Jakarta > Pemerintahan

Aksi Doa Bersama 11 Februari 2017

Rabu, 11 Januari 2017 18:59 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter :

Aksi doa bersama
Aksi doa bersama

Share this





Selain doa, para peserta juga akan melakukan long march dari Monas ke Bundaran HI, Jakarta Pusat.

JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berencana kembali menggelar doa bersama pada 11 Februari 2017. Aksi dilakukan hanya untuk keselamatan bangsa dan keamanan Pilkada DKI Jakarta.

“Harapannya, Jakarta bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi,” ucap Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).

Nantinya, selain doa, para peserta juga akan melakukan long march dari Monas ke Bundaran HI, Jakarta Pusat. "Wartawan kita undang semua. Dari Monas ke HI, jalan sehat 11 Februari," tambah Rizieq.

Selama 2016, GNPF-MUI juga telah menggelar 3 kali aksi, pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016.
 

 







Jakarta > Pemerintahan

Dilematika Reshuffle Jilid III

Rabu, 18 Januari 2017 19:53 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Purwanto

Diskusi publik ‘Dibalik Isu Resuffle Jilid III: Siapa Pantas Diganti?’. (Ipunk)
Diskusi publik ‘Dibalik Isu Resuffle Jilid III: Siapa Pantas Diganti?’. (Ipunk)

Share this





Indra J Piliang sebut Presiden Jokowi tak boleh terkesan takut dengan para menteri.

TEBET - Di era kepemerintahan Presiden Joko Widodo telah berlangsung dua kali resuffle dalam Kabinet Kerja. Belum lama ini,  timbul isu reshuffle akan kembali dilakukan dalam kabinet tersebut.

Prediksi dari beberapa politisi Tanah Air pun mencuat di tengagh isu Pilkada DKI Jakarta yang juga sedang hangat.

Politisi Partai Golkar, Indra Jaya Piliang mengatakan resuffle merupakan sebuah keharusan yang dilakukan pada pemerintahan saat ini. Sebab, ujarnya, reshuffle dapat berguna untuk memperlancar kinerja kabinet yang dinilainya memiliki hambatan.

Seperti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution menurutnya kinerjanya saat ini berjalan salah sasaran lantaran selama ini tidak memprioritaskan pembelian alutsista produksi dalam negeri.

“Indonesia sendiri sudah mempunyai dua prodesen peralatan militer yang mumpuni, ada PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Kenapa pembelian senjata, dari Cina? Sementara, Indonesia memiliki produsen sendiri,"tuturnya kepada awak media, saat acara diskusi di salah satu resto, di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (117/1/2017) kemarin sore.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan, daya saing di era kompetisi saat ini tidak akan kuat jika pengusaha lokal tidak diperioritaskan.

Maka dari itu, dikatannya, Presiden Joko Widodo tidak boleh terkesan takut bilamana salah satu menteri akan menjadi lawannya sekarang.

"Kenapa ketakutan tersebut menjadi isu publik?  Kalau perlu orang populer angkat saja menjadi para menteri. Saya kira, Presiden harus bisa menegaskan saya tidak takut untuk kalah demi menjalankan visinya,"tegasnya.

Sementara itu, Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, mengkritisi Menteri Pertahanan Jenderal Ryamizard Ryacudu. Materi yang diberikan Ryamizard dalam pelatihan Bela Negara cenderung semi-militer. Padahal sebelumnya, Ryamizard menurutnya telah menyebutkan tujuan dari program itu adalah menciptakan generasi cinta Tanah Air.

"Ryamizard juga pernah mengatakan bahwa perang modern tak memakai senjata fisik, melainkan proxy war. Makanya, cara berpikirnya (Menhan) agak aneh,"papar Ray usai diskusi bertema ‘Dibalik Isu Resuffle Jilid III: Siapa Pantas Diganti?’.







Jakarta > Pemerintahan

Pilkada DKI

Warga Kelapa Dua Wetan Deklarasi Dukung Ahok-Djarot

Rabu, 18 Januari 2017 14:57 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Deklarasi dukung Ahok - Djarot
Deklarasi dukung Ahok - Djarot

Share this





Warga RW 12 Kelapa Dua Wetan mendeklarasikan dukungan kepada Ahok – Djarot di Pilkada DKI

CIRACAS- Warga RW 12 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat.

Suprapto, salah satu tokoh masyarakat RW 12 Kelapa Dua Wetan, mengatakan siap memenangkan Basuki-Djarot pada 15 Februari 2017. “Kami siap mengawal kemenangan di kawasan Ciracas,” tutur Suprapto, Senin (16/1/2017).

Djarot menyambut baik dukungan tersebut. Ia berharap seluruh simpatisan dari RW 12 Kelapa Dua Wetan, Ciracas berjuang dan bergerak secara serentak, khususnya di Kecamatan Ciracas. “Apabila Tuhan berkehendak, Basuki-Djarot bisa memimpin ibu kota kembali," ungkap Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar itu juga terus mengingatkan kepada warga agar tidak salah memilih pemimpin di Ibu Kota Jakarta. Hal itu untuk mewujudkan Jakara kebanggan masyarakat. "Perjuangan ibu dan bapak tidak akan pernah sia-sia, yang akan menikmati kelak anak-cucu kita,” katanya di depan warga. 







Jakarta > Pemerintahan

Pilkada DKI

Ini Saran Djarot Memilih Pemimpin DKI

Rabu, 18 Januari 2017 14:38 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Djarot Syaiful Hidayat
Djarot Syaiful Hidayat

Share this





Djarot menyarankan warga agar memilih pemimpin DKI yang bersih dari praktik korupsi dan berniat tulus melayani masyarakat.

CIRACAS - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat memberikan sejumlah saran jika ingin memilih pemimpin DKI. Ia mengatakan ada 2 kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih pemimpin Ibu Kota. Pertama, pemimpim bersih, dan kedua harus berniat tulus melayani masyarakat.

Djarot yang akan mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017 menyampaikan hal itu di hadapan warga  RW 12 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).  "Pemimpin harus bersih dari praktik korupsi dan bersih hatinya," kata Djarot.

Djarot juga mengimbau warga untuk memilih pemimpin yang transparan dalam hal kebijakan atau pengambilan keputusan. "Sekarang kita juga bantuan gak pernah tunai, tapi langsung masuk rekening. Gaji PPSU langsung transfer, PHL transfer, inilah transparan, warga bisa melihat agar tidak ada korupsi dan tidak ada dusta di antara kita," tutur Djarot, mantan Walikota Blitar.







Jakarta > Pemerintahan

Kata Djarot Soal Tenaga Kerja Asing di DKI Jakarta

Rabu, 18 Januari 2017 11:12 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Djarot, Syaiful Hidayat
Djarot, Syaiful Hidayat

Share this





Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengomentari tenaga kerja asing di DKI.

CIRACAS - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat ikut mengomentari banyaknya tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia, termasuk di DKI Jakarta,  secara ilegal. Menurut Djarot, cara pengawasan tenaga kerja asing adalah dengan memperkuat tim Pora (pengawasan orang asing).

"Kita punya tim pora kerjasama dengan Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja dan kita selalu adakan operasi tenaga kerja asing," kata Djarot saat blusukan di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017) sore.

Mantan Wali Kota Blitar itu juga mengatakan langkah terbaik mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal adalah mengiptimalkan Imigrasi Pemprov DKI. "Mereka kan masuk lewat bandara, jadi harus diperketat, termasuk juga (jalur) laut," tambah Djarot.

Djarot pun menilai, pihak kepolisian dalam hal ini harus mampu bertindak secara tegas. Menurutnya, saat ini tenaga kerja asing lebih banyak yang ilegalnya. "Sekarang ini lebih banyak imigrasi yang melakukan penindakan. Kalau Anda ingin tahu berapa tenaga kerja asing yang masuk Jakarta, tanya Kemenakertrans," pungkas Djarot.

 







Jakarta > Pemerintahan

Sidang Ahok

Ini Alasan Sidang Ahok Tidak Siapkan Layar Lebar

Rabu, 18 Januari 2017 10:59 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Chandra Purnama

Kepala Subbag Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Purwanta
Kepala Subbag Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Purwanta

Share this





Sidang Ahok dalam kasus penistaan agama tidak disiapkan layar lebar karena terkait hal sensitif dan politik.

PASAR MINGGU - Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara tidak menyiapkan layar lebar. Akibatnya, sidang Ahok tak bisa ditonton dari luar ruang sidang. Hal ini membuat sidang tersebut berkesan tidak terbuka.

Kepala Subbag Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Purwanta mengatakan PN Jakarta Utara tidak menyediakan layar lebar karena sidang tersebut merupakan hal sensitif politik. “Ini berbeda dengan sidang Jessica (tersangka pembunuhan dengan racun sianida,” katanya, Selasa (17/1/2017).

Sementara itu, pendukung Ahok yang memadati Auditorium Kementrian Pertanian (Kementan) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menuntut PN Jakarta Utara menggelar sidang secara langsung. "Coba tayangkan sidang secara live (langsung), agar kami thau apa yang terjadi di dalam," teriak orator dari mobil komando.

 







Jakarta > Pemerintahan

Ahok dan Fifi Lety ‘Saling Bantu’

Rabu, 18 Januari 2017 10:54 WIB
Editor : Wahyu AH | Sumber : DBS

Fifi Lety Indra
Fifi Lety Indra

Share this





Sedari kecil, sang ayah, Indra Tjahaja Purnama ingin keempat anaknya memiliki profesi berbeda agar dapat saling membantu dan melengkapi.

JAKARTA – Berburu harimau harus dengan saudara sekandung’. Fifi Lety Indra memakai pepatah Tiongkok itu untuk membela kakaknya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama. Bagi dia, inilah pesan sang ayah, saudara sekandung harus selalu siap memberikan bantuan.

"Bapak bilang, 'kalau kamu (Ahok) jadi pejabat yang baik, nanti kamu juga bisa dijahatin orang. kamu harus punya saudara kandung yang jadi dokter dan pengacara'."

Fifi berprofesi sebagai pengacara. Dia sudah mendampingi sang kakak sejak sidang pertama pada 13 Desember 2016. Fifi yakin, kakaknya tidak pernah berniat menistakan agama.

“Kakak saya itu selalu mengajarkan saya untuk saling mengasihi, jadi tidak mungkin itu terjadi kalau Pak Ahok itu sampai demikian. Kami dari kecil dibesarkan dengan mayoritas Muslim. Di kampung saya juga kalau takbiran bareng-bareng, biasa ikut pukul bedug, antar mengantar makanan sesama tetangga. Tradisi ini sudah dimulai dari kakek saya,” ungkap Fifi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Sayangnya, maksud baik tak selamanya bisa dipandang baik. Kehadiran Fifi sebagai tim kuasa Ahok secara tidak langsung berimbas tidak sedap. Dia seakan ‘ditelanjangi’. Apalagi, pada sidang kelima Ahok, Selasa (10/1/2016), Fifi sempat salah ucap soal kitab suci umat Islam. Dia menyebut Alquran diturunkan oleh Nabi Muhammad.

Kalangan Muslim langsung merespon. Sejumlah ormas juga sudah berencana melaporkannya ke polisi. Namun, hal itu langsung diklarifikasi. Fifi mengaku bersalah karena berbicara terlalu cepat hingga terjadi slip of tongue atau keseleo lidah. Dia meminta maaf kepada seluruh umat Islam.

"Kalau ada perkataan saya yang menggebu-gebu sehingga salah kata menyampaikan, maka saya sebagai manusia tempatnya bisa salah bicara, saya mohon maaf," ujar Fifi di Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

Sumber Waras dan Panama Papers

Fifi pun sempat diisukan terlibat dalam kisruh pembelian lahan RS Sumber Waras. Direktur Utama Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) Abraham Tedjanegara menyebut pernah mengajukan Fifi sebagai notaris proses jual beli lahan senilai Rp700 miliar.

Sang kakak langsung membantahnya. "Itu mah fitnah banget. Lu cari aja daftar notaris, ada enggak nama adik saya? Notaris yang sebenarnya dalam jual beli lahan RS. Sumber Waras pada tahun 2014 adalah Kartini Mulyadi.”

Begitupun Fifi. Dia membantah keras tudingan tersebut. “Saya adalah pengacara yang tergabung dalam Fifi Lety Indra and Partners. Saya tidak pernah menjadi notaris,” tegasnya.

Tidak hanya kasus sumber waras, pada April 2016, Fifi juga sempat diisukan masuk daftar klien firma hukum Mossack Fonseca di Panama yang tersohor dengan skandal The Panama Papers.  Nama Fifi Lety Indra & Partners tercantum jelas dalam kolom Officer & Master Client dalam situs Konsorium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).

Lagi-lagi, sang kakak membantahnya. Dia menampik bila Fifi dikatakan sebagai penanam modal di salah satu perusahaan asing. Menurut Ahok, adiknya memang pernah bekerja di perusahaan asing. “Nah karena dia banyak perusahaan asing, dia daftarin nama dia juga untuk kayak semacam guaranty, dia lawyer," tandasnya.







Jakarta > Pemerintahan

Debat Cagub DKI

Agus Harimurti Unggul di Debat, Djarot Sebut Ora Popo

Rabu, 18 Januari 2017 10:43 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Djarot Syaiful Hidayat saat blusukan ke Kelapa Dua Wetan
Djarot Syaiful Hidayat saat blusukan ke Kelapa Dua Wetan

Share this





Agus Harimurti Yudhoyono dianggap unggul dalam debat cagub DKI Jakarta. Djarot menyebut ora popo.

CIRACAS- Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menganggap unggul dalam debat yang diselenggarakan KPU DKI. Debat cagub yang berlangsung di Hotel Bidakara, (13/1/2017), itu mengangkat tema pembangunan sosial ekonomi masyarakat.  

Menanggapi hal itu, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari pasangan nomor urut dua, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan tidak apa-apa jika Agus beranggapan demikian.  "Ora popo, biar kelihatan sekali kalau 'saya paling baik'," kata Djarot usai blusukan di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017) sore.

Djarot mengatakan masyarakatlah yang seharusnya menilai penampilan debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. "Itu (kalau menilai sendiri) namanya narsis, ndak kalau saya memuji diri saya sendiri narsis ndak? tanya Djarot kepada awak media.

 

 

 







Jakarta > Pemerintahan

Pilkada DKI

Survei LSI, Anies – Sandi Tak Lolos Putaran Pertama

Rabu, 18 Januari 2017 10:25 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Konfrensi pers LSI
Konfrensi pers LSI

Share this





Survei LSI yang diselenggarakan 5 sampai 11 Januari, menunjukkan pasangan Anies – Sandi tidak akan lolos putaran pertama.

PULOGADUNG- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak akan lolos putaran pertama Pilkada DKI 2017. Dalam survei yang dilakukan dari 5 sampai 11 Januari 2017, pasangan Anies-Sandi hanya memperoleh suara sebanyak 21,4 persen.

Peneliti senior LSI Ardian Sopa mengatakan, dalam survei tersebut, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni di posisi paling teratas dengan perolehan 36,7 persen. Sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat berada di tempat kedua dengan meraih suara 32,6 persen.

Ardian mengatakan ada beberapa blunder yang membuat Anies-Sandi tidak lolos di putaran pertama. “Dukungan pemilih sektoral turun lantaran blunder Anies Baswedan kala menemui pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu,” ujar Ardian, Selasa (17/1/2017) di kantornya di kawasan Rawamangun.  

Ia menjelaskan rata-rata dukungan Anies-Sandi di pemilih kelas menengah atas dan pendidikan tinggi turun. Yang pernah kuliah hanya 20,32 persen (dukungan) dan dari faktor pendapatan ekonomi menengah ke atas hanya 22,91 persen saja. “Pertemuan Anies dengan Habib Rizieq kurang sejalan dan menciptakan sentimen negatif di kalangan pemilih menengah atas yang semula mendukung Anies,” katanya.

Selain itu, lanjut Ardian, tidak adanya program unggulan yang dikampanyekan secara masif oleh Anies-Sandi turut mempengaruhi dukungannya. Meski ada beberapa program bagus seperti KJP Plus dan OKOC (One Kecamatan One Center), menurut Ardian itu kurang menarik perhatian publik.

"Berbeda dengan pasangan Ahok-Djarot, karena sebagai petahana terlihat dan mudah diakses. Sementara Agus-Sylvi militan ke kampung, RT, RW, dan fokus pada bantuan modal. Bisa jadi program Agus-Sylvi populer di segmen menengah ke bawah," tandas Ardian.

Alasan terakhir, tambah Ardian, pasangan Anies-Sandi kurang menarik di mata masyarakat Ibu Kota. "Hal itu terlihat dari program yang dia bidik tidak segmented. Beda dengan Agus-Sylvi yang programnya lebih disukai kelompok menengah ke bawah, sementara program Ahok-Djarot disukai kalangan menengah atas," pungkas Ardian

 







Jakarta > Pemerintahan

Pemkot Jakarta Timur Gelar Kerja Bakti di Penggilingan

Minggu, 15 Januari 2017 14:31 WIB
Editor : Andi MZ | Sumber : DBS

PPSU kerja bakti
PPSU kerja bakti

Share this





Pemkot Jakarta Timur gelar kerja bakti untuk membersihkan saluran air di RW 06 Kelurahan Penggilingan.

CAKUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menggelar kerja bakti membersihkan saluran mikro serta penghubung di RW 06 Kelurahan Penggilingan, Minggu (16/1/2017). Kerja bakti itu melibatkan unsur masyarakat, petugas gabungan Suku Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Lingkungan Hidup dan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Kecamatan Cakung.

Camat Cakung Alamsyah mengatakan kerja bakti itu berhasil mengangkat ratusan karung lumpur dari saluran sepanjang 1.500 meter. “Sebagian kawasan RW 06, Kelurahan Penggilingan, kerap tergenang setiap hujan. Genangan bisa mencapai 30 centimeter. Kami berharap setelah kerja bakti ini, masalah genangan bisa teratasi,” tuturnya saat kerja bakti.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur, Sofyian Thaher menambahkan, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. “Karena itu saya sangat berterimakasih kepada warga yang ikut kerja bakti pada hari ini. Saya berharap warga ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan,” tutunya.

 







Jakarta > Pemerintahan

Djarot Blusukan ke Tambora, Tanya Apakah Sudah Dapat KJP?

Minggu, 15 Januari 2017 13:33 WIB
Editor : Andi MZ | Sumber : DBS

Djarot Saiful Hidayat blusukan
Djarot Saiful Hidayat blusukan

Share this





Calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat blusukan ke Tambora sebagai rangkaian kampanye Pilkada. Djaro tanya kepada anak kecil apakah sudah dapat KJP

JAKARTA – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat blusukan ke RW 07 Jembatan Besi, Tambora, Minggu (15/1/2017). Dalam rangkaian kegiatan kampanye Pilkada tersebut, Djarot bertanya  kepada Erika, siswi kelas 5 SD. “Apakah sudak dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP),” tanya Djarot.

Erika langsung menjawab. "Dapat, Pak. Buat beli seragam, sepatu, tempat pensil," ujarnya. Djarot memuji anak tersebut. Ia juga mengingatkan agar KJP tidak digunakan untuk keperluan di luar sekolah. “KJP nggak boleh buat beli pulsa, beli handphone, dan nyicil motor," tutur Djarot.

Pada kesempatan itu, Djarot juga menyambangi pengobatan gratis di Balai RW yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Di tempat ini, Djarot menanyakan kondisi kesehatan ibu-ibu.