Jakarta > Hukum

Tunggak PBB, Pemkot Jaktim Minta Gedung Cawang Kencana Dikosongkan

Kamis, 19 April 2018 15:29 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Ronald Tanoso

Gedung Cawang Kencana
Gedung Cawang Kencana. (foto: beritajakarta.com)
Foto : istimewa

Share this








Pemkot Jakarta Timur (Jaktim) memberikan surat perintah pengosongan terhadap gedung Cawang Kencana karena menunggak PBB sebesar Rp 3,2 miliar.

CAWANG – Pemkot Jakarta Timur (jaktim) mengeluarkan surat perintah pengosongan gedung Cawang Kencana karena melakukan penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 3,2 miliar.

Surat perintah pengosongan itu sudah dikirimkan dua kali. Pertama surat dikirimkan pada 10 April 2018 lalu, dan yang kedua pada Rabu, (18/4/2018) kemarin.

Camat Kramat Jati Eka Darmawan mengatakan penyampaian surat peringatan untuk pengosongan gedung yang berada di di Jalan Raya Mayjend Sutoyo, Kecamatan Kramat Jati, Cawang, Jakarta Timur itu merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan.

"Ini lanjutan dari surat pertama. Untuk surat peringatan kedua ini dalam rangka pengosongan gedung Cawang Kencana," katanya saat dikonfirmasi pada Kamis (19/4/2018).

Eka menerangkan gedung yang kini kondisinya sudah tidak terawat ini, sudah dieksekusi oleh pengadilan pada tahun 2015 silam. Akan tetapi, pihak pengelola masih diberikan waktu toleransi.

"Sebenarnya sejak 2015 sudah dieksekusi oleh pengadilan, tapiad waktu toleransi dan mediasi dari pihak Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pihak yayasan. Jadi permasalahan ini berdasarkan putusan perdata dan pidana korupsi karena ini merupakan (masalah) internal Kemensos dan yayasan," kata Eka.

Proses penyerahan surat berlangsung tanpa kendala. Pihak pengelola yang didatangi tim gabungan dari Satpol PP Jakarta Timur, TNI, dan pihak kepolisian menerina surat yang ditempel di depan pintu masuk.

Dalam surat tersebut tertulis, pengelola diberikan waktu 3 x 24 jam untuk mengosongkan gedung terhitung sejak surat peringatan kedua itu diterima.

Sebagai informasi, pengelola gedung yakni Yayasan Citra Handadari Utama (YHCU) yang dipimpin Mayjen (Purn) Moerwanto Soepratro punya tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp 3,2 miliar.

Mayjen (Purn) Moerwanto Soepratro sendiri tersandung kasus korupsi pengelolaan gedung itu. Sewa gedung tersebut tak pernah disetor ke kas negara.