Rabu, 06 Desember 2017 14:30:00
Editor : Wahyu AH | Sumber : DBS
Kenaikan Tarif Tol Dalam Kota Tidak Berimbang dengan Pelayanan
Tol Dalam Kota kerap dilanda kemacetan.
Foto : istimewa
 

JAKARTA – Kenaikan tarif Tol Dalam Kota Jakarta belum pantas diberlakukan. Pemerintah seharusnya mengkaji terlebih dahulu kondisi harian ruas jalan tol tersebut.

Sebab, idealnya, kenaikan tarif harus diimbangi juga dengan pelayanan yang mengacu Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti kelancaran lalu lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol. Demikian dikatakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

"Saat ini fungsi jalan tol justru menjadi sumber kemacetan baru, seiring dengan peningkatan volume traffic dan minimnya rekayasa lalu lintas untuk pengendalian kendaraan pribadi," ucapnya seperti dikutip kompas.com.

Dia pun menilai hasil audit yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jasa Marga, dan pihak lainnya sebagai acuan menaikkan tarif kurang tepat.

“Seharusnya bisa lebih transparan dalam memaparkan hasil audit pemenuhan terhadap operator jalan tol sebelum memutuskan kenaikan tarif. Selama ini SPM tidak pernah direvisi dan tidak pernah di upgrade dan hal ini tidak adil bagi konsumen,” imbuh Tulus.

Sekadar informasi, tarif baru Tol Dalam Kota Jakarta mulai berlaku pada pada Jumat (8/12/2017). Berikut rinciannya:

Kendaraan Golongan I Rp 9.500
Kendaraan Golongan II Rp 11.500
Kendaraan Golongan III Rp 15.500
Kendaraan Golongan IV Rp 19.000
Kendaraan Golongan V Rp 23.000 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda