Jakarta Kota > Laporan Utama

Pasca Vonis Ahok

Jika Penahanan Ditangguhkan, Negara Akan Terlihat Berpihak kepada Ahok

Rabu, 10 Mei 2017 17:28 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Yatti Febriningsih

Ahok
Ahok
Foto : istimewa

Share this








Keberpihakan negara sudah terlihat mulai dari alotnya proses penahanan terhadap Ahok hingga harus dilakukan akai demo besar-besaran berkali-kali.

JAKARTA – Penangguhan penahanan terhadap Basuki Tjahja Purnama (Ahok) bisa saja dikabulkan oleh pengadilan. Namun, hal ini dinilai akan menambah deretan keberpihakan negara terhadap terpidana penista agama tersebut.

"Penangguhan bisa dilakukan dengan penetapan majelis hakim banding. Dasarnya pasal 27 KUHAP. Public distrust kepada pengadilan. Namun, ini bisa menimbulkan keberpihakan negara pada kasus ini," kata Ahli Hukum Pidana Chairul Huda, saat dihubungi Infonitas.com, Rabu (10/5/2017).

Chairul melanjutkan, keberpihakan negara sudah terlihat mulai dari alotnya proses penahanan terhadap Ahok hingga harus dilakukan akai demo besar-besaran berkali-kali. Apalagi sejatinya Ahok harus dinonaktifkan dari jabatannya sejak ketua majelis hakim menetapkan sidang dan memerintahkan jaksa memanggil terdakwa untuk hadir dalam sidang pembacaan dakwaan.

Baca Juga : Gawat, Sampai Dukun Santet Ikut ke Mako Brimob

“Ini sudah luar biasa, Ahok tidak ditahan penyidik dan jaksa walau biasanya tersangka penodaan agama semua ditahan. Nah kalau sampai penangguhan penahanan dikabulkan, ini akan menimbulkan deretan keberpihakan pemerintah," tuturnya.

Tidak cuma itu, Chairul juga melihat ada keanehan pada jaksa selama proses berlangsung. Sebab, baru pertama kali ada jaksa yang tidak bisa membuktikan tuntutannya. Kendati begitu, dirinya mengapresiasi pihak pengadilan yang bisa bertindak adil dalam kasus ini.