Jakarta > Hukum

LBH Minta RUU Kekerasan Seksual Dirumuskan

Kamis, 19 Juli 2018 13:25 WIB
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Adi Wijaya

Series discussion 'Anti Sexual Arrasment Awerness Hour', Jakarta (19/7)
Series discussion 'Anti Sexual Arrasment Awerness Hour', Jakarta (19/7)
Foto : Adi Wijaya

Share this








LBH Minta RUU Kekerasan Seksual Dirumuskan lantaran lemahnya payung hukum atas kasus kekerasan seksual.

JAKARTA - Berbagai kasus pelecehan kerap kandas dalam persidangan. Salah satu penyebab lantaran tak adanya alat bukti kuat untuk menjerat para predator seks.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Asni Friyani Damanik menerangkan, akar penyebab kandasnya kasus pelecehan seksual dilatarbelakangi payung hukum yang lemah. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini hanya mencakup fisik, terutama kelamin.

"Padahal pelecehan seksual tak hanya soal kelamin. Tapi juga menyangkut literasi, baik penghayatan maupun perkataan. Termasuk juga melalui media sosial.” kata Asni, Kamis (19/7/2018).

Untuk itu, dia meminta anggota dewan segera merealisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelecehan Seksual, yang selama ini dirumuskan para penggiat kasus pelecehan seksual. 

"Dalam rumusan RUU itu, pelecehan seksual tak sebatas fisik saja," ungkapnya.

Ketua Program dan Advokasi Women Working Group, Nofa Farida Lestari mengibaratkan, kasus pelecehan seksual seperti 'gunung es'. Hanya sedikit korban yang berani melaporkan kasus tersebut. Padahal berbagai kasus pelecehan kerap terjadi dimanapun, baik pria, wanita maupun anak.

"Untuk itu, diskusi ini bertujuan agar dapat mengurangi pelecehan seksual. Korban harus berani lapor dan publikasikan. WWG sebagai perkumpulan perempuan pekerja profesional yang peduli dengan isu pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. jadi kita banyak melakukan advokasi, edukasi dan pendampingan kepada komunitas-komunitas perempuan dan anak yang membutuhkan," tutupnya.