Jakarta > Pemerintahan

Dishub DKI Akan Tambah 100 Bus Sekolah Gratis di 2018

Rabu, 11 Januari 2017 16:53 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Kadishub DKI Jakarta Andriyansyah
Kadishub DKI Jakarta Andriyansyah

Share this





Guna meningkatkan pelayanan transportasi gratis, Dishub DKI akan tambah 100 bus sekolah gratis pada tahun anggaran 2018.

CIPAYUNG- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan tambah 100 unit armada bus sekolah gratis pada tahun anggaran 2018. Hal itu dilakukan lantaran masih banyaknya pelajar di DKI Jakarta yang belum merasakan manfaat fasilitas transportasi gratis.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andriansyah menyampaikan penambahan armada bus sekolah gratis itu dilakukan karena saat ini bus sekolah yang ada hanya sanggup melayani 19 trayek utama ditambah dengan 11 trayek donasi. "Kami juga melayani trayek di rusun, panti sosial sehingga mengurangi jumlah bus di trayek utama," kata Andriansyah usai mengecek bus sekolah gratis di Taman Mini, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).

Andriansyah menambahkan, nantinya tambahan armada bus sekolah yang baru hanya bisa menampung kapasitas penumpang sekitar 20 sampai 30 orang. Namun idealnya, kata Andriansyah, bus sekolah itu maksimal hanya boleh ditumpangi oleh 25 orang. "25 itu dengan arti kata masih ada yang berdiri tapi tidak terlalu berdesakan karena memang bus sekolah di desain untuk ada yang berdiri," pungkasnya.

 

 

 







Jakarta > Pemerintahan

Ini Fungsi KJP dan KJMU Bagi Warga Jakarta

Minggu, 06 November 2016 17:58 WIB
Editor : Abdul | Sumber : DBS

Kadisdik DKI Jakarta Sopan Arianto
Kadisdik DKI Jakarta Sopan Arianto

Share this





Besaran dana disebut Sopan berbeda antara KJP dan KJMU.

JAKARTA - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto mengatakan,  program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta diperuntukkan bagi siswa - siswi tidak mampu dari tingkat SD hingga SLTA negeri, swasta dan madrasah. Besaran dana program KJP yang diterima para siswa tingkat SD hingga SLTA berbeda-beda. 

"Dana KJP siswa sekolah swasta lebih besar dibandingkan negeri karena ditambah SPP. Penerima dana bantuan KJP di sekolah negeri tidak dipungut biaya pendidikan," ujarnya, Minggu (6/11). 

Sopan menjelaskan, dana bantuan pendidikan juga dialokasikan bagi sebanyak 594 mahasiswa berprestasi yang diterima di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia pada tahun ajaran 2017-2018.  

"Penerima dana program KJMU menerima sebesar Rp 1,5 juta. Mereka tersebar di 74 perguruan tinggi negeri se-Indonesia," jelasnya. 

Sementara, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dikatakannya mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan sekitar Rp 2,5  triliun pada tahun anggaran 2017.







Jakarta > Pemerintahan

Kadishub DKI : Sistem Drive Thru Uji KIR Untuk Berantas Pungli

Jumat, 28 Oktober 2016 17:26 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Kadishub DKI Jakarta Andriyansyah
Kadishub DKI Jakarta Andriyansyah

Share this





Kadishub DKI Jakarta Andriyansyah mengatakan sistem Drive Thru Uji KIR untuk berantas pungli karena semua pembayaran melalui bank.

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andriyansyah mengatakan pembenahan sistem Uji KIR Drive Thru dan sistem pendaftaran online bertujuan memberantas pungutan liar (Pungli).

Andriyansyah mengungkapkan hal itu saat peresmian sistem Uji KIR Drive Thru di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2016). “Ini rekomendasi KPK untuk menghilangkan birokrasi rumit sekaligus menciptakan transparan,” katanya, Jumat (28/10/2016).

Ia menjelaskan kelebihan sistem drive thru terkoneksi secara online sehingga sopir yang mengikuti uji KIR bisa lebih memahami teknologi IT. "Kelebihannya tidak ada lagi pungli karena bayar harus lewat bank,” katanya.







Jakarta > Pemerintahan

Tak Ingin Siswa Bawa Motor, Kepala SMAN 1 Bekasi Minta Bus Sekolah

Kamis, 22 September 2016 19:41 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Purwanto

Siswa SMA naik motor
Siswa SMA naik motor

Share this





Kepala SMAN 1 Bekasi minta fasilitas bus sekolah setelah Dinas Pendidikan Kota Bekasi melarang siswa SMA bawa motor ke sekolah.

BEKASI – Kepala SMAN 1 Bekasi tak menampik tudingan yang menyebutkan banyak siswanya mengendarai motor ke sekolah. Karena itu, Kepala SMAN 1 Bekasi Mawar meminta pemerintah Kota Bekasi menyediakan bus sekolah.  

Mawar menyampaikan permintaan itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Alexander Zulkarnaen melarang pelajar tingkat SMA dan SMP membawa sepeda motor ke sekolah karena mengancam keselamatan siswa.

Mawar mengatakan risiko kecelakaan di jalan bagi siswa yang menggunakan sepeda motor memang ada. Namun melarang siswa membawa motor harus disertai dengan menyediakan fasilitas bus sekolah. 

"Kami akan mendukung himbauan tersebut, dan akan bersedia ikut aturan pemerintah, namun seyogyanya harus dibarengi dengan fasilitas bus sekolah seperti di Jakarta," kata Mawar kepada infonitas.com pada Kamis (22/9/2016). 







Jakarta > Pemerintahan

Dishub DKI Klaim Sistem Ganjil Genap Berdampak Positif

Kamis, 25 Agustus 2016 11:14 WIB
Editor : | Sumber : dbs



Share this





Dengan adanya sistem ganjil genap, kecepatan kendaraan bertambah, volume kendaraan berkurang dan pelanggaran lalu lintas menurun.

JAKARTA - Uji coba sistem ganjil-genap di sejumlah jalan protokol Jakarta, dilakukan hampir sebulan ini. Selama masa uji coba tersebut, para pengendara yang melanggar hanya dikenai teguran tertulis tanpa sanksi. Hasilnya pelanggaran lalu lintas di Jakarta menurun 9 persen.

Demikian disampaikan Kadishub Jakarta, Andri Yansyah, Kamis (25/8/2016). Ia menambahkan bahwa hari ini sekaligus akan dilakukan evaluasi penerapan sistem tersebut. ”Dari hasil uji coba ganjil genap mulai 27 Juli hingga 12 Agustus 2016, didapatkan travel time atau waktu perjalanan mengalami penurunan rata-rata sekitar 16 persen,” katanya.

Kecapatan kendaraan pun meningkat sekitar 17 persen pada ruas jalan yang diberlakukan pembatasan ganjil genap.”Volume secara keseluruhan terjadi penurunan rata-rata sekitar 15 persen. Artinya berkurangnya volume lalu lintas akan berkurang kepadatan hingga meningkatkan kelancaran, sehingga kecepatan pun meningkat,” ujar Andri.

Survei itu juga mencatat, selama 14 hari penerapan sudah terjadi penurunan pelanggaran kendaraan sejumlah 9 persen. Penerapan ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah penumpang Transjakarta. Terhitung per tanggal 30 Agustus nanti, rencananya sistem ganjil genap tersebut akan dijalankan disertai sanksi yang siap dikenakan kepada mereka yang melanggar.







Jakarta > Pemerintahan

"Jangan Semena-Mena, Kami Bukan Kriminal"

Rabu, 03 Agustus 2016 15:08 WIB
Editor : | Sumber : DBS



Share this





Permenhub baru berlaku Oktober 2016. Namun, petugas Dishub sudah melakukan razia.

JAKARTA – Para driver taksi online berunjuk rasa di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016). Selain merasa keberatan dengan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, para driver juga menyesalkan tindakan petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang semena-mena.

“Permenhub sendiri baru berlaku Oktober 2016. Namun, mereka sudah melakukan razia. Atas dasar apa? Jangan semena-mena. Kami bukan kriminal," kata Endang, koordinator lapangan Community Car Online (CCO) di lokasi aksi, Rabu (3/8/2016).

Endang pun tidak setuju terkait aturan balik nama STNK bagi para pengemudi taksi online. "Kalau balik nama STNK, leasing enggak bakal ngasih, karena kita ini rata-rata beli mobilnya masih nyicil," ujar Endang.

Seperti diketahui, Kemenhub meminta STNK para pengemudi taksi online  harus atas nama badan hukum, bukan perorangan. Kemenhub juga mengatur SIM para driver taksi online. Untuk kendaraan empat kursi, harus punya SIM A umum. Sedangkan untuk kendaraan dengan 7 tempat duduk, harus menggunakan SIM B1 umum.

 

 

 







Jakarta > Pemerintahan

Kemenhub Siap Berdiskusi dengan Driver Taksi Online

Rabu, 03 Agustus 2016 14:17 WIB
Editor : | Sumber : DBS



Share this





Kemenhub meminta kepada komunitas taksi online untuk menunjuk perwakilan untuk berdiskusi.

JAKARTA – Kementerian Perhubungan berjanji akan mengakomodasi tuntutan para driver taksi berbasis aplikasi online. Nantinya, akan pembicaraan lanjutan mengenai hal itu.

Demikian yang dikatakan Direktur Angkutan dan Multimoda Direktoran Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana usai menemui perwakilan driver taksi online di Kemayoran, Rabu (3/8/2016).

"Teman-teman dari driver taksi online sudah menyampaikan tadi informasi substansi yang ia ingin usulkan untuk diakomodasi. Kita juga meminta kepada komunitas taksi online untuk menunjuk perwakilan manakala jika ada hal-hal yang harus dibicarakan atau didiskusikan," jelasnya.

Lalu, terkait razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap driver taksi online, Cucu juga akan berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan. “Yang pasti, kami akan melakukan yang terbaik untuk semuanya," tambah Cucu.







Jakarta > Pemerintahan

Tuntutan Para Driver Taksi Online

Rabu, 03 Agustus 2016 14:08 WIB
Editor : | Sumber : DBS



Share this





Mereka menyampaikan keberatan terhadap Peraturan Menteri (Permen/PM) Perhubungan No 32 Tahun 2016.

JAKARTA – Aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengemudi taksi berbasis aplikasi online masih berlangsung di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016). Mereka menyampaikan keberatan terhadap Peraturan Menteri (Permen/PM) Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. 

“Peraturan itu memberatkan pengemudi taksi online. Tidak masuk akal,” kata Winner.

Ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan. Pertama, balik nama STNK dari kendaraan pribadi ke perusahaan. Ini, tentu memberatkan pengemudi dan bertentangan dengan perjanjian perusahaan kredit (leasing).

"Mayoritas kendaraan kami itu statusnya kredit. Kalau disuruh balik nama kan tidak mungkin karena perjanjian kita dengan leasing tidak akan pindah tangan. Dan kalau balik nama ke perusahaan, kita statusnya hanya pengemudi mereka, mereka yang untung," ungkap Winner di lokasi aksi, Rabu (3/8/2016).

Kedua, lanjut Winner, para driver menolak peraturan yang mewajibkan mereka mengalihkan surat izin mengemudi (SIM) dari A ke A1 Umum. Menurut Winner, taksi online itu kendaraan pribadi, berbeda dengan mobil taksi pada umumnya.







Jakarta > Pemerintahan

Driver Taksi Online Tolak Permenhub Nomor 32 Tahun 2016

Rabu, 03 Agustus 2016 13:42 WIB
Editor : | Sumber : Dbs



Share this





Bila tidak mendapat tanggapan, Winner akan melakukan aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.

KEMAYORAN – Komunitas Pengemudi Online menggelar aksi unjuk rasa di area parkir MGK, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016). Mereka menuntut pemerintah merevisi Peraturan Menteri (Permen/PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

“Kami tidak setuju dengan isi Permen. Itu sama saja mematikan rezeki para pengemudi transportasi berbasis aplikasi online,” kata Winner, koordinator lapangan aksi massa di Jakarta Pusat.

Dia pun menyesalkan sikap para petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang bertindak semena-mena melakukan razia tanpa dasar. "Permen itu berlakunya masih 1 Oktober, tapi Dishub sudah melakukan razia, itu kan tanpa dasar. Yang kami inginkan, peraturan itu direvisi," jelasnya.

Bila tidak mendapat tanggapan, Winner akan melakukan aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Dalam Peraturan Menteri (Permen/PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, penyelenggaraan taksi online atau angkutan berbasis aplikasi dijabarkan lebih lanjut dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.

Taksi online wajib mendaftarkan diri dan nama dalam STNK harus berbadan hukum atau sesuai UU No 22 Tahun 2009, Pasal 139 ayat 4.

Berikut adalah poin-poin penting menyangkut aturan taksi/sewa mobil berbasis aplikasi online yang dibuat oleh Kemenhub:

Aplikasi dibolehkan 

Perusahaan jasa angkutan tidak dalam trayek, misalnya taksi, diperbolehkan memakai aplikasi. Penyediaan aplikasi bisa dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi yang sudah berbadan hukum Indonesia.

Sistem pembayaran sesuai UU ITE

Sistem pembayaran angkutan tersebut juga boleh disematkan sekaligus dalam aplikasi asalkan tetap mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Perusahaan aplikasi tidak boleh tentukan tarif

Bila perusahaan angkutan umum, seperti taksi bekerja sama dengan perusahaan aplikasi, perusahaan aplikasi tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan. Maksudnya, perusahaan aplikasi tidak boleh mengatur tarif, merekrut pengemudi, dan menentukan besaran penghasilan pengemudi.

Ada akses data dan monitoring

Perusahaan penyedia aplikasi, misalnya Uber dan Grab dengan layanan GrabTaxi, juga diwajibkan memberi akses monitoring pelayanan, data semua perusahaan angkutan umum yang bekerja sama, data semua kendaraan dan pengemudi, dan alamat kantornya sendiri.

Harus berbadan hukum

Perusahaan aplikasi yang menyediakan jasa angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor diwajibkan mengikuti ketentuan pengusahaan angkutan umum yang dimuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 Permen No 32 Tahun 2016.

Ketentuan tersebut antara lain meminta perusahaan aplikasi mendirikan badan hukum Indonesia. Bentuk badan hukum yang diakui adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, atau koperasi.

Minimal memiliki lima kendaraan atas nama perusahaan

Perusahaan aplikasi juga diminta untuk menyelenggarakan izin angkutan orang tidak dalam trayek. Syaratnya, antara lain, mesti memiliki minimal lima kendaraan atas nama perusahaan, lulus uji berkala, memiliki pul dan bengkel, serta pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Aturan tersebut berlaku efektif dalam waktu enam bulan mendatang. Permen Nomor 32 Tahun 2016 disahkan pada Maret 2016 lalu dan mulai berlaku pada September 2016.

Permen No 32 Tahun 2016 berlaku sebagai pengganti Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.







Jakarta > Pemerintahan

Pengelolaan Parkir PD Pasar Jaya Diambil Alih Dishub DKI

Senin, 01 Agustus 2016 18:56 WIB
Editor : | Sumber : kompas.com



Share this





Gatra enggan menjabarkan detail sebab-musabab pengambilalihan pengelolaan parkir pasar.

JAKARTA – Mulai hari ini, pengelolaan parkir di PD Pasar Jaya diambil alih oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Menurut Kepala Humas PD Pasar Jaya Gatra Vagansa,  tindakan ini dilakukan secara bertahap. Awalnya 15 pasar terlebih dahulu.

“Iya, memang sudah direncanakan seperti itu. Rencananya, semua lahan parkir yang ada di pasar PD Pasar Jaya itu akan dikelola Dishub DKI. Kami memiliki 153 aset di seluruh DKI, namun yang aktif sebagai pasar sebanyak 147,” ucapnya.

Namun, Gatra enggan menjabarkan detail sebab-musabab pengambilalihan tersebut. "Kalau alasan bisa ditanya ke Dishub, cuma yang pasti kalau PD Pasar Jaya sebagai instansi pemerintah kami siap bersinergi dengan pemerintah," ujar Gatra. 

Yang pasti, setelah proses itu berlangsung, bakal ada kenaikan tarif parkir. Khususnya, untuk kendaraan roda empat. Namun, kenaikannya hanya tarif jam pertama dari Rp 3 ribu menjadi Rp 4 ribu. Tarif setiap jam berikutnya masih sama yakni Rp 2.000 perjam.







Jakarta > Pemerintahan

Polemik Taksi Online, Regulasi dan Pengandangan

Senin, 01 Agustus 2016 11:04 WIB
Editor : | Sumber : Dbs



Share this





Polemik taksi online belum berkesudahan. Operasi mereka sehari-hari menjadi sorotan. Padahal, para sopir mengaku tak bisa ikut regulasi, termasuk soal kir.

JAKARTA – Keberadaan taksi online berbasis aplikasi terus menjadi polemik. Banyak kalangan mendesak pemerintah agar angkutan jenis baru ini untuk mengikuti regulasi. Namun sayangnya, regulasi yang sudah diambil belum bisa memberikan solusi.

Alasan itu pula yang membuat para sopir taksi online enggan jika diminta mengikuti regulasi angkutan umum layaknya taksi, bajaj, hingga metromini. Mereka merasa sangat berbeda dengan taksi konvensional dan angkutan umum lainnya. “Jangan paksakan kami mengikuti aturan yang sama. Kami ini angkutan privat,” kata juru bicara driver Uber Taxi, Bobby Sinulingga.

Perbedaan itu, terkait model cara konsumen mengakses layanan transportasi. Menurutnya, Uber lebih selektif terhadap konsumen. Setidaknya mereka terverifikasi melalui akun perbankan. “Konsumen tidak bisa cegat kami di jalan, penumpang baru bisa pakai jasa kami dengan pencet HP, download aplikasi, baru bisa pesan. Itu pun ada syaratnya, dia harus punya kartu kredit, artinya identitas dia jelas,” akunya.

Bobby menyatakan bisnis taksi online adalah inisiatif masyarakat menyelenggarakan sendiri fasilitas transportasi. Sebab pemerintah belum sepenuhnya mampu menyelenggarakan transportasi publik yang layak di perkotaan. “Karena itu, ada fenomena aplikasi ini. Masyarakat ambil kesempatan, masyarakat mengikuti aplikasi itu untuk kepentingan masyarakat juga,” tambahnya.

Taksi Online Dikandangkan

Namun demikian, sejumlah sopir taksi online maupun melalui koperasinya, tak juga memenuhi standar operasional transportasi online yang sudah ditetapkan. Akibatnya, beberapa waktu lalu, sejumlah kendaraan taksi online dikandangkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Setidaknya ada 11 kendaraan yang terjaring razia di beberapa lokasi di Jakarta.

Bekerjasama dengan Polda Metro Jaya, ke 11 mobil taksi online itu dikandangkan karena tak memenuhi syarat, termasuk uji KIR. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 32 Tahun 2016 yang mengatur mengenai taksi online efektif per 1 Oktober 2016.  Sebelas taksi online yang dikandangkan itu merupakan 7 unit Grab Car, 2 unit Uber, dan 2 unit Go Car.

Kadishub DKI Andri Yansyah mengungkapkan rincian pelanggaran 11 armada tersebut. Dari sampel operasi yang didapat, imbuh Andri, diketahui bahwa sebagian besar kendaraaan Angkutan Sewa Online yaitu mitra Grab, Uber dan Gocar beroperasi tanpa izin sebagaimana mestinya dalam hal ini:

a. Tidak dilengkapi dengan Buku Kir dan UP PKB (Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

b. Tidak dilengkapi dengan Kartu Pengawasan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

“Atas pelanggaran tersebut, terhadap 11 (sebelas) kendaraan Angkutan Sewa Online ditilang dan Stop Operasi/dikandangkan di Pool Kendaraan Pulogebang, Jakarta Timur,” kata Andri beberapa waktu lalu.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seluruh kendaraan berbasis online harus melalui uji kir sebelum beroperasi. Jika tidak, maka jangan salahkan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengandangkan kendaraan berbasis online tersebut. “Kan sudah sesuai kesepakatan, harus ada kir,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8/2016).

Sementara itu, pihak Uber mengaku selalu berkomitmen untuk mendorong para pengemudi untuk mengikuti uji KIR. Menurut Public Relation Uber, Dian, memastikan para mitra pengemudi Uber akan menjalani uji KIR.

Hal ini berguna untuk memastikan manfaat ridesharing on demand yang aman, handal dan terjangkau bisa dinikmati di Indonesia. “Baik Uber maupun mitra Koperasi kami secara aktif mendorong para mitra-pengemudi untuk menjalani KIR dan kami melihat adanya progress yang telah dicapai,” lanjut Dian.

Mengapa Tak Mau Uji KIR?

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengungkapkan beberapa waktu lalu bahwa dari sekitar 5 ribuan mobil taksi online yang diundang uji KIR, yang hadir tak sampai separuhnya. Mengapa? Dari hasil wawancara dengan pemilik kendaraan taksi online, hasilnya diperoleh alasan mengapa pemilik mobil taksi online masih sedikit yang mengikuti uji KIR.

Seperti data yang diungkapkan Kadishub DKI Andri Yansyah, ada beberapa alasan dan hambatan pemilik mobil taksi online yang tak menghadiri uji KIR:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak perusahaan Angkutan Sewa Online dengan pengurus di lapangan dan pemilik kendaraan dalam menangani penyiapan kendaraan yang akan diuji KIR.

2. Kekhawatiran akan turunnya harga jual kembali kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum mitra Grab, Uber dan GoCar.

3. Ketidakbersediaan pemilik kendaraan atas diberikannya tanda uji di kendaraan berupa pengetokan nomor pemeriksaan pada chasis.

Ketentuan Ganjil Genap

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif menyebutkan armada ojek dan taksi online tetap harus mengikuti ketentuan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan Ibu Kota yang telah ditentukan sebelumnya. “Kendaraan yang tidak ikut itu kalau angkutan umumnya pelat kuning,” kata Arif.

Selain angkutan pelat kuning, kendaraan lain yang tidak mengikuti kebijakan ganjil genap ini adalah kendaraan Presiden dan Wakil Presiden beserta rombongan, pejabat lembaga tinggi negara (pelat RI) beserta rombongan, kendaraan dinas dengan pelat merah, mobil pemadam kebakaran, ambulans, angkutan barang (dengan dispensasi Pergub 5148/1999 tentang Penetapan Waktu Larangan Bagi Mobil Barang), dan sepeda motor (kecuali di kawasan larangan sepeda motor). Uji coba kebijakan ganjil genap ini akan berlangsung selama sebulan, mulai besok sampai 26 Agustus 2016.