Jakarta Kota > Laporan Utama

Anggaran Pengadaan Lahan RPTRA Dihapus, Djarot Kumpulkan Petinggi DKI

Senin, 28 Agustus 2017 10:18 WIB
Editor : Muhammad Saiful Hadi | Reporter : Yatti Febriningsih

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat.
Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat.
Foto : istimewa

Share this








Anggaran pengadaan lahan RPTRA ini dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

JAKARTA - Anggaran pengadaan lahan untuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dihapus dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017, mendapat sorotan dari gubernur DKI jakarta Djarot Saiful Hidayat dan akan dibahas dalam . Rapat Pimpinan (Rapim) pada hari ini, Senin (28/8).

"Iya ini nanti akan kita bahas dalam rapim, apakah itu memang kesengajaan karena untuk penyediaan lahan, kan pembangunan nya tahun depan. Kan nggak mungkin pembangunan di saat sekarang ini, itu kan anggara untuk penyediaan lahan RPTRA," kata Djarot di Balai Kota.

Djarot mengatakan jika pembangunan RPTRA ini merupakan impiannya bersama mantan rekannya Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Dimana disebutkan Djarot anggaran untuk pembangunan RPTRA ini untuk satu kota bisa mencapai Rp50 Milliar.

"Saya dengan pak Ahok sebetulnya bermimpinya begini, untuk wilayah yang padat, kalau bisa ada RPTRA. Dan di wilayah padat itu kalau ada lahan kosong, yang tahu kan Wali Kota dengan Lurah. Makanya anggrannya dikasih gelondongan dengan batas maksimum Rp50 miliar per kota," bebernya.

Djarot mengataakn akan segera menyelesaikan masalah penghapusan anggaran ini sebaik mungkin. Sementara itu, mantan Wali Kota Blitar ini memastikan akan tetap melanjutkan pembangunan RPTRA yang sudah masuk dalam anggaran 2017

"Tapi yang jelas dengan cara seperti ini saya sampaikan , kita akan fokus betul untuk selesaikan PR RPTRA yang sudah dianggarkan di 2017. Dimana ada sejumlah 100 RPTRA, ditambah dengan 6 dari CSS ini yang kita kebut," tandasnya.

Untuk diketahui, anggaran pengadaan lahan RPTRA ini dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan alasan terjadi kesalahan nomenklatur dan kode rekening. Dengan dihapusnya anggaran ini, tidak ada pembangunan RPTRA sampai akhir Desember 2017 nanti.