Jakarta > Pemerintahan

Aksi Doa Bersama 11 Februari 2017

Rabu, 11 Januari 2017 18:59 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter :

Aksi doa bersama
Aksi doa bersama

Share this





Selain doa, para peserta juga akan melakukan long march dari Monas ke Bundaran HI, Jakarta Pusat.

JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berencana kembali menggelar doa bersama pada 11 Februari 2017. Aksi dilakukan hanya untuk keselamatan bangsa dan keamanan Pilkada DKI Jakarta.

“Harapannya, Jakarta bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi,” ucap Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).

Nantinya, selain doa, para peserta juga akan melakukan long march dari Monas ke Bundaran HI, Jakarta Pusat. "Wartawan kita undang semua. Dari Monas ke HI, jalan sehat 11 Februari," tambah Rizieq.

Selama 2016, GNPF-MUI juga telah menggelar 3 kali aksi, pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016.
 

 

Jakarta > Pemerintahan

GNPF MUI Siap Ikuti Instruksi Kapolri Terkait Lokasi Demo 212

Selasa, 29 November 2016 20:41 WIB
Editor : | Sumber : DBS

ilustrasi demo.
ilustrasi demo.

Share this





Pada awalnya, GNPF MUI ingin menetapkan Thamrin-Sudirman sebagai lokasi aksi demo 212.

KELAPA GAIDNG - Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Ustaz Zaitun Rasmin mengatakan, pemindahan lokasi ke Monas tersebut dilakukan atas dasar pemikiran Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan beberapa tokoh Islam.

"Itu pemikiran dari kapolri dan beberapa tokoh islam. Dari GNPF banyak yang mau bertahan di Sudirman-Thamrin tetapi kita musyawarahkan, kita timbang dari seluruh sisi, kemaslahatannya lebih besar kita masuk ke Monas," ujar Zaitun seperti dilansir pers rilis yang diterima Infonitas.com, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/11/16).

Apalagi, menurut dia, akan ada sekitar tiga juta massa aksi yang akan datang ke Jakarta. Maka dari itu, kata dia, Monas menjadi tempat yang paling aman untuk melaksanakan aksi super damai tersebut.Jutaan massa aksi dikatannya tidak hanya dari Jawa, tetapi juga dari luar Jawa.

"Peserta hadir kebanyakan dari Jakarta. Daerah lain seperti Depok, Bekasi, sebagian Jawa Barat, Surabaya, Solo, Jogja, Sumatera Barat, NTB, dan Sulawesi," ucap Zaitun.

Jakarta > Pemerintahan

Habib Rizieq : Presiden Sekalipun Tidak Bisa Larang Unjuk Rasa

Rabu, 23 November 2016 14:21 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : dbs

Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq
Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq

Share this





Tanggal 2 Desember unjuk rasa yang dilindungi UU nomor 9 tahun 1998, siapa pun orang di Indoenesia tidak boleh melarang unjuk rasa.

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq mengatakan, tidak ada yang boleh melarang aksi unjuk rasa 2 Desember 2016. Meski kepolisian dan sejumlah instansi melarang untuk berunjuk rasa, dia tetap akan melakukan aksi demonstrasi pada hari Jumat 2 Desember.

"Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi UU nomor 9 tahun 1998, siapa pun orang di Indoenesia tidak boleh melarang atau menghadang unjuk rasa yang dijamin UU, Presiden sekalipun," ujarnya di kantor Bareskrim sementara di gedung Kementerian Kelautan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Di Bareskrim Rizieq baru saja menjalani pemeriksaan sebagai ahli dalam kasus dugaan pensitaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Rizieq aksi unjuk rasa tidak ada yang boleh melarang. Hal itu tertuang dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UU nomor 9 tahun 1998, yang berbunyi barang siapa menghalangi atau menghadang unjuk rasa damai dengan kekerasan, yang dilindungi UU itu dipidana 1 tahun penjara. "Jadi sekali lagi, aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, aksi demonstrasi 2 Desember yang rencananya akan diawali Salat Jumat di Jalan Sudirman-Thamrin akan dilarang. Menurut Kapolri aksi ini akan mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengimbau agar umat muslim tidak melakukan aksi unjuk rasa 2 Desember 2016. MUI meminta diplomasi dan musyawarah dikedepankan.

Jakarta > Pemerintahan

Kala Ingin Menjadi Tim Medis GNPF MUI

Jumat, 04 November 2016 13:58 WIB
Editor : | Reporter : Chandra Purnama

Tim Medis GNPF MUI
Tim Medis GNPF MUI

Share this





Tim medis GNPF MUI menyediakan empat puluh ambulance serta obat-obatan unutk melayani Aksi Bela Islam Jilid II.

JAKARTA-Komarudin Tabrani namanya. Ia merupakan seorang dokter muda berusia 33 tahun yang tak mau ketinggalan untuk turut serta dalam Aksi Bela Islam Jilid II di Jakarta. Bahkan, demi keinginannya itu, ia mengatakan rela untuk bertukar tugas jaga dengan temannya. Akhirnya, saat ini ia terdaftar sebagai Tim Medis Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kebetulan saat aksi damai jilid pertama saya tidak bisa ikut, saat itu saya agak nangis terharu juga. Ini kebetulan ada yang gantiin jaga makanya saya bisa ikut dan mendaftar jadi tim medis,"kata Komarudin saat berbincang dengan wartawan, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016). 

Bapak dari satu anak itu menjelaskan mengetahui informasi relawan tim medis dari pesan berantai di media sosial. "Lillahi Ta'ala, seperti tergerak sendiri untuk mendaftar,"katanya.

GNF MUI, kata dia, mengerahkan empat puluh ambulance, serta ratusan relawan medis. Para medis tersebut dikatakannya akan bertugas dengan cara berpatroli selama aksi damai berlangsung. Sedangkan untuk ambulance, kata dia, dari empat puluh yang tersedia, sebanyak dua puluh empat ambulance akan dipakai sebagai posko kesehatan . Selain itu, juga turut keliling lokasi aksi.

"Di setiap posko ada obat-obatan. Kalau memang keadaan gawat darurat, maka langsung dibawa ke rumah sakit. Kami bekerjasama dengan sembilan  rumah sakit terdekat,"katanya.

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta > Pemerintahan

Unjuk Rasa 4 November Murni Aksi Anti Ketidakadilan

Rabu, 02 November 2016 09:34 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Muhammad Azzam

GNPF MUI serukan warga Muslim mengambil sikap terhadap kasus penistaan agama.
GNPF MUI serukan warga Muslim mengambil sikap terhadap kasus penistaan agama.

Share this





Rizieq menyadari tentu banyak pihak-pihak lain yang mencoba membelah massa saat unjuk rasa 4 November.

JAKARTA - Ketua Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habieb Rizieq menegaskan, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (4/11/2016) murni penegakan hukum penistaan Al-Qur’an. Bukan aksi anti China, anti Kristen, anti etnis, atau anti kebhinekaan.

“Saya menjamin aksi berlangsung damai karena murni membela kebenaran dan membela hukum, tidak ada unsur politik sama sekali,” katanya saat konferensi pers di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016) malam.

Kendati begitu, Rizieq tidak menampik, tentu ada pihak-pihak lain yang mencoba masuk. Memecah belah massa dengan melakukan kerusuhan. “Maka itu, saya mengimbau masyarakat yang ikut unjuk rasa agar meluruskan niatnya,” tuturnya.

Belasan saksi sudah diperiksa, alat bukti sudah diuji di laboraturium forensik, saksi ahli sudah dihadirkan, MUI pun sudah menyatakan sikap keagamaan, dan umat Islam sudah melakukan aksi demo diberbagai daerah.

“Ini merupakan tindakan pidana yang terang benderang, sangking terangnya orang buta bisa mengetahui itu. Sepatutnya, ini dapat menyentuh sanubari Presiden untuk melakukan penegakan secara hukum, buktikan,” pungkasnya.

Pimpinan GNPF-MUI terdiri atas KH Bachtiar Nasir sebagai Ketua, KH Misbahul Anam dan KH Muhammad Zaitun sebagai wakil ketua, dan Munarman sebagai panglima lapangan.