Features

Ragam Rasa Warga Kepada Ahok

Rabu, 26 April 2017 14:15:00
Editor : Waritsa Asri | Sumber : Dbs

Ilustrasi Basuki Tjahaja Purnama
Ilustrasi Basuki Tjahaja Purnama

Share this








Warga DKI Jakarta berduyun-duyun mendatangi Balai Kota untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta,Ahok, serta memberikan karangan bunga ucapan terima kasih

JAKARTA – Sejarah Politik Indonesia tidak pernah mencatat sebuah kekalahan diganjar dengan rasa terima kasih, kesedihan, hingga gelombang simpati yang begitu besar dari warganya.

Akan tetapi, hal tersebut bisa terlihat di Balai Kota. Ratusan hingga ribuan karangan bunga dari masyarakat kini terlihat memenuhi halaman kantor, dalam dua hari terakhir ini.

Warga melakukan hal tersebut sebagai bagian dari pengakuan sekaligus ekspresi terima kasih atas kerja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang telah membuat perubahan dalam dua tahun di ibu kota Indonesia ini.

Diperkirakan ratusan karangan bunga memenuhi halaman Balai Kota, sejak Senin (24/4/2017) lalu. Ungkapan rasa sedih, penyemangat dan banyak juga lucu tertera dalam pesan karangan bunga.

Satu diantaranya karangan bunga yang ukurannya lebih besar dibandingkan karangan bunga lainnya yakni bertuliskan 'Oh Tuhan, Ku Cinta Basuki, Ku Sayang Tjahaja, Rindu Purnama, Inginkan Badja'.

Karangan bunga tersebut dikirimkan oleh Mami Cantik Puri Mansion Lagi Mellow.

Baca juga : Tagar #GombalinAhok Jadi Trending Topik Indonesia

MEDIA SOSIAL RAMAI UNTUK AHOK

Bahkan, ungkapan tersebut pun menjelma menjadi tagar #GombalinAhok yang bisa diketahui lewat media sosial twitter. Beberapa warga  pun sempat mengabadikan ratusan karangan bunga tersebut lewat postingan foto yang ditautkan.

“Kaulah anugrah terindah yang pernah kami miliki. Kami tunggu karyamu berikutnya untuk negeri #GombalinAhok,” tulis akun @nilanandita

Pantauan Infonitas.com, netizen pun ramai-ramai membuat tagar #GombalinAhok hingga kini masih bertahan dalam daftar trending topik Indonesia, dengan cuitan akun mencapai 5.224  pukul 14.11 WIB, pada Rabu (26/4/2017) ini.

Bahkan, Ahok pun memberikan ucapan terima kasih lewat akun pribadinya karena banyaknya karangan bunga yang diterima di Balai Kota.







Features

test features dev

Selasa, 24 Januari 2017 16:15:00
Editor : | Reporter :

Pempek Kapal Selam
Pempek Kapal Selam

Share this








test features

TEST







Features

Ketika Yusril Menantang Ahok

Selasa, 09 Februari 2016 11:37:34
Editor : Hanafie | Sumber : DBS

ahok yusril
ahok yusril

Share this








Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra ditantang maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

JAKARTA - Selain Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan Adhyaksa Dault, kini muncul satu nama lagi yang ingin bertarung dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. Nama yang muncul adalah Yusril Ihza Mahendra. Pakar hukum tata negara ini, bersedia tampil sebagai Calon Gubernur DKI jika head to head dengan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Saya bersedia untuk maju biar rakyat fokus menentukan pilgub, tidak terpecah-pecah,” ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini usai peluncuran bukunya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Baginya, keinginannya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, lantaran ada target lain yaitu melaju sebagai presiden RI.

Keinginannya itu diperkuat setelah Yuslih Ihza Mahendra, kakak Yusril, menang dalam Pilkada Belitung Timur. Suara Yuslih mengungguli calon petahana, Basuri Tjahaja Purnama, yang notabene merupakan adik Ahok. “Insya Allah keluarga mendukung dan tidak ada masalah mengenai hal tersebut,” akunya.

Sementara itu, Ahok sendiri justru menyambut gembira jika Yusril menjadi rivalnya nanti. Apalagi mengingat bahwa Yusril juga berasal dari kota yang sama yaitu putera daerah Belitung Timur. “Jadi tidak ada masalah. Justru aku harap Bang Yusril bisa maju,” katanya.

Sambutan Positif

Keinginan Yusril Ihza Mahendra menantang Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, disambut positif berbagai pihak. Hal itu akan menyemarakkan Pilkada DKI Jakarta mendatang. “Memang seharusnya berisi kompetisi orang-orang bagus seperti Pak Yusril dan Pak Adhyaksa. Apalagi Yusril adalah tokoh nasional yang punya track record sebagai menteri. Tentu saja popularitasnya cukup baik,” ujar Pengamat politik dari Cyrus Network Hasan Nasbi, Selasa (9/2/2016).

Kesempatan memang buat Yusril masih terbuka lebar. Apalagi mengingat kemenangan Yuslih Ihza Mahendra di Pilkada Belitung Timur terhadap adik Ahok yaitu Basuri Tjahaja Purnama. “Jadi setelah kakaknya menang, Yusril punya peluang menggenapkan kemenangannya untuk mengalahkan Ahok dalam pilkada DKI Jakarta nanti,” ujarnya.

Hanya saja, berdasarkan data survey, tidak muncul nama Yusril. Sehingga belum bisa diprediksi elektabilitasnya. Namun Hasan yakin popularitas Yusril cukup tinggi. “Memang elektabilitasnya tidak setinggi Ahok. Tapi hal itu bisa ditingkatkan dengan meningkatkan sosialisasi. Begitu juga dengan Adhyaksa Dault,” ungkapnya.

Jika Yusril memastikan diri maju dalam Pilkada DKI Jakarta, maka perhelatan kali ini akan diisi oleh calon-calon terkenal. Pilkada DKI akan semakin seru. Hasan memprediksi, Pilkada DKI Jakarta akan menjadi pusat perhatian daerah lain. Disamping itu, kompetisi ini akan sangat bagus bagi warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan suara mereka,” katanya.

Sedangkan politikus senior Golkar Tantowi Yahya mengaku bahwa Yusril bisa menjadi lawan yang seimbang bagi Ahok. Apalagi mengingat Yusril memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang birokrasi dan politik. “Yang penting saat ini adalah, Yusril harus mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Baik dari parpol-parpol pendukunganya maupun konstituennya,” katanya.

Sementara Golkar sendiri, tambahnya, akan mencari calon dari internal partainya. Ada beberapa nama yang diusung antara lain  Idrus Marham, Azis Syamsuddin. “Dan mungkin beberapa nama lagi yang akan muncul,” ucapnya.







Features

Risma Jadi Pengajar Djarot Jadi Murid, Sinyal Apakah Ini?

Selasa, 06 September 2016 20:22:29
Editor : rudiyansyah | Reporter : Apriyadi Hidayat

Ilustrasi Pilkada DKI
Ilustrasi Pilkada DKI

Share this








Duet Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak menutup kemungkinan maju di Pilkada DKI 2017.

TAPOS – Ada yang menarik dalam Sekolah Partai yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 6-10 September 2016 di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, telah resmi dibuka oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Selasa (6/9/2016). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didapuk menjadi pengajar. Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjadi muridnya.

Ada sebuah isyarat yang ingin disampaikan PDIP. Sepertinya sinyal duet Risma – Djarot di Pilkada DKI 2017 bisa saja terjadi. Seperti yang diucapkan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut duet Risma – Djarot bisa saja terjadi di Pilkada DKI 2017. 

Dalam kesempatan tersebut, PDIP mengundang sejumlah kader terbaiknya untuk bertarung di Pilkada serentak 2017 mendatang. Tampak tokoh-tokoh yang hadir antara lain Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Banten Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot syaifullah, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan ratusan kader lainnya.

"Di sini Bu Risma kami panggil sebagai pengajar karena beliau merupakan salah satu kader terbaik kami dan berprestasi di Surabaya. Sedangkan pak Djarot kami ajak sebagai peserta di Sekolah Partai ini," ujar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

 

Djarot Disiapkan

Meski tidak gamblang menyebut Djarot akan maju di Pilkada DKI Jakarta, tapi Hasto, mengungkapkan bahwa Djarot memang sedang disiapkan dan di arahkan untuk menjadi pemimpin.

"Makanya di sini Djarot menjadi peserta. Beliau sebenarnya sudah dua kali memimpin Blitar dan saat ini menjadi Wagub DKI yang taat azas, taat pada tugas. Kepemimpinan Djarot ini disambut positif oleh Ketua Umum Bu Mega. Makanya diikutkan dalam sekolah ini mejadi peserta dengan Rano Karno," beber dia.

Jika Rano Karno dipastikan disipakan untuk Pilkada Banten, apakah Djarot untuk DKI? "Ada aspirasi yang menginginkan Djarot agar dengan pengalaman wagub, diusulukan sebagai calon gubernur DKI. Tapi ini masih dalam proses. Kami hati-haru, melihat dengan seksama calon-calon yang akan kami usung. Saat ini sedang berproses, untuk menciptakan pemimpin yang berkulitas lewat kegiatan ini," jelas Hasto.

Selain Risma, Walikota Bandung Ridwan Kamil juga telah mendapatkan kesempatan menjadi pengajar dalam Sekolah Politik PDIP itu. Sebagai salah satu Gubernur berpeestasi, lantas kenapa Ahok tidak diundang? "Beliau sibuk. Kan sudah diwakilkan oleh pak Djarot," pungkas Hasto. 

 

Risma Jadi Contoh

Ketua Umum PDIP Megawati dalam sambutannya mengatakan, Tri Rismaharini patut dijadikan contoh oleh kader lainnya dengan gaya kepemimpinan yang pro rakyat.

"Di PDIP tidak ada yang namanya mahar politik untuk menjadi calon kepala daerah. Saya mencari orang yang terbaik berdasarkan fit and proper test. Liat Bu Risma. Liat dong isi mobilnya ada gunting, cangkul, toa, perkakas. Ini betul-betul pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Model Bu Risma harus dicontoh. Cari orang miskin, Jangan minta-minta APBD. Kerja saja," jelas Mega.







Features

Bumerang Si Kampanye Hitam

Kamis, 09 Februari 2017 15:00:00
Editor : Hanafie | Sumber : DBS

Ilustrasi stop kampanye hitam
Ilustrasi stop kampanye hitam

Share this








Beragam manuver politik mulai dilancarkan tim pemenangan para calon gubernur dan wakil gubernur menjelang masa kampanye Pilkada DKI 2017.

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 tinggal menghitung hari. Masa kampanye ketiga pasangan calon (Paslon) gunbernur DKI yang akan bertarung dalam Pilkada DKI, sebentar lagi usai. Namun masa tenang yang akan berlaku 12-14 Februari mendatang, dinodai dengan munculnya brosur berisi hasutan negatif terhadap sejumlah paslon.

Seperti yang terjadi di Kelapa Gading Jakarta Utara. Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara mengamankan 2 pria yang menyebarkan brosur berisi hasutan negatif terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus-Sylvi.

Pelaku yang menyebarkan brosur berjumlah 15 orang. Mereka melancarkan aksinya pada Rabu (8/2/2017) pukul 11.00 WIB di lampu merah depan Kecamatan Kelapa Gading, Jalan Boulevard Timur. Mereka membagikan 1.200 buku saku tentang kisah perjuangan dan ketulusan Ahok Super Badja, Ahok-Djarot dan ratusan brosur yang menjelek-jelekkan paslon nomor urut 1. Tindakan ini dibenarkan oleh Yosie Roseha Panwascam Kelapa Gading.

Kampanye hitam tak hanya dialami oleh paslon nomor 1. Tapi juga paslon nomor 3, Anies-Sandi. Berdasarkan keterangan Ketua Panwaslu Jakarta Timur Sahrozi, pihaknya mengamankan 4 orang yang menyebarkan brosur berisi kampanye hitam terhadap paslon Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Brosur tersebut disebarkan di Pisangan Baru Timur, Matraman, Jakarta Timur.

Sahrozi menuturkan, keempat pelaku penyebar brosur tersebut mengaku dari biro jasa penyebaran brosur. Mereka kini tengah dimintai klarifikasi oleh pengawas pemilu. Menurut Sahrozi, ada dua jenis brosur yang disebarkan oleh empat orang tersebut ke rumah-rumah. Kedua jenis brosur tersebut berisi kampanye hitam. “Pertama soal tokoh-tokoh hebat di belakang Anies-Sandiaga. Yang kedua, sepuluh kesalahan Anies-Sandi,” ucap Sahrozi.

Politik Kotor

Mencuri start, saling sindir, hingga propaganda dan kampanye hitam terselubung di antara para pendukung tiga pasangan calon sepertinya bakal menjadi hal buruk yang sulit dihindari. Gejala yang akan mengarah pada situasi yang tidak kondusif itu tak hanya dilakukan oleh salah satu satu pasangan calon.

Baik pendukung kandidat petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat, maupun para pendukung dua pasangan calon lainnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno, semuanya berpotensi bakal banyak melancarkan politik “kotor” demi mencapai tujuan masing-masing.

Saling menjatuhkan di antara pendukung calon seakan sudah menjadi hal yang jamak dalam setiap pertarungan di ajang pilkada. Bahkan lazimnya, serangan tidak cukup hanya menyasar pada deretan program yang diusung pasangan calon, tapi juga mengarah pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.

Ironisnya, isu SARA—yang kerap muncul di ajang pilkada—oleh sebagian pihak dianggap sebagai senjata yang cukup ampuh untuk merebut suara golongan tertentu sekaligus untuk menjatuhkan salah satu calon.

Saling serang atau menjatuhkan tak hanya terjadi di pusaran pendukung para calon. Kandidat yang bakal bertarung biasanya —baik secara sadar maupun tidak—juga terjebak dalam pernyataan-pernyataan yang bersifat menyudutkan, merendahkan atau menjelekkan, minimal menyindir.

Peran Bawaslu

Kekhawatiran mengarahnya Pilkada DKI Jakarta pada situasi dan kondisi yang tidak kondusif dicermati oleh pemerhati politik. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, memandang ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menciptakan suasana yang tidak mendukung.

Peran Badan Pengawas Pemilu di sini memang sangat vital untuk mencegah maupun menindak setiap terjadinya pelanggaran agar seluruh rangkaian Pilkada Jakarta. Segala cara yang bisa dihalalkan oleh para pendukung masing-masing kandidat harus benar-benar diawasi sekaligus diantisipasi. Syamsuddin menyatakan, ”Bawaslu sebagai lembaga yang menilai dan mengawasi.”

Seluruh pendukung pasangan calon, baik tim sukses atau tim pemenangan hingga relawan, diingatkan untuk tidak menjadikan Pilkada DKI Jakarta sia-sia tanpa hasil konkret yang bisa mengantar banyak manfaat bagi warga ibu kota. Syamsuddin mengingatkan, ajang pilkada bukan untuk memilih agama, suku, atau asal usul, tapi untuk memilih pemimpin yang bisa membawa Jakarta lebih baik. 

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu juga menekankan pentingnya adu konsep atau program di antara masing-masing pasangan calon. Tentunya, gagasan dan program tersebut harus riil, tak hanya janji muluk belaka.

Syamsuddin menilai pemilih Jakarta saat ini sudah cukup cerdas dalam membedakan mana yang adu gagasan dan program dan mana yang adu hasutan atau fitnah. “Jangan bodohi rakyat Jakarta dengan isu-isu kampanye hitam, seperti SARA.”

Dengan kondisi masyarakat ibu kota yang sudah pandai dalam memilah dan memilih calon, segala macam bentuk kampanye hitam yang terselubung diyakini tak mudah begitu saja mencapai sasaran. Alih-alih meraih simpati atau tambahan suara seperti yang diincar, segala macam propaganda atau kampanye hitam terselubung malah bisa menjadi bumerang bagi si penyerang.







Features

Sulitnya Mengungkap Praktek Money Politic

Selasa, 14 Februari 2017 11:15:00
Editor : Hanafie | Sumber : DBS

Ilustrasi politik uang
Ilustrasi politik uang

Share this








Polisi menjamin bahwa pelaku money politic akan dipidana. Namun praktek kejahatan ini harus mengikutsertakan peran serta masyarakat.

JAKARTA - Masykurudin Hafidz, Koordinator JPPR mengindikasikan tiga Pasangan Calon (Paslon) terindikasi melakukan praktik politik uang (Money Politic) pada Pilkada DKI 2017. Dugaan ini berasal dari pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Praktik indikasi ‘Money Politik’ itu ditemukan dalam bentuk dokumen digital yang disebar melalui media sosial. Seperti, kartu prioritas milik Paslon satu, kupon pasar murah milik Paslon dua, serta formulir pendaftaran relawan dengan imbalan kupon minyak gratis. “Ini melanggar UU No.10 Tahun 2016 Pasal 73 tentang Money Politik. Sanksinya pidana maksimal enam tahun atau denda maksimal satu Milyar,” ungkapnya.

Bahkan di wilayah Tangerang, Kepolisian Resort (Polres) Tangerang Selatan menetapkan siaga satu dalam antisipasi adanya praktek politik uang atau money politic jelang Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Banten.

“Kami siaga 1 dan melakukan patroli gabungan pada kegiatan yang dapat mengganggu, melanggar tindak pidana dalam Pilkada,” ujar Kapolres Tangsel, AKBP Ayi Supardan di Mapolsek Ciputat, Senin (13/2/2017). Untuk itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tangsel juga Kabupaten Tangerang untuk monitoring terutama pada Pasangan calon (paslon) serta tim suksesnya.

Lima Indikator

Namun yang jadi pertanyaan, sanggupkah pihak pihak terkait mengungkap politik uang tersebut? Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw, mengatakan ada lima kesulitan yang sering ditemukan dalam upaya membuktikan politik uang.

Kesulitan pertama adalah pelaku yang bukan berasal dari tim pemenangan resmi pasangan calon. “Jadi kalau pun tertangkap tangan, dia bisa berkilah bukan tim sukses kita, karena namanya tak ada dalam daftar timses,” kata Jerry, di kantor Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Kesulitan kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan politik uang. “Kalau tidak pernah dilaporkan, memang repot, apalagi kalau panwas atau Bawaslu tak menemukan secara langsung,” ujar Jerry.

Kesulitan ketiga, adalah silang pendapat instansi di sentra penegakan hukum terpadu, yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. “Kadang-kadang diskusi di antara mereka (kasus) kadaluarsalah, karena (maksimal penangan) butuh 14 hari kan. Ini jadi satu soal,” ucap dia.

Keempat, adalah sulitnya pembuktian karena jarang ada warga yang bersedia menjadi saksi terkait kasus dugaan politik uang. Selama ini warga hanya hanya datang memberikan laporan ke Panwaslu tetapi tidak mengikuti proses selanjutnya.

Kesulitan terakhir adalah definisi dari politik uang saat di pengadilan. “Belum lagi kasus di pengadilan apakah ini kampanye politik uang atau biaya politik,” kata Jerry.

Suatu Kejahatan

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan, bentuk dan jenis politik uang dalam pilkada kian berkembang. Pelaku terus mengubah agar lolos dari jeratan pidana. Karena itu, pemangku kepentingan seperti Bawaslu, kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, perlu peka dengam ragam bentuk politik uang.

Kepekaan kuat perlu dimiliki Bawaslu sebagai garda terdepan untuk mengusut politik uang. Dia mencontohkan politik uang dengan modus pengobatan massal. Modus itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan pada kandidat tertentu, tetapi menafikan kandidat lain.

Jerry Sumampow mengingatkan agar Panitia Pengawas Pemilu mewaspadai maraknya praktik politik uang pada masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017. “Pengalaman kita sebelumnya, di masa tenang ini yang paling rawan itu (politik uang). Ini diperparah oleh adanya survei jelang hari H,” kata Jerry dalam diskusi bertajuk “Jaga Demokrasi, Tolak Kecurangan dan Kekerasan. Selamatkan Demokrasi, Tolak Korupsi dan Dinasti” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, hasil survei yang dipublikasikan menjelang masa tenang ini membawa dampak psikologis terhadap masing-masing pasangan calon untuk mengerahkan semua daya upayanya agar memenangkan kontestasi.

Terutama, bagi kandidat yang memperoleh hasil survei rendah. Ironisnya, kata dia, praktik politik uang tak jarang juga dilakukan oleh kandidat yang memperoleh angka elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei. Sebab, menurut Jerry, mereka ingin memastikan kemenangan pada pilkada.

Ia berharap, masyarakat dapat memberikan sanksi kepada kandidat yang melakukan kecurangan, yakni dengan cara tidak memilih mereka. “Bahwa politik uang adalah sebuah kejahatan, maka pelaku politik uang adalah penjahat,” kata dia.

Bisa Dipidana

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengingatkan pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2017 untuk menghindari politik uang. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang.

Pada Pilkada serentak 2015, undang-undang ini belum berlaku. “Tindak pidana materil baru dianggap selesai apabila akibat yang dikehendaki benar-benar terjadi. Maksudnya, mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih atau memilih seseorang,” kata Ari.

Jika dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memilih atau tidak memilih karena ada uang yang dijanjikan, maka tindak pidana itu terpenuhi. Namun, jika tak ada bukti yang bisa menunjukkan adanya politik uang beserta dampaknya secara nyata, proses pidana bisa gugur.

Sanksi, kata Ari, diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Tak hanya kepada pemberi, penerima uang berbau politik itu juga dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi.

Ari pun mengingatkan para penyidik untuk melakukan penyidikan terkait politik uang dengan profesional. “Karena tidak menutup kemungkinan akan dijadikan kendaraan untuk mengalahkan lawan politiknya untuk membuat seolah-olah terjadi money politic,” kata Ari.







Features

Wilayah Rawan Tebet Tetap Kondusif

Kamis, 16 Februari 2017 13:55:00
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Purwanto

Kapolsek Tebet Kompol Nurdin A Rahman. (Ipank)
Kapolsek Tebet Kompol Nurdin A Rahman. (Ipank)

Share this








Maklum, biasanya kawasan Manggarai dan Bukit Duri sering terjadi tawuran.

TEBET - Penyelenggaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Kecamatan Tebet berjalan kondusif dan lancar. Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tebet Kompol Nurdin A Rahman menjelaskan, tidak ada kericuhan selama pemungutan suara berlangsung, Rabu (15/2/2017) kemarin.

"Sejauh ini Pilgub di Kecamatan Tebet berjalan lancar dan kondusif. Bahkan di wilayah rawan sekali pun, seperti di Kelurahan Manggarai dan Bukit Duri, tetap aman," kata Kompol Nurdin saat ditemui di kantor kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2017).

Maklum, biasanya kawasan Manggarai dan Bukit Duri sering terjadi tawuran. Momentum Pilkada Jakarta menjadi perhatian, pemicu kerusuhan lebih tinggi ketimbang hari biasa.



Sebanyak 83 personel Polisi, kata dia, ditempatkan di 333 TPS dalam wilayah Kecamatan Tebet. Sejak Rabu sore, mereka juga sudah dipusatkan kembali di Kecamatan Tebet untuk mengawal proses penyerahan kotak suara dari masing-masing TPS yang ada.

"Sebanyak dua personel, kami tempatkan untuk menjaga delapan TPS di Kecamatan Tebet. Meski di wilayah rawan, anggota juga tidak ada penambahan, semua sama," kata dia.

Penghitungan suara

Proses penghitungan hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta di kecamatan Tebet akan dilakukan hari ini, Kamis (16/2/2017).

Nafi Kosim, selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tebet mengatakan hanya menerima hasil surat suara berikut kotak dan bilik suara, sejak Rabu malam.



"Hari ini kami hanya menerima hasil surat suara saja yang diantar oleh masing-masing KPPS se kecamatan Tebet. Kami akan menerima hingga pukul 20.00 WIB," kata Nafi Kosim kepada infonitas.com saat dijumpai di Kantor kecamatan Tebet, Rabu (15/2/2017) malam.

Pantauan infonitas.com di lapangan, hujan mengguyur kawasan Tebet sepanjang hari pencoblosan.

Tetapi, beberapa anggota KPPS masih terlihat berdatangan ke kantor kecamatan untuk memberikan hasil surat suara hingga Pukul 20.00 WIB.

Nafi juga berharap hujan dapat segera reda, sehingga tidak merusak surat suara warga Tebet.

"Jangan sampai hujan membuat basah hasil surat suara yang tersimpan di dalam kota suara. Lagi pula kalau sampai hujan-hujanan kasihan Ketua KPPS yang mengantar," pungkas dia.







Features

Mengenal Lebih Dekat Anies Baswedan

Kamis, 20 April 2017 13:30:00
Editor : Waritsa Asri | Sumber : Dbs

Ilustrasi Anies Baswedan
Ilustrasi Anies Baswedan

Share this








Sosok Anies Baswedan memiliki dedikasi tinggi baik dalam bidang pendidikan dan keterlibatan sebagai anggota tim sukses Joko Widodo, hingga menjadi Menteri Pendidikan.

JAKARTA – Memiliki dedikasi tinggi di bidang pendidikan dan keterlibatan sebagai anggota tim sukses Joko Widodo di pemilu Presiden 2014, , mengirimkan Anies Baswedan ke kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, hal tersebut tak bertahan lama karena Anies terkena perombakan pada Juli 2016 lalu.

Pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 7 Mei 1969 dari pasangan Rasyid Baswedan, dan Aliyah Rasyid, ini mulai mengenyam bangku pendidikan pada usia lima tahun, di TK Masjid Syuhada. Kemudian usia enam tahun, Anies masuk ke SD Laboratori, Yogyakarta.

Ia pun diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Cucu dari Abdurrahman Baswedan itu pun aktif mengikuti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sekolahnya. Anies pernah dijuluki seksi kematian karena tugasnya mengabarkan kematian. Lulus dari SMP, ia meneruskan pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta, dan kembali aktif di kegiatan OSIS.

Bahkan, Anies mengikuti kepemimpinan bersama 300 orang ketua OSIS se-Indonesia. Ia pun terpilih menjadi Ketua OSIS se-Indonesia pada 1985.  Dia pun terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama satu tahun di Amerika Serikat. Akibatnya, program ini membuatnya menempuh masa SMA selama empat tahun, yang baru lulus pada 1989.

“Kita ditarik dulu ke belakang kemudian bisa meloncat dengan jauh,” tutur Anies, ketika menggambarkan keterlambatan kelulusannya.

Ia pun masuk ke Universitas Gajah Mada pada 1995, untuk strata satu, dilanjut  S2 di University of Maryland, dan S3  di Nothern Illionis University, pada 2005.

Anies selalu menitikberatkan tiga hal ketika memilih karier,”Apakah secara intelektual dapat tumbuh, apakah dapat menjalankan tangung jawab sebagai kepala keluarga, dan apakah memiliki pengaruh sosial,” ungkapnya.

DP 0  Sebagai Program Kerja

Anies Baswedan yang mengajukan diri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, dengan partai pengusung PKS dan Gerindra ini, menjanjikan berbagai macam program kerja. Akan tetapi, ada satu program menarik minat masyarakat.

Suami dari Fery Farhati Ganis ini menjanjikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta untuk memiliki rumah dengan down payment / DP nol. Bapak dari empat orang anak itu mengklaim menarik bagi rakyat karena sulitnya menemukan rumah yang terjangkau bahkan di Jakarta. Akan tetapi, program ini mengundang banyak kritik dan diketahui memiliki ketidak konsistenan.

Awalnya Anies mengajukan DP Nol Persen. Namun, dianggap melanggaran aturan Bank Indonesia. Kemudian, ia mengubahnya menjadi DP Nol Rupiah. Bahkan, DP tersebut tidak diketahui  untuk rumah tapak atau rumah susun. Kemudian diralat oleh partnernya, Sandiaga Uno, bahwa program ini mirip dengan rumah susun di Singapura, yaitu pemerintah membangunkan rumah, bukan menjadi fasilitator pembiayaan.

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa bank yang akan terlibat dalam membantu rakyat menikmati DP Nol, namun dikritik karena secara total puluhan triliun uang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kekuatan finansial Bank DKI yang digadang akan membantu program ini. 







Features

Satu Dekade, Nenek Lima Cucu Jadi Kartini Kebersihan Ibu Kota

Jumat, 21 April 2017 13:30:00
Editor : | Reporter : Adi Wijaya

Helly, Kartini Kebersihan Ibu Kota Jakarta
Helly, Kartini Kebersihan Ibu Kota Jakarta

Share this








Nenek lima cucu yang bertahan selama satu dekade menjadi Kartini Kebersihan Ibu Kota Jakarta.

KOJA - Tak ada kata lelah bagi Helly (47), seorang nenek lima cucu yang bekerja sebagai penyapu jalanan Ibu Kota. Belum juga mentari keluar dari sarangnya, atau sekitar Pukul 05.00 WIB, perempuan paruh baya ini sudah harus mengayuh sepeda dari kediamannya di Jalan Melati Tugu RT11/09, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara menuju lokasi bertugas.

Rutinitas menyisir sampah di sepanjang Jalan Yos Sudarso hingga Jalan Sulawesi dari Pagi hingga Sore menjadi makanan sehari-hari bagi Helly. Jam kerja yang biasa dilakoninya mulai pukul 05.00 -10.30 WIB. kemudian pukul 13.30 - 16.00 WIB.

Tak terasa, pekerjaan yang dilakukannya setiap hari itu telah menginjak satu dekade. Keterbatasan skill melatarbelakangi perempuan berdarah Jawa Tengah ini terpaksa menjalani pekerjaan ini sejak 2007 silam. Namun, seiring berjalannya waktu, keterpaksaan itu menjadi kebiasaan yang kini tak pernah lagi dikeluhkannya.

"Awalnya memang agak malu. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah takdir Tuhan," ujar Helly saat ditemui sedang menyapu di Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara, Jumat (21/4/2017).

Di awal bekerja, Helly dibayar Rp 300 ribu per bulan

Di awal perjalanan kerjanya, Helly mengaku sangat prihatin. Menjadi pasukan orange yang cukup menguras tenaga, dirasa tak sebanding dengan honor yang didapatkannya. Dia hanya mengantongi sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya.

"2007 lalu, pekerjaan ini masih diambil alih swasta. Saya bekerja pada PT. Artha Waluya," ungkap perempuan berhijab ini.

Keterpaksaan itu selalu dikuatkannya, mengingat saat itu dia masih harus berjuang membiayai anak keempatnya, Rocky Septiansyah yang kala itu masih berusia tiga tahun.

"Ketiga anak lainnya sudah berkeluarga. Sekarang tinggal Rocky yang masih berumur 15 tahun, masih sekolah kelas 10 SMK," ungkapnya.

Jokowi - Ahok Pahlawan Bagi Helly

Ketekunannya bertahan menjalani pekerjaan sebagai penyapu jalanan pun membuahkan hasil. Honor yang diterimanya kian meningkat. Terutama saat Joko Widodo - Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Sejak Tahun 2013, Istri dari penjahit ini mengalami kenaikan pendapatan karena diangkat sebagai Petugas Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan Kecamatan Koja. Semula hanya mendapatkan honor Rp 300 ribu meningkat menjadi Rp 2,4 juta per bulan.

"Memang bertahap, awalnya Rp 300 ribu, naik menjadi Rp 600 ribu, lalu Rp. 700 ribu, dan meningkat jadi Rp 1,2 juta. Naik lagi dua kali lipat saat Jokowi - Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta," paparnya.

Tak sampai disitu, dia menerangkan honornya kembali naik menjadi Rp 3,1 juta saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2015 silam. Lalu, seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2017, kini honornya menjadi Rp 3.350.000,-.

"Kini pekerjaan penyapu jalanan semakin diakui. Enggak diremehkan seperti dahulu," katanya.

Bersih Jadi Tanggung Jawab Hidup

Bekerja di dunia kebersihan menjadikan hidupnya lebih bertanggungjawab. Tak hanya di jalan, namun kebersihan pun dilakukannya ditiap dirinya berada. Termasuk di kediamannya sendiri.

"Mungkin ini kodrat saya sebagai wanita. Harus bisa menjaga kebersihan dimanapun berada," ungkapnya.

Rasa sedih dirasakannya, ketika melihat sejumlah orang atau pengendara kendaraan sengaja membuang sampah di jalan. Padahal, baru saja dirinya menyapu jalan tersebut.

"Sesekali juga saya menasihati mereka agar tak membuang sampah sembarang," ujarnya.

Sementara itu, anak keempatnya Rocky Septiansyah memuji sang ibu yang tak kenal lelah bekerja, meski kini tenaganya tak sekuat dulu. Ibunya tak pernah mengeluh bekerja sepanjang hari. Mengayuh sepeda dari rumahnya menuju lokasi yang menjadi lokasi bertugasnya.

"Ibu itu 'super mom'. Dia bisa membagi waktu untuk keluarga dan tugasnya," tutupnya.

Baca juga : Mei, Siap-siap Jakarta International Bike Week







Features

Mawar dan Tangisan Tarni di Hari Kartini

Jumat, 21 April 2017 14:45:00
Editor : Muhammad Saiful Hadi | Reporter : Chandra Purnama

jakarta
jakarta

Share this








Dialah Tarni, RA kartini masa kini seorang Pekerja Penanganan Sarana dan Prasaran Umum (PPSU) Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA - Sosok pejuang wanita di tubuh Raden Ajeng Kartini, tetap tumbuh di hati para perempuan Indonesia. Perjuangan bukan hanya sekedar membela tanah air tercinta yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, namun perjuangan bisa dilihat dari berbagai sisi kehidupan. Seperti yang dilakukan Tarni (38).

Wanita yang bertugas sebagai Pekerja Penanganan Sarana dan Prasaran Umum (PPSU) Pemprov DKI Jakarta ini, berjuang dengan caranya sendiri. Ditengah para lelaki yang berjuang menjadi tulang punggung keluarga, Tarni harus rela menjadi salah satu dari rombongan PPSU yang membersihkan kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Meskipun menjadi wanita satu-satunya, bukan berarti Tarni menjadi pemalas dan menunggu para lelaki kekar yang mengerjakan pekerjaannya. Dia yang sudah dikarunia dua orang putri itu, tetap semangat membanting tulang untuk kelangsungan hidup sang buah hati.

Berkat ketekunan dan rasa cintanya terhadap pekerjaannya, Tarni menjadi salah satu sosok wanita yang dipilih aplikasi Qlue, sebagai pelopor media pelaporan warga DKI Jakarta untuk mendapatkan penghormatan di Hari Kartini yang jatuh pada Jumat (21/4/) ini.

Meskipun tidak mengharapkan penghargaan. atas dedikasi tinggi menjadi ibu kota tetap bersih, namun tampaknya Tarni pantas dianugetahi kartini masa kini. Oleh sebab itu, Qlue memberikan sebuah penghargaan sebesar-besatnya. Bukan uang atau piagam penghargaan, tapi setangkai mawat merah yang melambangkan gagah berani di sosok wanita.

"Setangkai mawar ini tidak berharga mahal, tapi hari ini kami melihat banyak raut muka haru dan bahagia hanya dengan setangkai bunga. Keberadaan mereka sehari-hari mungkin terabaikan, momen hari ini yang mengingatkan kami akan jasa para petugas dinas lapangan perempuan dalam kehidupan kota," ungkap Stephanie Edelweiss selaku perwakilan dari Qlue.

Keberadaan wanita yang bertugas menjaga kebersihan ibu kota, kerap dipinggirkan oleh para penguasa. Para wanita masih dianggap lemah untuk pekerjaan lapangan, yang dituntut otot bukan rasa keibuan. Tapi siapa sangka berkat rasa keibuan, para pekerja laki-laki semakin bersemangat memenuhi tuntutan pekerjaan.

"Kami jadi kepacu, wanita itu masih bisa bekerja kasar yang biasanya untuk laki-laki. Ini memotivasi kami," ungkap Rasno (35), pekerja PPSU yang satu regu dengan Tarni

Tarni yang mendapat kado terindah dalam hidupnya ini berpesan kepada seluruh wanita Indonesia. Menjadi RA Kartini bukan berarti berjuang mencapai kemerdekaan RI, tapi bagaimana sosok wanita menyikapi perkembangan zaman agar terus berkarya dan berusaha.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perempuan Indonesia. Kesetaraan gender yang mulai diakui di negara Indonesia, diharapkan bisa menjadi pemicu para wanita terus mengembangkan pola fikirnya agar tetap bisa dihargai oleh kaum lelaki.

"Wanita itu jadi jangan dibawah bayang-bayang laki. Meskipun kodrat kita tetap menjadi tulang rusuk para pria. Tapi bisa kita berjuang melawan zaman dengan cara kita sendiri," pesan Tarni.







Features

Jeritan Penjual Buku Bekas Kwitang di Pasar Senen

Jumat, 21 April 2017 20:15:00
Editor : | Reporter : Rilangga Firsttian

Pedagang buku bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat
Pedagang buku bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat

Share this








Semenjak dipindahkan ke Blok III Pasar Senen, Jakarta Pusat, pedagang buku bekas Jalan Kwitang menjerit tentang penghasilan yang merosot.

SENEN - Pasca kebakaran blok III Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Januari 2017 lalu, merugikan penjual buku bekas. Puluhan pedagang tersebut, kini harus memulai kembali usahanya dari nol karena direlokasi di Blok V, Pasar Senen.

Tempat penampungan sementara yang berada di blok V yang bersebelahan dengan terminal Senen terlihat jarang dikunjungi pembeli. Lokasi yang kurang strategis ikut mempengaruhi lesunya aktivitas jual beli buku bekas di sana.

Pertama memasuki area jualan buku bekas ini, terlihat para pedagang sibuk merayu pembeli yang hanya segelintir orang. Lapak tempat jualan mereka terlihat seadanya, namun buku tersusun rapi.

Fahri salah satu penjual buku bekas di sana mengatakan, memulai berjualan buku dari tahun 2008 mengaku kebingungan bagaiman menggenjot penghasilan seperti sedia kala. Diakui, semenjak dipindah dari Jalan Kwitang, Jakarta Pusat ke Pasar Senen, pendapatan terus menurun.

“Kalau di Kwitang pendapatan saya itu lumayan, kalau di sini harus mulai dari awal. Soalnya masih banyak pelanggan kita yang di Kwitang itu enggak tahu tempat jualan yang sekarang,” tutur Fahri saat berbincang dengan infonitas.com di Blok V Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

Pendapat Sebulan di Pasar Senen sama dengan Penghasilan Sehari di Kwitang

Mulai membuka lapak dari pukul 08.00 WIB, Bapak satu anak tersebut mengaku dirinya dalam satu bulan belakangan hanya membersihkan barang dagangannya serta tidur tiduran dilapak saja. Aktivitas ini lebih disebabkan langkanya pembeli yang datang dan singgah untuk melihat lihat dan membeli barang dagangannya.

Ia mengatakan, dulu, saat berjualan di Jalan Kwitang, penghasilan per hari dapat mencapai Rp 500 ribu – Rp 1 juta. Tetapi, semenjak dipindahkan ke Pasar Senen, untuk memperoleh keuntungan sebesar itu harus didapatkan selama satu bulan penuh lamanya.

“Pendapatan di Kwitang itu kami bisa dapatkan lima ratus ribu sampai satu juta, tapi kalau di Pasar Senen ini untuk dapetin uang segitu butuh waktu sebulan,” ujar bapak satu anak yang tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini.

Tak jarang, lelaki berusia 35 tahun tersebut selalu meneriakan barang dagangannya kepada setiap pengunjung yang sesekali melewati lapaknya dan menjualnya dengan harga yang kurang dari modal yang dikeluarkan. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil, entah apalagi yang harus ia perbuat, jika seperti ini terus dia serta penjual yang lain akan sangat kesulitan untuk menyambung hidup serta menafkahi kerluarga kecil mereka.

Akan tetapi dirinya tetap tidak berputus asa, buku-buku bekas yang dijual berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 50.000 tergantung dari buku apa, kondisi buku serta kelangkaan buku tersebut.

Kredit Modal Usaha di Bank Hanya Sia-sia

Sempat mendapat pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh Bank DKI, menurutnya belum bisa membantunya untuk kembali ke masa keemasannya saat berjualan di kawasan Kwitang. Ia mengakui, mendapatkan pinjaman lunak dari Bank hanya sia-sia belaka.

“Saya dan teman-teman disini tidak butuh modal pinjaman tetapi butuh pembeli. Buku yang kami jual ini masih lengkap dan bagus jadi enggak perlu untuk beli barang dagangan lagi,” jelasnya.

Akan tetapi dalam beberapa hari belakangan ini, Fahri agak sedikit merasa senang, karena pelanggan lamanya banyak yang kembali mencari buku dagangannya. Meski hanya memesan via telepon seluler, tetapi pelanggannya rutin membeli buku hingga tiga kali berturut turut dalam satu minggu, tentu hal ini membuat semangatnya kembali sedikit bertambah.

Fahri mengatakan, apapun yang dirinya alami sekarang dan nanti ia akan terus berusaha memperahankan pekerjaannya, dan apapun kondisinya dirinya tidak akan menyerah untuk alasan apapun.

Baca juga : Kisah Jukir Tuna Rungu di Kelapa Gading Dipalak Preman