Rabu, 30 Mei 2018 15:23:00
Editor : Wahyu AH | Reporter : Yatti Febriningsih
RS Sumber Waras
RS Sumber Waras
Foto : istimewa
 

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah empat tahun terlewatkan. Namun, masih ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan, seperti kasus RS Sumber Waras dan sengketa lahan Cengkareng. 

Kedua masalah itu awalnya diprediksi akan menghambat, ternyata tidak.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan untuk kasus RS Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta sudah membatalkan pembelian lahan dengan kerugian negara Rp 191 miliar. Sementara, kasus tengah dalam proses penegakan hukum supaya uang kerugian bisa kembali ke Pemprov.

Penagihan dilayangkan oleh Pemprov DKI. Sedangkan untuk opsi kedua akan masuk pembatalan dan sudah dlimpahkan dan bidang hukum. “Oleh BPK dianggap cukup, dari segi keuangan dianggap memenuhi tentunya tindak lanjut temuan BPK,” jelasnya.

Sementara untuk kasus lahan Cengkareng-Jakarta Barat dengan luas 4,6 hektare juga tengah di meja hukum. Proses pengajuan gugatan tidak berpengaruh terhadap pencapaian WTP.

“Temuan daripada pembelian aset lahan Cengkareng sudah tercatat oleh Dinas PKPKP tapi melalui proses yang sebelumnya terjadi lahan tersebut dicaplok pihak ketiga dan dijual Dinas Perumahan. Sekarang sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebagai informasi, jika uang pembelian dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta, nantinya akan di reklasifikasi dari aset Dinas Perumahan menjadi aset DKPKP. Saat ini, statusnya masih tercatat di DKPKP.

Kasus korupsi ini bermula terendus sejak adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pembelian lahan Cengkareng Barat pada tahun 2015 senilai Rp 668 miliar.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda