK asal Cina yang diamankan dari klub malam Sun City, Jalan Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengatakan, untuk meredam maraknya geliat hiburan malam bukan hanya menjadi tugas Pemprov melainkan semua jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI.

"Yang jelas kami tidak mentolerir keberadaan PSK seperti itu. Cuma penertibannya harus lebih gencar daripada pelakunya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Soni mengaku, dirinya sudah menerima data dari intelijen terkait maraknya tenaga asing di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta. "Laporan intelijen kami terima hampir seminggu tiga kali. Itu termasuk tenaga-tenaga asing. Sifatnya rahasia," imbuhnya.

Seperti diketahui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM merazia sebuah klub malam di Sun City, Jakarta Barat. Sebanyak 76 wanita asing asal Tiongkok diamankan karena terbukti menyalahgunakan visa dan menjadi PSK.







Jakarta > Pemerintahan

KPAD Jakut Mendata Aset Pemprov DKI di Jakarta Utara

Rabu, 14 Desember 2016 18:21 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Wahyu Muntinanto

Masih banyak lahan fasos fasum di Jakarta Utara yang belum terdata.
Masih banyak lahan fasos fasum di Jakarta Utara yang belum terdata.

Share this





Contoh aset yang dilakukan antara lain, lahan kosong di Jalan Kerapu, Penjaringan dan lapangan tenis di salah satu perumahan di Sunter Agung.

TANJUNG PRIOK - Kantor Pengelolaan Aset Daerah (KPAD) Pemkot Jakut mulai melakukan inventarisasi aset. Serta, melakukan pemagaran dan pemasangan plang terhadap lahan dan bangunan milik Pemprov DKI yang ada di wilayah Jakarta Utara.

Pengamanan aset dilakukan di sejumlah tempat. Seperti, lahan kosong di Jalan Kerapu, dekat Museum Bahari, Penjaringan dan lapangan tenis dan basket di salah satu perumahan di kawasan Sunter Agung.

“Saat ini, kami terus melakukan pengawasan dan pendataan aset yang telah menjadi fasos fasum,” tutur Petugas KPAD Jakut Yuli Sahrul, Rabu (14/12/2016).

Yuli mengakui, masih banyak lahan dari pengembang yang belum terdata. “Memang, ada kewajiban bagi para pengembang menyerahkan fasos dan fasumnya kepada kami dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban ini juga yang menjadi perhatian KPAD Jakut,” tandasnya.







Jakarta > Pemerintahan

Kesetiakawanan di DKI Hanya Sebatas Slogan

Rabu, 14 Desember 2016 13:58 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan

Share this





Kesetiakawanan dan kepedulian terhadap sesama masih perlu diingatkan kembali agar warga DKI tidak individu dan bisa saling membantu.

CIPAYUNG – Dalam memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI), Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, kesetiakawanan di DKI masih sebatas slogan. Oleh karena itu, kesetiakawanan dan kepedulian terhadap sesama masih perlu diingatkan kembali agar warga DKI tidak individu dan bisa saling membantu.

"Peringatan HKSN dan HDI ini sendiri bermaksud untuk meningkatkan kepedulian semua pihak dalam upaya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas," kata Masrokhan, Rabu (14/12) di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur.

Peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran masyarakat agar dapat berperan serta dalam kegiatan kesejahteraan sosial. Karena tanpa peran masyarakat, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak akan maksimal. 

Selain itu, pihaknya juga ingin terciptanya harmonisasi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah dan masyarakat. 

Dalam peringatan HDI dan HKSN ini, diselenggarakan juga bhakti sosial berupa donor darah. Para pegawai pemerintah, penyandang disabilitas, dan masyarakat dilibatkan untuk mendonorkan darahnya melalui Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

"Harapannya dari peringatan ini, para penyandang disabilitas dapat diterima kiprahnya di dalam seluruh aspek kehidupan," kata Masrokhan.

Selain itu, peringatan ini juga mendorong kepada semua lapisan untuk mendukung pelayanan dan pengadaan fasilitas prasarana dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

"Dengan adanya sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat lainnya, kami berharap semakin meningkatnya upaya pelayanan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat," tutup Masrokhan.







Jakarta > Pemerintahan

Underpass Matraman-Salemba Siap Dibangun

Jumat, 09 Desember 2016 13:56 WIB
Editor : Wahyu AH | Sumber : DBS

Jalan Matraman Raya
Jalan Matraman Raya

Share this





Berbeda dengan underpass lain, underpass Matraman-Salemba dibangun ke dua arah, Jalan Pramuka dan Jalan Matraman Raya.

JAKARTA – Pemprov DKI akan membangun underpass Matraman-Salemba, Jakarta Pusat. Langkah berguna meminimalisasi kepadatan dan mengurangi persimpangan sebidang antara Jalan Matraman Raya dengan Jalan Pramuka.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pembangunan Simpang Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hananto Krisna, Jumat (9/12/2016). "Arus lalu lintas cukup padat sehingga dibangun underpass, ini juga mendukung operasi Transjakarta koridor 4 dan 5."

Pembangunan underpass dirancang ke dua arah, Jalan Pramuka dan arah Jalan Matraman Raya dengan total panjang sekitar 650 meter dan lebar 9 meter.

“Biayanya sendiri diperkirakan mencapai Rp 118 miliar. Targetnya, Desember 2017 rampung. Semoga semua terlaksana baik dan sesuai target,” tuturnya.







Jakarta > Pemerintahan

Underpass Mampang Kuningan Segera Dibangun

Rabu, 07 Desember 2016 13:16 WIB
Editor : Wahyu AH | Sumber : dbs

ilustrasi underpass
ilustrasi underpass

Share this





Underpass dibangun sepanjang 800 meter dan lebar 20 meter. Anggarannya mencapai Rp 200 miliar.

JAKARTA – Pemprov DKI berencana membangun underpass Mampang Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Hal ini guna meminimalisasi kepadatan kendaraan di lokasi tersebut. Terlebih, di persimpangan sebidang antara Jalan Mampang Prapatan dengan Jalan Rasuna Said.

"Arus lalu lintas cukup padat sehingga dibangun underpass, ini juga mendukung operasi busway koridor 6 dan koridor 9," ujar Kepala Seksi Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hananto Krisna, Rabu (7/12/2016).

Underpass dibangun sepanjang 800 meter dan lebar 20 meter atau 4 lajur jalan. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.

“Nantinya, kendaraan dari arah Jalan Rasuna Said menuju Jalan Mampang Prapatan dan sebaliknya tidak perlu lagi berhenti lama di lampu merah persimpangan tersebut. Harapannya, Desember tahun depan sudah dapat digunakan,” tandasnya.







Jakarta > Pemerintahan

Pemprov DKI Mangkir Jadwal Bangun Rumah Susun

Sabtu, 03 Desember 2016 17:41 WIB
Editor : Hermawan | Sumber : DBS

Ilustrasi Rusun
Ilustrasi Rusun

Share this





Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku pembangunan rumah susun tak dapat dilaksanakan dalam tahun ini.

RAGUNAN - Rencana pembangunan rumah susun (rusun) di lima lokasi gagal dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam tahun ini, 2016.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, hingga kini hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) belum juga keluar. 

"Sampai sekarang kami belum menerima laporan. Karena waktunya tidak terkejar, jadi kami akan lanjutkan di 2017 saja,"kataPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, usai acara DWP 2016 di Ragunan, Jakarta Selatan, seperti dilansir laman beritajakarta.com, Sabtu (3/12).

Pembangunan rusun, kata dia, nantinya akan dilakukan dengan lelang ulang. Bersama itu juga bakal dilakukan penaksiran harga atau appraisal terhadap bangunan yang sudah dibangun kontraktor.

Meski demikian, menurutnya, kontraktor terdahulu diperbolehkan kembali mengikuti lelang dengan catatan, para kontraktor tersebut belum masuk ke dalam daftar hitam (blacklist).

"Yang dilelang itu kekurangan dari progressnya. Misalnya, kontraktor selesai bangun sampai 80 persen, kita lelang yang 20 persennya saja,"pungkasnya.

Seperti diketahui pembangunan rusun di lima lokasi dihentikan sementara tahun ini karena banyak yang tidak sesuai dengan standar. Di antaranya ada beberapa tembok yang dibangun miring, konstruksi tidak sesuai dan sebagainya.

Lima rusun yang dihentikan pembangunannya itu adalah Rusun Cakung Barat, Rusun Jalan Bekasi KM 2, Rusun Rawa Bebek, Rusun untuk lokasi binaan (lokbin) di Semper dan Rusun Marunda.







Jakarta > Pemerintahan

Camat dan Lurah Akan Tanpa Wakil

Sabtu, 03 Desember 2016 14:56 WIB
Editor : Abdul | Sumber : DBS

Kepala Biro Organisasi dan Organisasi Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, Dhany Sukma
Kepala Biro Organisasi dan Organisasi Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, Dhany Sukma

Share this





Tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP) masih dianggap mampu mengemban pekerjaan yang dibutuhkan oleh seorang wakil camat dan lurah.

JAKARTA - Kepala Biro Organisasi dan Organisasi Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, Dhany Sukma mengatakan posis wakil camat dan lurah sejauh ini akan sengaja dikosongkan.

 "Kami akan kosongkan untuk wakil camat dan wakil lurah dalam penataan perangkat daerah yang baru ini,"kata Dhany di Jakarta, seperti dilansir laman Beritajakarta.com, Sabtu (3/12/2016).
 
Menurutnya, tugas para wakil camat dan lurah, kini sudah bisa ditangani oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP). Penataan perangkat daerah itu, kata dia, akan disesuaikan dengan beban kerja dan ke depannya akan dilakukan pengurangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 
"Pengurangan yang diajukan yaitu dari semula 53 SKPD menjadi 42 SKPD. Sekarang jabatan wakil camat masih ada yang isi, tapi kalau wakil lurah sudah sejak lama kosong. Nah, mulai tahun depan keduanya kosong,"ujarnya.






Jakarta > Pemerintahan

Qlue Masih Diandalkan Warga

Kamis, 01 Desember 2016 11:20 WIB
Editor : Wahyu AH | Sumber : DBS

ilustrasi laporan qlue
ilustrasi laporan qlue

Share this





Mayoritas laporan qlue menyoal kemacetan dan sampah. Semua dapat ditangani cepat.

JAKARTA – Masyarakat masih mengandalkan aplikasi qlue untuk melaporkan segala sesuatu yang menyoal tentang lingkungan maupun kamtibmas. Saat ini saja, sekiranya ada 1.500-2.000 aduan per hari yang masuk ke aplikasi itu.

Mayoritas menyoal kemacetan dan sampah. Demikian dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Smart City, Setiaji, Rabu (30/11/2016).

“Selain itu, ada juga yang mengadu soal sampah, jalan rusak, penerangan jalan umum, banjir, hingga PKL,” tuturnya.

Rata-rata, 70-80 persen aduan ditangani unit terkait dengan cepat. “Secara umum, tidak terjadi penurunan respons cepat dari unit terkait terhadap aduan yang warga laporkan. Kalau tindaklanjutnya lama, kita langsung hubungi instansinya agar penanganan bisa cepat," tandasnya.







Jakarta > Pemerintahan

Pemprov DKI Hentikan Proyek Air Bersih di Kepulauan Seribu

Senin, 21 November 2016 15:58 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Kepulauan Seribu
Kepulauan Seribu

Share this





Pemprov DKI akan melakukan tender ulang pengadaan air bersih di Kepulauan Seribu pada tahun depan.

JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono mengatakan, proyek pengadaan air bersih di Kepulauan Seribu dihentikan. Pasalnya proyek tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga secara signifikan.

"Cuma sayang sekali proyek untuk pengadaan air bersih yang kami plot di delapan pulau yang ditangani oleh sebuah kontraktor belum berhasil. Karena kemajuannya baru lima persen dan sekarang kami setop saja," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/11/2016).

Dia melanjutkan, Pemprov DKI akan melakukan tender ulang pengadaan air bersih tahun depan. Dia berharap dengan adanya tender ulang proyek bisa lebih cepat berjalan. "Jadi kami tetap lakukan tender ulang, pilih kontraktor ulang karena kemajuannya baru 5,8 persen dari sejumlah pulau," ujarnya.

Bahkan, Pemprov memasukan daftar hitam atau blacklist kontraktor yang menangani proyek pengadaan air bersih saat ini. Sebab mereka tidak bisa memenuhi target kesepakatan kontrak. "Kami sepakat karena perusahaannya nggak bonafit, sudah kami blacklist dan tender ulang," ucapnya.

Sebab, lanjut Soni, air bersih di Kepulauan Seribu merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Saat ini pemenuhan kebutuhan air bersih belum maksimal. " Di anggaran 2017 sudah disiapkan. Air bersih untuk Kepulauan Seribu menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi," tandasnya.







Jakarta > Pemerintahan

Pembebasan Lahan MRT Akan Dipercepat

Selasa, 15 November 2016 13:32 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : dbs

 Plt Gubernur DKI Sumarsono (IST)
Plt Gubernur DKI Sumarsono (IST)

Share this





Jika proses pembebasan lahan dihambat, masyarakat akan sulit mendapatkan transportasi yang bagus, aman, dan nyaman.

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat proses pembebasan lahan yang masih tersisiah untuk pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Bahkan, Pemprov akan mengambil langkah tegas untuk proses pembebasan lahan, karena proyek tersebut untuk kepentingan fasilitas publik.

"Pembangunan tetap jalan, dan masyarakat jangan menahan untuk kepentingan publik. Saya mau cek betul kondisi real-nya seperti apa di MRT," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur DKI Jakarta Sumarsono, di Balai Kota DKI, Selasa (15/11/2016).

Dia melanjutkan, pembangunan MRT untuk kepentingan warga DKI. Dengan demikian sudah seharusnya pemilik lahan secara bijaksana bisa melepas lahannya untuk kepentingan publik. Pasalnya, jika proses pembebasan lahan dihambat, masyarakat akan sulit mendapatkan transportasi yang bagus, aman, dan nyaman.

"Ada lima titik yang memang harus segera dan kalau mereka nggak mau dibebaskan dengan harga nggak cocok atau ukurannya nggak pas, ya proses saja," tegasnya.

Siang ini Sumarsono dijadwalkan akan meninjau proyek MRT terkait permasalahan pembebasan lahan yang belum tuntas. Sehingga bisa langsung dicari solusi dan kebijakan untuk penyelesaian masalah tersebut.

"Sehingga saya bisa berikan kontribusi apa yang harus dilakukan pemerintah. Ada porsi yang secara teknis harus dilakukan oleh Direktur Utama MRT, ada pula porsi yang harus dilakukan oleh pemda sebagai bentuk kebijakan. Maka mau saya tegaskan peran saya apa," tandasnya.