Features

Taman dan Lahan Parkir, Akhir dari ‘Drama’ Kolong Tol Kalijodo

Sabtu, 01 Juli 2017 14:30:00
Editor : Ivan | Reporter : Adi Wijaya

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat meninjau kolong Tol Kalijodo pasca penertiban.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat meninjau kolong Tol Kalijodo pasca penertiban.

Share this








Penertiban kolong Tol Kalijodo bak sebuah drama. Air mata, bentrokan, hingga tindakan tegas petugas keamanan tumpah di lokasi tersebut.

GROGOL PETAMBURAN – Isak tangis hingga emosi pecah saat warga yang tinggal di bawah Tol Sedyatmo atau yang akrab dikenal dengan kolong Tol Kalijodo, diminta untuk pindah. Mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di kolong tol sepanjang 800 meter itu mengambil sikap yang beragam. Mulai dari yang ikhlas menerima keputusan, berusaha melawan, sampai bertahan meski bangunan telah diruntuhkan.

Kini, drama tersebut nyaris usai. Tindakan tegas petugas keamanan berhasil mencegah perlawanan, serta sikap warga yang bandel untuk tetap bertahan di sana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun segera mewujudkan tujuan dari penertiban kolong tol tersebut, yakni membangun taman dan parkiran resmi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRH) Kalijodo yang memang minim parkiran.

Terkait pembangunan taman dan lahan parkir di kolong tol yang berada di perbatasan Jakarta utara dan Jakarta Barat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beralasan, jumlah pengunjung RPTRA Kalijodo saat ini tidak sebanding dengan lahan parkir yang tersedia. Makanya, lahan bekas penertiban akan dijadikan area parkir tambahan.

"Lahan parkir di sana (RTH dan RPTRA Kalijodo) kan minim. Hanya sepanjang Jalan Kepanduan I saja," ujar Djarot saat meninjau kawasan kolong Tol Kalijodo, Jalan Kepanduan I, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (30/6/2017).

Untuk menyukseskan rencananya itu, Djarot mengklaim pihaknya akan melayangkan sejumlah perizinan alih fungsi lahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Republik Indonesia (RI).

"Kami akan meminta Kementerian PUPERA untuk mengambil alih lahan. Kita sinergikan dengan rencana kami," katanya seraya menjelaskan bahwa area parkir yang akan dibangun akan dilengkapi dengan gate atau gerbang masuk dan keluar.

Selain itu, dia juga berencana akan membangun jembatan penyebrangan dari lahan parkir kolong tol menuju RTH dan RPTRA Kalijodo. Hal itu untuk memfasilitasi pengunjung agar dapat langsung menyebrangi kali Angke tanpa berjalan jauh dari depan gerbang.

"Lokasi ini bukan hanya dikunjungi masyarakat Jakarta saja, namun juga seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus benar-benar melayani para pengunjung," paparnya.

 

Penjagaan Ketat Tetap Dilakukan

Tak ingin kecolongan dengan kembalinya para pemukim liar di kawasan Kolong Tol Kalijodo, Djarot pun menugaskan aparat gabungan Satpol PP, Polisi, TNI, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya untuk berjaga di lokasi. Bahkan, pemagaran di sepanjang Jalan Kepanduan I pun mulai dipasang pasca penertiban dua pekan lalu.

 

"Kita terus antisipasi agar mereka tidak kembali lagi menduduki kawasan ini," tegasnya.

Djarot mensinyalir, arus balik libur lebaran Idul Fitri tahun ini akan memengaruhi angka urbanisasi masyarakat ke daerah yang dipimpinnya saat ini. Untuk itu, lokasi ini wajib dijaga ketat selama 24 jam.

"Penduduk liar itu kan seperti keluarga tanpa program KB (Keluarga Berencana). Cepat sekali beranak-binaknya. Tak sampai sembilan bulan, bahkan dua bulan pun bisa cepat bertambah," ungkapnya.

 

Pembentukan Tim Terpadu

Selain mengecek kawasan Kolong Tol Kalijodo, Djarot pun melipir ke RTH dan RPTRA Kalijodo. Dia memberikan arahan kepada para pengelola kedua lokasi wisata masyarakat itu.

Dia mengakui, penelolaan RTH dan RPTRA Kalijodo masih dalam tahap belajar dan penyempurnaan. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara kedua pengelola itu.

"Tidak boleh dikelola sendiri-sendiri. Harus saling bersinergis," imbuhnya.

Untuk itu, dia akan membentuk tim terpadu agar pengelolaan lebih solid. Sebab, RTH dan RPTRA Kalijodo ini memiliki keistimewaan dibanding RPTRA di lokasi lainnya.

"Lokasi ini tak sama seperti RPTRA lainnya. Jika RPTRA lainnya hanya dimanfaatkan masyarakat sekitar, maka lokasi ini dimanfaatkan masyarakat Indonesia, bahkan dunia," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Dien Emmawati menambahkan, tim terpadu itu telah melalui proses pembahasan sebelum Ramadan tahun ini. Rencananya, sebanyak 12 instansi akan tergabung dalam tim tersebut.

"Keduabelas instansi itu, diantaranya Dinas PPAPP, Dinas Kehutanan, Dinas Kebersihan, Dinas Pemuda dan Olah Ragala, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, hingga unsur Camat dan Lurah," ungkapnya.

Dengan adanya tim itu, lanjutnya, segala urusan RTH dan RTPRA Kalijodo akan diangkat ke tingkat Provinsi. Koordinator berada pada Asisten Pemerintahan (Aspem) sehingga dapat dapat membawahi SKPD kedua Walikota, yakni Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

"Jadi nantinya, Aspem dapat memerintahkan instansi terkait untuk mengurusi permasalahan di lokasi ini," terangnya.

Selain terus mendorong pembangunan RPTRA di sejumlah wilayah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah melalukan proses pengasetan lahan. Terutama, pada RPTRA yang telah dibangun pada lahan milik Pemprov.

"Pengasetan terus kita lakukan. Kecuali pada lahan RPTRA milik instansi lain, contohnya PT KAI. Pemprov hanya meminjam lahan, agar lahan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar," katanya.