Jakarta > Hukum

Kadishub DKI Diperiksa Polisi Soal Reklamasi, Ini Kata Anies-Sandi

Kamis, 01 Februari 2018 13:04 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Yatti Febriningsih

Kadishub DKI Jakarta Andri Yansyah
Kadishub DKI Jakarta Andri Yansyah
Foto : istimewa

Share this








Anies-Sandi mendukung upaya pihak kepolisian dalam memberantas korupsi. Terutama terhadap bawahannya, dalam hal ini Kadishub DKI.

JAKARTA - Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan dan Sandiaga Uno kompak mengomentari Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Andri Yansyah yang diperiksa polisi di Polda Metro Jaya, hari ini Kamis (1/2/2018). Keduanya juga kompak meminta Andri untuk memenuhi panggilan dari kepolisian. 

“Prinsip nya saya sampaikan kepada semua aparat kita, ikuti semua sesuai prosedur dan kami percaya bahwa semua yang dikerjakan adalah untuk penegakkan hukum. Sebab itu, taati semua dan kerjakan sesuai yang dibutuhkan. Sampaikan apa yang diketahui,” ujar Anies di Gedung Teknis, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018). 

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Bahkan, Sandi secara terang-terangan mendukung tindakan pihak kepolisian yang sudah memanggil bawahannya untuk kasus korupsi reklamasi ini. 

“Kita harus kooperatif pemrov dan stakeholdernya, kooperatif dan membuka secara terang-benderang apa yang diperlukan kepolisian dan kita support apa yang diinisiasi oleh teman-teman Polda untuk membuka rasa keadilan di masyarakat. Saya udah sampaikan ke Pak Andri untuk kooperatif dan terus membantu tugas-tugas kepolisian,” ucapnya. 

Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan penyidik telah memeriksa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Juga : Kilas Kemesraan Ahok dan Veronica Tan

Adi menyebut Andri merupakan orang yang membantu gubernur DKI Jakarta dan menilai Andri mengetahui proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut. 

Sebagai Informasi, Polisi menyelidiki dugaan korupsi nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D yang merupakan pulau hasil reklamasi. NJOP Pulau C dan D Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.