Jakarta > Hukum

Asuransi Allianz Kembali Berurusan dengan Polda Metro Jaya

Selasa, 14 November 2017 18:27 WIB
Editor : Arif Muhamad Rian | Reporter : Chandra Purnama

Ilustrasi Allianz
Ilustrasi
Foto : istimewa

Share this








PT Asuransi Allianz Life Indonesia diduga mempersulit klaim biaya perawatan rumah sakit. Dua nasabah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya.

JAKARTA - PT Asuransi Allianz Life Indonesia kembali berurusan dengan pihak berwajib. Kali ini, dua nasabahnya kembali melaporkan mantan Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Joachim Wessling dan Manajer Klaim perusahaan yang sama, Yuliana Firmansyah. 

Laporan yang dibuat oleh dua nasabahnya yakni, Mario dan Sulaiman menjelaskan bahwa pihak PT Asuransi Allianz Life Indonesia mempersulit keduanya pada saat melakukan klaim biaya perawatan rumah sakit.

"Jadi modusnya sama, mereka meminta disertakan rekam medis lengkap untuk persyaratan klaim," kata Alvian Liem selaku kuasa hukum Mario dan Sulaeman di Mapolda Metro Jaya, Selasa (14/11/2017).

Alvin menduga, persyaratan yang tidak mungkin bisa dikabulkan itu sengaja digunakan Allianz agar nasabah tidak bisa mencairkan klaim. Sebab, setiap pasien memang tidak diizinkan mendapatkan rekam medis lengkap dari rumah sakit, melainkan hanya resume medis. 

Berdasarkan Permenkes Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, menyatakan bahwa sarana kesehatan hanya diizinkan mengeluarkan ringkasan rekam medis (resume medis). 

"Total klaim Pak Mario Rp 25.500.000 rawat inap tiga kali. Kalau Pak Sulaeman empat kali rawat inap, total klaim Rp 40.500.000," kata dia. 

Dalam laporan ini, Mario dan Sulaeman menyertakan bukti berupa surat dari Allianz terkait syarat penyertaan rekam medis lengkap. Selain itu ada juga bukti berupa surat dari pihak rumah sakit yang menolak memberikan rekam medis lengkap karena melanggar aturan. 

Dalam perkara ini, terlapor yakni Joachim dan Yuliana diduga melanggar Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf F, Pasal 10 huruf C, Pasal 18 ayat 1 huruf G dan Pasal 63 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.