Jakarta > Hukum

Tindakan RS Mitra Keluarga Terhadap Bayi Debora Langgar Undang-undang

Kamis, 14 September 2017 10:29 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Meninggalnya Tiara Debora Simanjorang
Foto Tiara Debora Simanjorang (Foto: kumparan.com)
Foto : istimewa

Share this








RS Mitra Keluarga melanggar Pasal 32 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiaw

JAKARTA – Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kalideres melanggar undang-undang dengan menelantarkan bayi Debora hingga meninggal di rumah sakit tersebut pada 3 September 2017.

Tigor menjelaskan, sikap RS Mitra Keluarga telah melanggar Pasal 32 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

“Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi sistem pelayanan BPJS Kesehatan dan memberikan sanksi berat bagi rumah sakit yang melanggarnya,” katanya melalui siaran pers, Kamis (14/9/2017).

Seperti diketahui Debora merupakan pasien BPJS Kesehatan, sementara RS Mitra Keluarga bukan mitra BPJS Kesehatan. Pihak RS Mitra Keluarga Kalideres menolak untuk merawat bayi itu dalam perawatan intensif karena tidak mampu bayar uang muka.

Padahal, dalam kondisi pasien mengalami kegawatdaruratan, semua rumah sakit wajib menolong pasien. Khusus untuk pasien pemegang BPJS, biaya perawatan dalam kondisi darurat itu akan ditanggung BPJS, walau rumah sakit yang merawatnya bukan mitra BPJS.

Melihat kasus bayi Debora, Tigor menilai hal tersebut sebagai puncak banyaknya kesewenangan terhadap pasien BPJS. Pasien BPJS kerap mendapat penolakan dengan berbagai macam alasan seperti tidak ada kamar, obat tidak ada, waktu perawatan terbatas, atau seperti dalam kasus bayi Debora tidak ada uang muka.

"Sering kali pasien BPJS harus melalui antrean yang lama dan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien BPJS juga tidak bisa bebas ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) lain dan harus menggunakan Faskes yang terdaftar dalam namanya, walaupun si pasien sedang tinggal di kota lain," ujarnya.

Selain itu, rumah sakit juga sering membatasi penerimaan pasien peserta BPJS, bahkan sampai ada yang menolak pasien dengan kualifikasi tersebut. Peristiwa yang terjadi pada bayi Debora, kata Tigor, harus menjadi perhatian dan kasus terakhir dalam masalah pelayanan kesehatan di Indonesia.

Oleh karena itu, dirinya melalui Fakta meminta kepada Kemenkes agar memberikan tindakan tegas terhadap rumah sakit yang diskriminatif dalam hal pelayanan kesehatan yang melalui mekanisme BPJS atau terhadap pasien peserta BPJS.

"Pemerintah juga harus mengevaluasi tidak hanya peraturan tapi juga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kesehatan di Indonesia serta mengevaluasi BPJS yang selama ini selalu dianggap sudah baik," kata Tigor.