Jakarta > Ekonomi Bisnis

Info Komuter

JICA Tagih Utang ke Sandiaga, Begini Penjelasan Dirut MRT

Jumat, 23 Februari 2018 13:25 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Yatti Febriningsih

Dirut PT MRT Jakarta William P. Sabandar
Dirut PT MRT Jakarta William P. Sabandar
Foto : Yatti Febriningsih

Share this








Begini penjelasan Dirut PT MRT Jakarta terkait kabar JICA tagih utang ke Sandiaga Uno. Tagihan tersebut untuk pembayaran kontraktor.

JAKARTA – Pembiayaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang pengerjaannya tengah berlangsung menggunakan dana pinjaman dari Japan Internasional Coorperation Agency (JICA). Pembangunan kereta cepat tahap I Lebak Bulus-Bundaran HI mendapatkan pinjaman Rp 12,5 triliun, sedangkan tahap II Bunderan HI-Kampung Bandan Rp 25,1 triliun.

Beberapa hari lalu tersiar kabar bahwa pihak pemberi dana yakni JICA melakukan tagihan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Namun, pihak PT MRT Jakarta membantah jika tagihan tersebut merupakan permintaan pembayaran utang.

“Bukan (pembayaran utang). Kalau ini kan pembayaran kontraktor, jadi terhadap pekerjaan. Jadi mereka ngerjain apa, kemudian harus di kita bayar,” ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar lewat sambungan telepon di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

William menambahkan jika sistem pembayaran kontraktor berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk menyelesaikan, pihaknya juga bakal membuatkan sebuah amanden atau perjanjian kontrak terkait hal ini.

“Diinformasikan jika memang yang dibayar ini adalah yang benar-benar dilaksanakan dilapangan. Kita bayar sebesar itu hanya proses pembayaran ini harus diadministrasikan karena ada yang dibayar, tapi belum dilakukan amandemen kontrak,” terangnya.

William menyebutkan ada beberapa pengerjaan yang sampai saat ini belum dibuatkan amandemen, salah satunya pengerjaan tembok gempa. Saat ini, ia tengah melakukan pembanyaran untuk penambahan pengerjaan tembok gempa.

“Pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh kontraktor. Sekarang tinggal bayar aja. Nah pembayaran itu kan kita harus menyiapkan amandemen kontraknya. Jadi, kita akan dicek satu per satu itemnya oleh consultant,” lanjutnya.

Lebih lanjut, William menjelaskan untuk membayar tagihan pengerjaan tembok gempa, pihaknya mengajukan penambahan dana sebesar Rp.2.56 triliun. Penambahan pun telah disetujui oleh DPRD. Namun, pihaknya belum menerima dana tambahan tersebut hingga saat ini.

“Tapi kan tambahan juga belum ada duitnya. Jadi tambahan yang Rp. 2,56 triliun itu harus segera ada karena kalau enggak ada terap kita tidak bisa bayar. Kita juga minta dipercepat prosesnya. Saat ini pihak MRT sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan tidak ada terjadi penundaan pembayaran,” imbuhnya

Untuk diketahui, sebelumnya tagihan ini sampaikan pihak Jepang saat Sandiaga melakukan kunjungan kerja ke Tokyo Jepang dan bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Kazuyuki Nakane ketika melakukan kunjungan kerja ke Tokyo. Dlaam kunjungan itu keduanya membahas soal pembayaran pinjaman PT MRT Jakarta dan pengelolaan sampah.

“Selain itu juga pemerintah Jepang meminta bantuan dari pihak Pemprov DKI untuk dapat segera membayar proyek MRT yang sudah cukup lama tertunda pembayarannya," kata Sandi dalam keterangan tertulis yang diterima Infonitas.com,Rabu (21/2/2018).

Sebagai informasi, proyek Pembangunan MRT Jakarta sendiri selain dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta proyek ini juga mendapat dukungan dana pinjaman dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar ¥125,23 juta.