Jakarta > Pemerintahan

Ini Kelurahan Dan Kecamatan yang Sering Mengadu Melalui Aplikasi Qlue

Senin, 09 Januari 2017 15:41 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Chandra Purnama

 Aplikasi Qlue
Aplikasi Qlue

Share this





Data kelurahan dan kecamatan yang paling banyak dan sedikit mengadu ke aplikasi Qlue dirilis selama tiga bulan sekali.

JAKARTA – Aplikasi Qlue sebagai sarana masyarakat untuk mengadukan permasalahan lingkungan ke Pemprov DKI, merilis ranking periode kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2016.

Dari data yang diterima Infonitas.com, diketahui Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara menduduki peringkat pertama dalam hal pengaduan dengan nilai 85 point. Diurutan kedua ditempati oleh Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara dengan nilai 83 point, disusul dengan Kelurahan Cijantung, Jakarta Timur 82 point.

Sementara itu, untuk tingkat kecamatan, urutan pertama ditempati oleh Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan nilai 77 point. Ditempat kedua diduduki oleh Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan 74 point, lalu urutan ketiga diisi oleh Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dengan nilai 73 point.

Sedangkan untuk tingkat kelurahan paling jarang melakukan aduan melalui aplikasi QLUE, ditempati oleh Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat dengan nilai 46 point. Diperingkat dua terbawah ditempati oleh Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan 49 point dan disusul oleh Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat dengan 50 point.

Untuk tingkat kecamatan, wilayah Jakarta Barat masih mendominasi. Dalam urutan pertama terbawah, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan 57 point. Disusul oleh Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan 59 point. Diurutan ketiga terbawah ditempati oleh Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan 59 point.

"Data yang kami rilis ini merupakan data yang didapatkan dari sistem Qlue. Kami merilis data ini secara rutin (3 bulan sekali) sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pemprov DKI Jakarta yang bersedia mewujudkan keterbukaan dan transparansi kinerja kepada publik," kata Elita Yunanda selaku Marketing Communications Manager QLUE Indonesia melalui keterangan resmi yang diterima Infonitas.com, Senin (9/1/2017).

Jakarta > Pemerintahan

Banjir Jakarta Sebabkan Intensitas Laporan Qlue Meningkat

Rabu, 22 Februari 2017 17:00 WIB
Editor : Akbar Kemas | Reporter : Akbar Kemas

Qlue
Qlue

Share this





Aplikasi Qlue merilis data hasil laporan keluhan warga yang sudah di tanggapi.

JAKARTA - Kesadaran masyarakat menggunakan aplikasi Qlue tampaknya semakin meningkat. Hal ini dibuktikan oleh laporan Qlue yang meningkat signifikan ketika Jakarta diguyur hujan berkepanjangan yang berakibat banjir.

Seperti diketahui Jakarta diguyur hujan sepanjang hari pada awal pekan ini, tepatnya pada hari Senin (20/2) dan Selasa (21/2) kemarin. Lamanya hujan pun berakibat meningkatkatnya debit air di sejumlah titik di Jakarta, yang berujung banjir.


Sepanjang dua hari tersebut, Qlue mencatatkan peningkatan laporan banjir yang signifikan. Secara total ada 1500 laporan banjir yang masuk sejak 1 Desember 2016 sampai 21 Februari 2017, namun lonjakan terbesar terjadi pada dua hari kemarin.

Sebesar 43% dari total laporan banjir yang masuk didominasi pada 21-22 Februari kemarin. Besaran tersebut meningkat hingga tiga kali lipat dibanding hari-hari sebelumnya.

“Sebanyak 2,7%  laporan banjir di aplikasi Qlue sudah terselesaikan. Sementara itu 27,9% lainnya masih dalam status proses, dan 69,4% sisanya menunggu untuk direspon,” ujar Elita Yunanda, selaku Marketing Manager Qlue Indonesia dalam keterangan pers yang diterbitkan Qlue.

Selain data mengenai banjir, Qlue juga menginformasikan data laporan lain yang terkait dengan hujan panjang di Jakarta. Salah satunya adalah pohon tumbang, di periode yang sama (20-21 Februari 2017). Laporan pohon tumbang mencatatkan 31 laporan, 6,4% telah berstatus diselesaikan, 74,2% sedang dalam proses dan 19,4% nya masih menunggu direspon.
 

Jakarta > Pemerintahan

Secara Bertahap Truk Sampah di DKI Akan Diganti

Jumat, 17 Februari 2017 19:46 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wildan Kusuma

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji

Share this





Secara bertahap truk sampah di Jakarta dari model tiper atau dump truk (truk terbuka) akan beralih menggunakan truk sampah jenis compactor yang tertutup.

JAKARTA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, pihaknya akan mengganti semua jenis truk sampah di Ibu Kota. Selama ini, mayoritas truk sampah di Jakarta model truk terbuka dan akan diganti ke jenis truk compactor atau truk sampah jenis tertutup.

"Secara bertahap truk sampah di Jakarta dari model tiper atau dump truk (truk terbuka) akan beralih menggunakan truk sampah jenis compactor yang tertutup. Seperti kota-kota besar dunia," ujar Iswana Adji di Balai Kota, Jumat (17/2/2017).

Namun, Isnawa memastikan jenis truk sampah terbuka saat ini kondisinya masih layak operasi, truks tersebut saat ini mulai dipinjampakaikan ke sejumlah wilayah tetangga Jakarta.

Seperti diketahui, Pemprov meminjamkan 50 truk sampah ke wilayah penyangga Jakarta yaitu, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor.

Jakarta > Pemerintahan

Truk Sampah yang Dipinjamkan Pemprov DKI Jenis Compactor

Jumat, 17 Februari 2017 15:24 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wildan Kusuma

Truk Sampah Compactor
Truk Sampah Compactor

Share this





Truk sampah jenis compactor merupakan truk sampah ramah lingkungan yang dilengkapi sistem pemadatan dan tertutup.

GAMBIR – Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, jenis kendaraan berat yang dipinjamkan truk sampah ke daerah penyangga Ibu Kota yaitu model Compactor tertutup.

Dia menjelaskan, secara teknis truk sampah jenis compactor merupakan truk sampah ramah lingkungan yang dilengkapi sistem pemadatan dan tertutup. "Bau sampah dan air sampah tidak akan keluar dan mencemari lingkungan selama perjalanan," ujar Hari Nugroho di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta meminjampakaikan 20 truk sampah ke wilayah penyangga Ibu Kota, yakni Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor.

Perjanjian pinjam pakai ini sesuai dengan ketentuan Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jangka waktunya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Selama masa pinjam pakai, peminjam dapat mengoperasikannya dan melakukan perawatan atas truk sampah tersebut.

Jakarta > Pemerintahan

Pemprov DKI Pinjamkan 20 Truk Sampah ke Daerah Penyangga

Jumat, 17 Februari 2017 15:14 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wildan Kusuma

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adjie
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adjie

Share this





Peminjaman truk sampah diharapkan agar Pemprov DKI bisa membangun kerja sama yang baik mengenai pengelolaan sampah.

GAMBIR – Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminjamkan puluhan truk sampah ke daerah penyangga Ibu Kota, seperti Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor.

"Hari ini kami pinjampakaikan 20 unit truk sampah tahun pengadaan 2013 yang kondisinya sangat baik dan sangat layak operasi. Rinciannya 10 unit untuk Kota Depok, 5 unit untuk Kota Bekasi dan 5 unit untuk Kabupaten Bogor," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jumat (17/2/2017).

Isnawa menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali memberikan truk sampah ke daerah yang dekat dengan Jakarta. Harapannya agar Pemprov DKI bisa membangun kerja sama yang baik mengenai pengelolaan sampah.

"Tahun lalu, kami juga sudah pinjampakaikan 50 unit truk sampah untuk Kota Bekasi. Kerja sama yang baik dengan daerah penyangga Ibukota akan menjamin pengelolaan sampah di Ibukota dan sekitarnya semakin baik," kata Adji.

Jakarta > Pemerintahan

Antisipasi Lonjakan Harga, Pemprov Buat Perda Ketahanan Pangan

Kamis, 16 Februari 2017 12:30 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi Bahan Pangan
Ilustrasi Bahan Pangan

Share this





Lonjakan harga bahan pangan akhir-akhir ini terus meningkat, untuk itu Pemprov DKI akan mengusulkan pembuatakan Perda Ketahanan Pangan.

JAKARTA – Antisipasi lonjakan harga bahan pangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Pangan Ibu Kota. Sebab, selama ini tingginya harga bahan pangan dikarenakan ketersedian pasokan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi warga.

"Dalam perda itu, nantinya, akan mengatur ketersediaan atau stok, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan di ibu kota. Apalagi, kita juga masih membutuhkan pasokan pangan dari beberapa daerah. Nantinya itu akan diatur di dalam perda," ujar Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta, Sri Haryati, Rabu (15/2/2017).

Untuk merealisasikan regulasi ini, Sri mengaku sebelum diajukan ke DPRD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2017, maka akan disusun naskah akademis Perda tersebut. Pasalnya, Ia menargetkan aturan tersebut terbit pada tahun 2018.

" Karena itu, saat ini kami terus garap pembahasannya. Nanti di 2017 kami usulkan di APBD Perubahan," katanya.

Berikut Data Kebutuhan Pangan DKI yang tercatat adalah Beras sebesar 2.500-3.000 ton per hari untuk stoknya tersedia 3.879 ton. Kemudian, kebutuhan konsumsi daging sapi per hari sekitar 161 ton, sedangkan stok yang tersedia sebesar 1.961 ton per hari

Kebutuhan akan Daging Ayam sebesar 1.000 ton per hari, untuk stok yang tersedia per harinya 3.000 ton. Telur ayam  tingkat konsumi per hari 260 ton, sedangkan stok untuk telur ayam 1.500 ton per hari.

Jakarta > Pemerintahan

Sekda : Pemprov DKI Sudah Susun Laporan Keuangan

Selasa, 07 Februari 2017 15:21 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Sekda DKI Jakarta
Sekda DKI Jakarta

Share this





Berdasarkan aturan pemerintah daerah wajib menyerahkan laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah anggaran ditutup.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyusun laporan keuangan tahun 2016. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, usai menyusun laporan keuangan, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di diaudit.

"Sebelum waktunya habis kami sudah selesaikan, tinggal diaudit oleh BPK. Sekarang sudah siap, kami tinggal sampaikan ke BPK," ujarnya di Balai Kota DKI, Selasa (7/2/2017).

Dia melanjutkan, berdasarkan aturan pemerintah daerah wajib menyerahkan laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah anggaran ditutup. Batas akhir penyerahan laporan keuangan pada bulan Maret.

Jika audit dilakukan lebih cepat, maka hasilnya bisa menjadi acuan untuk penyusunan APBD Perubahan 2017.  "Mereka akan audit lebih cepat, hasilnya ini bisa dijadikan dasar untk menyusun APBD perubahan. Akan segera kami serahkan ke BPK," tandasnya.

Jakarta > Pemerintahan

Anggaran RT dan RW Diusulkan Naik

Kamis, 02 Februari 2017 13:38 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Ilustrasi Uang
Ilustrasi Uang

Share this





Untuk RT dari Rp 975.000, naik menjadi Rp 525.000 atau menjadi Rp 1,5 juta. Sementara untuk RW dari Rp 1,2 juta naik Rp 800.000 menjadi Rp 2 juta.

JAKARTA – Ada kabar gembira bagi pengurus RT dan RW se DKI Jakarta. Kabar tersebut datang dari Pemprov DKI jakarta yang mengusulkan adanya kenaikan dana operasional RT/RW yang sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta. Terakhir kenaikan dana operasional RT/RW terjadi pada 2013 silam.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, usulan kenaikan bermula saat Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bersilaturahmi dengan pengurus RT/RW se – DKI beberapa waktu lalu. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD DKI.

"Dari hasil pertemuan dengan RT/RW banyak masukan, salah satunya mengusulkan adanya kenaikan uang operasional penyelenggaraan tugas RT/RW. Itu yang kami sampaikan ke DPRD," katanya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Dia melanjutkan, usulan tersebut disampaikan untuk RT dari Rp 975.000, naik menjadi Rp 525.000 atau menjadi Rp 1,5 juta. Sementara untuk RW dari Rp 1,2 juta naik Rp 800.000  menjadi Rp 2 juta.

"Kami coba prediksikan nilai yang tepat untuk kenaikannya, nanti dibahas di Komisi A DPRD, kenaikannya berapa. Ini hanya usulan saja," ujarnya.

Dia menambahkan, dana operasional RT/RW yang ada saat ini dinilai kurang untuk berbagai kegiatan yang biasa dilakukan dilingkungan RT/RW. "Uang ini untuk biaya operasional, jadi bukan untuk RT/RW secara pribadi, seperti misalnya ada kerja bakti kan butuh makanan ringan, diambil dari uang operasional ini," ucapnya.

Karena menggunakan anggaran dari APBD DKI, maka penggunaan dana operasional ini harus dipertanggungjawabkan. Pada 2017 anggaran untuk dana operasional RT mencapai Rp 356 miliar dan RW Rp 39 miliar. Total jumlah RT/RW di DKI mencapai 30.337.

Jakarta > Pemerintahan

30.102 Laporan RT/RW Masih Masuk Aplikasi Qlue Selama Januari 2017

Kamis, 19 Januari 2017 19:56 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Sumber : DBS

Ilustrasi aplikasi Qlue
Ilustrasi aplikasi Qlue

Share this





Founder dan CE Qlue Indonesia, Rama Raditya mengaku tetap optimistis atas regulasi baru terkait penghentian laporan RT/RW di Jakarta

JAKARTA – Aplikasi Qlue sat ini menjadi pertanyaan bagi warga DKI Jakarta dengan pro-kontra yang ada. Khususnya, terkait dengan isi laporan aplikasi Qlue mengenai laporan RT/RW di seluruh wilayah DKI Jakarta.  Apalagi, setelah ada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 2432 2016 yang mengembalikan sistem laporan RT/RW pada sistem manual.

Founder dan CE Qlue Indonesia, Rama Raditya menyatakan, meski laporan RT/RW sudah dikeluhkan sebagian warga dan Pemprov DKI Jakarta untuk ditutup, sebanyak 30 102 laporan dari akun RT/RW masih masuk selama Januari 2017 ini.

“Angka ini selalu menjadi acuan kami. Jumlah postingan tanpa peraturan justru memberikan insight tersendiri megenai kepedulian warga terhadap lingkungannya,”kata Rama seperti dilansir laman pers rilis yang diterima Infonitas.com, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Dengan data itu, ia mengatakan akan terus melakukan imbauan kepada warga agar tetap aktif melaporkan kondisi lingkungannya lewat aplikasi Qlue yang tersedia di Play Store.

“Kenyamanan dan keamanan lingkungan toh, sebenarnya bukan hanya tanggung jawab RT/RW. Jadi, kami dari Qlue berharap ini bukan soal peraturan dan pemerintah. Tapi tentang kesadaran dan kepedulian semua lapisan masyarakat,”ujarnya dengan optimis masayarakat masih memanfaatkan aplikasi Qlue.

Aplikasi Qlue sendiri memang telah menjadi kebijakan Pemprov DKI atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 903 Tahun 2016 yang mengatur Pemberian Uang Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), mewajibkan RT/RW melaporkan perkembangan kejadian/kondisi/kegiatan di wilayahnya melalui aplikasi Qlue dan laporan tersebut akan berkaitan dengan insentif uang operasional.

Saat ini, hasil dari voting aplikasi Qlue sendiri tercatat 41 persen pengguna Qlue setuju atas penghentian aturan laporan RT/RW lewat Qlue. Sementara di sisi lain, masih dari data Qlue, sebanyak 59 persen menyatakan kecewa atas penghentian aturan tersebut.

Saran Qlue dari Ketua RW 11 Kramat Jati

Bagi Ketua RW 11 Kramat Jati menyampaikan manfaat aplikasi Qlue selama ini. Ia mengatakan aplikasi itu perlu dilanjutkan untuk digunakan oleh RT/RW di Jakarta.

“Namun regulasi tersebut perlu diperbaiki. Terutama terkait program-programnya, seperti diwajibkan tiga kali lapor. Karena hanya akan membuat RT/RW mencari-cari bahan postingan,”kata Ketua RW 11 Kramat Jati dari laman pers rilis Qlue.

Jakarta > Pemerintahan

Pemprov DKI Gencarkan Razia PSK Asing

Kamis, 05 Januari 2017 14:51 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Soni Sumarsono
Soni Sumarsono

Share this





Pemprov sudah menerima data dari intelijen terkait maraknya tenaga asing di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta.

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta berjanji akan terus menggencarkan razia terhadap pekerja seks komersil (PSK) di sejumlah tempat hiburan malam. Hal ini tak lepas menyusul diamankannya 76 PSK asal Cina yang diamankan dari klub malam Sun City, Jalan Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengatakan, untuk meredam maraknya geliat hiburan malam bukan hanya menjadi tugas Pemprov melainkan semua jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI.

"Yang jelas kami tidak mentolerir keberadaan PSK seperti itu. Cuma penertibannya harus lebih gencar daripada pelakunya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Soni mengaku, dirinya sudah menerima data dari intelijen terkait maraknya tenaga asing di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta. "Laporan intelijen kami terima hampir seminggu tiga kali. Itu termasuk tenaga-tenaga asing. Sifatnya rahasia," imbuhnya.

Seperti diketahui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM merazia sebuah klub malam di Sun City, Jakarta Barat. Sebanyak 76 wanita asing asal Tiongkok diamankan karena terbukti menyalahgunakan visa dan menjadi PSK.

Jakarta > Pemerintahan

KPAD Jakut Mendata Aset Pemprov DKI di Jakarta Utara

Rabu, 14 Desember 2016 18:21 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Wahyu Muntinanto

Masih banyak lahan fasos fasum di Jakarta Utara yang belum terdata.
Masih banyak lahan fasos fasum di Jakarta Utara yang belum terdata.

Share this





Contoh aset yang dilakukan antara lain, lahan kosong di Jalan Kerapu, Penjaringan dan lapangan tenis di salah satu perumahan di Sunter Agung.

TANJUNG PRIOK - Kantor Pengelolaan Aset Daerah (KPAD) Pemkot Jakut mulai melakukan inventarisasi aset. Serta, melakukan pemagaran dan pemasangan plang terhadap lahan dan bangunan milik Pemprov DKI yang ada di wilayah Jakarta Utara.

Pengamanan aset dilakukan di sejumlah tempat. Seperti, lahan kosong di Jalan Kerapu, dekat Museum Bahari, Penjaringan dan lapangan tenis dan basket di salah satu perumahan di kawasan Sunter Agung.

“Saat ini, kami terus melakukan pengawasan dan pendataan aset yang telah menjadi fasos fasum,” tutur Petugas KPAD Jakut Yuli Sahrul, Rabu (14/12/2016).

Yuli mengakui, masih banyak lahan dari pengembang yang belum terdata. “Memang, ada kewajiban bagi para pengembang menyerahkan fasos dan fasumnya kepada kami dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban ini juga yang menjadi perhatian KPAD Jakut,” tandasnya.