Jakarta > Ekonomi Bisnis

Penyebab Pekerja Tak Terima Manfaat Pensiun

Kamis, 28 Desember 2017 20:01 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Muhammad Azzam

Pembekalan kepada PNS di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur kepada para PNS jelang memasuki masa pensiun. (Ist)
Pembekalan kepada PNS di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur kepada para PNS jelang masa pensiun. (Ist)
Foto : istimewa

Share this








Ketidakcocokan aturan batas usia pensiun antara pemerintah dengan pemberi kerja, merupakan penyebab pekerja tak terima manfaat pensiun.

JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menilai ada ketidakcocokan antara batas usia pensiun dari Pemerintah dengan pihak pemberi kerja. Hal ini, merugikan pekerja.

Karena, berdasarkan PP 45/2015 tentang Program Jaminan Pensiun, usia pensiun diartikan sebagai usia pekerja mulai mendapatkan manfaat pensiun, dan ditetapkan pada usia 56 tahun.

Tak selarasnya antara penetapan usia pensiun oleh pemerintah  dianggap merugikan pekerja dalam hal penerimaan Program Jaminan Pensiun.

“Pekerja tidak bisa menerima manfaat pensiun pada saat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mencapai usia pensiun dalam perjanjian kerja,” kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Sigit Priohutomo disela-sela acara 'Keleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017' di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Sigit menilai pekerja tidak dapat menerima manfaat pensiun pada saat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), karena mencapai usia pensiun. Untuk itu implementasi jaminan pensiun harus sesuai dengan filosofi UU SJSN yang mengamanatkan bahwa jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan layak pada saat peserta kehilangan penghasilan karena masuki usia pensiun.

Artinya manfaat jaminan pensiun harus diberikan pada saat peserta berhenti bekerja karena masuki usia pensiun.

Untuk itu usia pensiun dalam PP 45/2015 sebagai pelaksana UU SJSN harus disinkronkan dengan usia pensiun dalam ketentuan PHK sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Ketenagakerjaan.

DJSN merekomendasikan agar usia pensiun terjadi pada rentang 56 tahun hingga 59 tahun. “Karena masih banyak juga pekerja yang produktif dalam usia tersebut,” katanya.