Kamis, 28 Desember 2017 14:21:00
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Muhammad Azzam
Ini Penyebab Anggaran BPJS Kesehatan Defisit Berkepanjangan
'Keleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017' di Hotel Aryaduta
Foto : Muhammad Azzam
 

GAMBIR – Sejak awal mula Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan diterapkan pada 2014, pemerintah mengalami defisit anggaran. Terutama anggaran untuk jaminan sosial kesehatan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Sigit Priohutomo menyampaikan, hasil monitoring pihaknya sejak operasional program jaminan kesehatan nasional tahun 2014 telah terjadi defisit anggaran dana jaminan sosial kesehatan, dan terus berlangsung hingga akhir tahun 2017.

Untuk itu, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPJS agar tidak terus mengalami defisit berkepanjangan. Sigit menilai defisit JKN bagi pemerintah sangatlah mudah untuk menanggulanginya dengan memberikan suntikan dana.

Namun, pemberian subsidi terus menerus, justru berakibat fatal, yakni defisit JKN berkepanjangan. Tak hanya soal anggaran saja, tingkat kepercayaan publik (distrust) juga menurun. Jika terjadi, maka amanat UUD 45 tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Oleh karenanya diperlukan langkah strategis yang dapat mencegah berkembangnya distrust, itu juga guna menjamin kesinambungan JKN itu sendiri.

"Pemerintah mampu saja menanggulangi defisit itu, tapi masa iya terus disuntik dana, bahaya untuk jangka panjang. Harus ada sistem yang diperbaharui dan langkah yang tepat agar tidak terus defisit,"ungkapnya saat acara 'Keleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017' di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Sigit menjelaskan program jaminan kesehatan nasional dengan mekanisme asuransi sosial belum berjalan secara utuh. Prinsip dasar yang harus dipegang, yaitu kecukupan dana bersama atau adequacy.

Jadi beban biaya berobat seluruh penduduk atau peserta diperhitungkan terlebih dahulu. Setelah dihitung, kemudian beban biaya berobat dibagi kepada seluruh peserta dengan menyesuaikan tingkat pendapatan peserta.

"Prinsip dan mekanisme itu yang belum maksimal dijalankan, penerapan iuran JKN saat ini lebih banyak berbasis pada persepsi kemampuan negara dan penduduk, ya akibatnya selama 4 tahun JKN terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan (pendapatan iuran) dan pengeluaran (klaim atau pembayaran manfaat),"jelasnya.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda