Features

Transportasi Berbasis Aplikasi, Bagaimana Nasibmu Nanti?

Kamis, 23 Maret 2017 10:45:00
Editor : Ivan | Reporter : Wildan Kusuma

Ilustrasi Transportasi Online
Ilustrasi Transportasi Online

Share this








Sebanyak 11 regulasi baru bakal diberlakukan untuk mengatur operasional transportasi online di lapangan.

TAMAN SARI – Sejauh ini, aturan mengenai operasional transportasi online terkemas dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016. Namun, ada 11 poin yang tengah direvisi pada Permen tersebut. Lantas, bagaimana nasib transportasi online ke depan setelah revisi itu rampung?

Hal di atas menjadi tema besar dalam acara diskusi bisnis yang berlangsung di Hotel Mercure, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (22/3/2017). Direktur Jendral (Dirjen) Angkutan Multimoda Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana hadir dalam diskusi tersebut.

"Kebutuhan regulasi transportasi angkutan umum harus ditata rapi. Ini dilakukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Cucu dalam diskusi tersebut.

Baca Juga : 1 April, Ojek Online di Bogor Dibatasi

Ia menambahkan, dalam revisi Permenhub tersebut, ada perbedaan regulasi terhadap angkutan sewa umum dan angkutan online. Hal itu dinilai bisa menjadi solusi atas konflik yang kerap terjadi antara angkutan sewa umum dengan online.

"Minimal untuk angkutan khusus roda 4 itu 1000 cc, dan angkutan sewa umum 1300. Artinya, pemerintah ingin mewujudkan harmoni transportasi di tingkat darat. Diharapkan, nantinya revisi PM (Peraturan Menteri) 32 itu tidak lagi menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami harap agar ada sinergi diantaranya," tuturnya.

Sesuai dengan tema besarnya, diskusi ini digelar setelah pemerintah mulai melakukan revisi pada 11 poin Permen tersebut. Revisi regulasi itu membahas tentang jenis angkutan, kapasitas mesin, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan khusus, kewajiban STNK, pengujian berkala (KIR), pool, bengkel, pajak, akses dashboard, dan sanksi.