Features

Kesaksian Palsu Timbulkan Fenomena Saling Lapor

Selasa, 31 Januari 2017 12:30:00
Editor : Dany Putra | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (kanan) saat jumpa pers di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (kanan) saat jumpa pers di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).

Share this








Fenomena saling lapor dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

CIRACAS – Saksi atau pelapor memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Meski begitu, saksi harus memiliki itikad baik terutama dalam memberikan keterangan di persidangan. 

Menyoroti hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan, setiap saksi yang diwajibkan untuk memberi keterangan di persidangan terhadap suatu perkara, harus memberi keterangan yang sebenarnya. Hal ini agar tidak menimbulkan celah hukum, sehingga menjadi bumerang akibat keterangannya yang dianggap palsu di persidangan.

"Sesuai undang-undang perdata, saksi yang memberikan keterangan palsu bisa dipidanakan. Ini kembali lagi ke penyidik sejauh mana kebenaran saksi sebelum memberikan keterangan," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).

Haris melanjutkan, berkaca dari kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hal ini turut menimbulkan efek domino yang menimbulkan celah hukum. "Contohnya kasus Ahok, di mana saksi Novel Bamukmin dan Muchsin Alatas yang dilaporkan balik karena diduga memberikan kesaksian palsu," katanya.

Saling Lapor

Dia menjelaskan, berangkat dari kejadian tersebut, banyak pihak menjadi saling melempar laporan kepada pihak berwajib. Hal ini, tentu dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

"Ini kalau tidak ditangani dengan hati-hati, akan berdampak buruk bagi masyarakat. Pas lapor malah dilaporkan balik, begitu juga memberikan kesaksian yang dianggap palsu, juga akan dilaporkan balik," tandasnya.

Hal ini, lanjut Haris, tidak bisa terus dibiarkan. Oleh karenanya, perlu peran tegas dari aparat penegak hukum untuk meminimalisir adanya laporan balik atau ancaman bagi saksi atau pelapor akibat kesaksian yang diberikannya.

"Padahal kalau sesuai Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas kesaksiannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan itikad baik," pungkasnya.






Features

Perjuangan Ahok Menyejahterakan Warga Jakarta

Senin, 10 Agustus 2015 11:01:58
Editor : | Reporter :

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Share this








Pelan tapi pasti, sejumlah program pemerintah Ahok mulai beranjak dari penyediaan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan warganya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah ‘berbaik hati’. Terutama pada insan abdi negara. Mulai dari TNI-Polri sampai pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, ketiga instansi besar ini, mendapat perhatian lebih dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terutama dalam peningkatan kesejahteraan serta kelengkapan berbagai fasilitas penunjang kerja.

Misalnya untuk PNS. Ahok meningkatkan kesejahteraan pegawainya melalui Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Melalui kebijakan ini, setiap per-satu poin pekerjaan, diberikan bayaran Rp 18 ribu. Jika poin yang diraih optimal, maka dalam sebulan, PNS golongan terendah di DKI bisa membawa pulang gaji hingga puluhan juta rupiah.

Sedangkan bagi personel TNI-Polri, Pemprov DKI berencana memberikan honor Rp 250 ribu dan Rp 38 ribu uang makan per hari per kegiatan. Uang ini diberikan bagi anggota kedua instansi yang diperbantukan untuk mendukung kinerja Pemprov. Di antaranya mendukung dalam hal pengamanan eksekusi lahan, demonstrasi dan lainnya. Di samping itu, berbagai fasilitas penunjang belakangan juga diberikan Pemprov ke kedua instansi tersebut.

Kebijakan tersebut, tentu membuat kecemburuan sebagian warga kelas menengah ke bawah. Batas Upah Minimum Provinsi (UMP) yang jauh besarannya jika dibanding pendapatan PNS dan personel TNI-Polri, menjadi salah satu penyebabnya. UMP di DKI yang hanya Rp 2,7 juta per bulan, menjadi apresiasi pemerintah terhadap warga, dinilai tak cukup layak. “Mereka (PNS, TNI-Polri-red) makin enak saja. Gaji kita jauh dibanding mereka,” ujar Mansyur (26) warga Jalan Pelita No 17, RT 02 RW 09, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Belum lagi persoalan banyaknya perusahaan di DKI yang menggaji karyawannya di bawah batas UMP. “Kita kerja keras aja gajinya segitu-segitu aja. Lah mereka kerja nggak capek aja dibayar lebih,” tandas Jastian (28), karyawan swasta lainnya.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ketika disinggung, membantah hal ini. Menurutnya, tak ada perlakuan istimewa yang diberikan pihaknya kepada jajaran ketiga institusi tersebut. “Toh mereka (PNS) juga harus memiliki kinerja yang baik jika ingin meraih TKD,” ujar Djarot ketika ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Daerah Penanggulangan Kemiskinan di DKI Jakarta, Kamis (6/8).

Lebih jauh, ia berharap agar masyarakat bekerja keras guna mewujudkan pendapat yang layak. “Saya yakin jika mereka (warga) berusaha, akan tercapai penghasilan yang layak,” tandasnya.

Jawaban Ahok

Pada Jumat (7/8) lalu, Ahok memberika penjelasan ikhwal kebijakan di atas tersebut. “Saya ingin Jakarta ramah terhadap siapa saja. Dari yang janin hingga yang sepuh,” ujar Ahok. Namun, lantaran tak ingin disebut pandai berwacana semata, suami Veronica Tan pun menyiapkan konsep-konsep pembangunan yang nyata. Antara lain membangun rumah susun yang terjangkau bagi kelas menengah ke bawah. Pemprov menargetkan 100-300 ribu unit rumah susun terbangun di DKI. “Saya ingin buat hidup mereka nyaman di rumah susun, agar kualitas hidup warga membaik,” kata dia.

Sementara warga penghuni rusun dikenakan tarif Rp 450 ribu ke bawah per bulan. Seiring waktu, Ahok berjanji akan menggratiskan biaya sewa rusun-rusun ini. Melalui pembangunan rusun di sekitar wilayah DKI ini, diharapkan juga mampu memangkas waktu dan biaya pengeluaran pekerja di Jakarta. Sehingga, UMP yang dinilai tak cukup tadi, tak lagi menjadi persoalan pekerja.

Selain itu, rusun yang diklaim layaknya apartemen ini, juga digunakan untuk menampung warga korban penggusuran berbagai proyek perbaikan Jakarta yang digagas Ahok. “Filosofinya orang miskin selalu ada sama kita di kota. Kemiskinan kota ini lebih kasian dari pada di kampung,” tandas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Adapun langkah ini selaras dengan kebijakan sistem transportasi Ibu Kota yang terintegrasi. Melalui sistem ini, setiap bus yang tergabung di bawah naungan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), akan menggratiskan penumpangnya. Namun demikian, kebijakan ini belum bisa direalisasikan. Untuk sementara, Pemprov baru bisa menerapkan tarif  terjangkau bagi penumpang. “Jadi mereka hanya bayar sekali Rp 7 ribu atau Rp 5 ribu, kemudian bebas naik turun bus seharian,” jelas Ahok.

Program ini juga masih menunggu ketersediaan dan kelengkapan armada bus Pemprov. Namun, setidaknya sudah dua bus berlabel Kopaja dan Kopami yang menyatakan kesediaannya mengikuti program ini.

Kebijakan Pemprov yang berpihak bagi dunia pendidikan khususnya terhadap pelajar, juga telah dibuat melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemberian kartu ini dinilai mampu mengatasi segala persoalan biaya tambahan warga, guna menjadi manusia terdidik itu. Setidaknya Rp 2,4 triliun dianggarkan Pemprov pada 2015 guna menyukseskan pogram yang digagas ketika Ahok masih menjadi wakil gubernur itu.

Untuk bidang kesehatan, program bantuan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu diwujudkan melalui pemberian Kartu Jakarta Sehat (KJS). Melalui program ini, segala biaya perawatan kesehatan warga kurang mampu ditanggung Pemprov, termasuk biaya persalinan. Pada 2015, anggaran sebesar Rp 1,3 triliun disiapkan Pemprov untuk mendukung program tersebut.

Jumlah ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya lantaran telah adanya program serupa dari pemerintah pusat, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akhirnya, segala wacana dan rencana Basuki mewujudkan Jakarta yang ramah terhadap janin hingga sepuh ini tak akan berhasil tanpa dukungan seluruh pihak. Terlebih dukungan dari DPRD DKI Jakarta.

Jangan sampai kejadian tersendatnya pembangunan akibat sengketa perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara eksekuti dan legislatif, kembali terjadi seperti pada APBD 2015 lalu. “Sekarang kita ingin kerja, kerja, jangan diadu-adu lagi (kayak kemarin),” tandas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjamin.







Features

Ketika Kata Pecat Jadi Solusi Pembenahan Birokrasi Jakarta

Minggu, 06 September 2015 16:30:05
Editor : rudiyansyah | Reporter :

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Share this








"Rumusnya di DKI itu cuma tiga, pecat, pecat dan pecat," tegas Ahok.

GAMBIR - "Februari, kami akan 'cuci gudang' (pejabat/pegawai negeri sipil DKI) besar-besaran," tandas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sontak diiringi nada kaget dari orang-orang yang menemani pelantikan 327 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Balai Agung, Jumat (4/9/2015).

Hari itu menjadi salah satu momen membahagiakan bagi keluarga dan rekan sejawat yang turut mendampingi prosesi pelantikan pejabat eselon tersebut. Raut wajah kebahagian terpancar dari seluruh wajah pejabat dan pengiring yang memenuhi aula di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya kebahagiaan dan tawa, guritan kecemasan juga terpancar pada wajah mereka ketika mendengar pesan dari mantan Bupati Belitung Timur itu. Seperti biasa, Ahok meminta agar seluruh pamong praja itu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

"Buat saya sederhana, kalau dapat laporan enggak beres. Saya teliti itu enggak betul (akan saya stafkan atau pecat Anda). Saya juga tidak ada kepentingan. Saya tidak kenal bapak ibu. Saya tidak peduli bapak ibu siapa," tegas dia.

Sejak awal memimpin Jakarta, tak ada yang perubahan dari gaya Ahok untuk urusan membenahi birokrasi. Tak mau ambil pusing, Ahok memilih men-staf-kan atau memecat pejabat dan PNS yang performanya dinilai tak sesuai harapan.

"Rumusnya di DKI itu cuma tiga, pecat, pecat dan pecat," tegas Ahok.

Ahok beralasan merasa tidak suka dengan perilaku jajarannya yang tak kunjung berubah meski sebelumnya telah diultimatum. Padahal, ketika memimpin Jakarta bersama Joko Widodo, Ahok pernah mengutarakan 'pengampunannya' terhadap seluruh 'dosa' pejabat dan jajaran lainnya di masa lampau.

Pemaafan ini dilakukan dengan syarat bahwa bawahannya itu tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Untuk tahun ini, Ahok setidaknya telah melakukan perombakan jajaranya sebanyak 4 kali.

"Kalau Anda benar, Anda jadi guru saya. Kalau saya benar, jadi murid saya. Istilah orang kampung saya, 'bodoh enggak mau nurut, pintar kagak ngajar'" kata Ahok.

Mantan politisi Partai Golkar dan Gerindra itu membantah jika pergantian pejabat eselon yang dilakukanya sebagai strategi menghadapi pemilihan gubernur 2017 mendatang. Baginya, pertanyaan dan tudingan demikian dinilai tak berdasar serta 'kampungan'.

"Makanya, wartawan sering nanya saya, apakah bapak mengganti ini dalam rangka mengamankan posisi Bapak sebagai Gubernur?' Saya ngerti pertanyaannya, mengamankan dalam arti memakai orang-orang yang dianggap loyal kepada saya untuk kampanye memilih saya. Saya bilang tidak. Saya justru menciptakan 'musuh'," jawab Ahok santai.

Ahok sendiri terancam tak mendapat dukungan dari partai politik untuk maju sebagai calon gubernur DKI 2017. Ini terjadi akibat dia berkonflik dalam perumusan APBD DKI 2015 dengan DPRD DKI Jakarta

Hal inilah yang kemudian memunculkan sukarelawan 'Teman Ahok', yang menggalang dukungan warga Jakarta melalui pemberian kartu identitas penduduk (KTP) untuk digunakan Ahok maju melalui jalur independen.

Meski begitu, belakangan Ahok dipergoki tampak 'mesra' dengan PDI Perjuangan. Ini terjadi setelah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, yang notabene kader PDI Perjuangan, turut berperan dalam penunjukan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi oleh Ahok. Menurut Ahok, tanpa harus berkampanye pun sesungguhnya bisa memenangi kontes tersebut.

"Anda (pejabat dan jajarannya) mengerjakan tugas Anda sesuai sumpah Anda. Enggak usah kampanye saya (juga) jadi gubernur lagi," ujar Ahok.

Pelantikan 327 pejabat yang surat ketetapannya baru ditandatangani Ahok pada Jumat pagi lalu, sebetulnya berlangsung bukan tanpa masalah. Sebelumnya, dia mendapat kabar nama-nama pejabat yang akan dilantik diduga menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ini yang kemudian membuatnya membatalkan dan meminta nama baru ke instansi terkait.

Ahok mencontohkan antara lain ada nama pejabat yang tidak pernah diseleksinya, tapi tiba-tiba muncul pada daftar pejabat yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk dilantik. Lalu, ada enam lurah yang diperintahkannya untuk didemosi (turun pangkat), tetapi di dalam surat ketetapan (SK) gubernur hanya dirotasi.  Ahok mengatakan 'permainan' ini berlangsung hingga Jumat pagi.

"Ya, saya coret. Saya tanya sama Pak Suradika (Kepala BKD DKI Jakarta), kenapa? Saya mau (lurah) demosi, kok paginya masih dirotasi? Saya enggak mau, dia harus didemosi dan diganti," jelas Ahok.

Di samping itu, ada juga pejabat yang hasil psikotesnya dipertimbangkan menjadi kepala dinas, tetapi tidak ada dalam daftar pejabat yang akan dilantik. Awalnya, ada sebanyak 40 PNS potensial untuk menjadi pejabat eselon II. Belakangan, Ahok menambahkan jumlahnya.

Ahok menilai hal itu wajar. Sebab, nama pejabat yang dimasukkan telah lolos psikotes dan tes kompetensi berbasis CAT (Computerized Adaptive Testing). Melihat berbagai kejanggalan yang ditemukan itu, Ahok menengarai masih ada permainan di dalam struktur BKD DKI Jakarta.

Permainan dan permasalahan inilah yang kemudian membuat banyak dari pejabat yang ingin dilantik Ahok baru mengetahui beberapa jam sebelumnya. "Tadi di kantor, saya disamperin sama K3 saya jam 09.30. Saya dikasih tahu bahwa nanti jam 3 sore mau dilantik," ujar Muhammad Yuliadi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang menggantikan Ahmad Sotar Harahap.

Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Barat itu mengungkapkan ketika pemberitahuan, dia masih mengikuti pelantihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat, sejak pagi hingga siang hari.  Hingga di lokasi pelantikan, Yuliadi mengaku masih belum mengetahui jabatan apa yang akan diembannya.

Hal senada disampaikan Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang DKI Jakarta, Abdul Chair. Mantan Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana DKI Jakarta itu itu mengaku baru menerima informasi akan dilantik pada pukul 11.00 WIB.

Saat menerima informasi itu, Abdul Chair sudah berada di kantor dan tidak membawa jas. Dia langsung buru-buru menelepon istrinya untuk membawakan jas.

"Istri saya lagi jualan es. Ya, sudah langsung telepon, suruh bawakan jas ke sini (kantor) dan saya baru tahu jabatannya setelah diumumkan," ungkapnya.

Ahok mengaku amat berhati-hati dan selektif dalam memilih anak buahnya ini. Selain wawancara langsung, masukan dari berbagai pihak menjadi mekanisme standar ketika dia memposisikan pejabat pada jabatan strategis dan struktural. Tak jarang saran pihak lain ini tak digubrisnya jika dinilai tak tepat. Termasuk saran dari sang ibunda sekalipun.

"Ibu saya nasehatin saya kalau enggak benar pun enggak saya dengerin. Ibu kandung saya bisik-bisik ama saya 'kayaknya ini baik, pejabat ini baik, sering antar kue ke rumah' tetep saya enggak mau angkat. Malahan saya curiga. Pagi saya mau angkat, malam dia (ibu) ngomong begitu, jangan-jangan? Aku enggak jadi angkat deh," tandasnya.

Ahok yakin dengan cara ini pembenahan birokrasi di DKI Jakarta menjadi lebih baik. Lebih jauh, dia berharap agar seusai pelantikan berikutnya, tak ada lagi perombakan jajaran yang dilakukan. Rencananya 'cuci gudang' PNS dan pejabat DKI Jakarta yang akan dilakukan Februari mendatang, Ahok mengaharapkan terjadi akibat adanya pengunduran diri pejabat, bukan lantaran masih buruknya kinerja dan demosi.

Adapun pelantikan yang rencananya menempatkan lurah dan PNS hasil perekrutan terbaik pada posisi strategis ini akan dihelat pada minggu depan. Akhirnya, usai menyampaikan seluruh harapannya pada pembenahan birokrasi di Jakarta, suami Veronica Tan itu pun menamatkan pidato panjangnya.

"Kaki bapak ibu mulai goyang artinya asam urat mulai bekerja, terima kasih," pungkas Ahok yang diiringi tawa dan tepuk tangan para hadirin.







Features

MetroMini, Warisan Perang Dingin yang Menjadi Ikon Ibu Kota

Sabtu, 12 Desember 2015 19:11:00
Editor : Fauzi | Reporter :

Tabrakan krl dengan metromini
Tabrakan krl dengan metromini

Share this








Konflik internal berkepanjangan di PT MetroMini sepanjang tahun 1993 sampai tahun 2011 membuat operasional dan perawatan MetroMini tidak terawasi.

JAKARTA – Peristiwa kecelakaan maut antara MetroMini S80 dengan KRL jurusan Tanah Abang – Serpong di kawasan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (6/12/2015) pagi yang menewaskan 18 penumpangnya kembali membuat MetroMini mendapat sorotan.

Salah satu ‘ikon’ transportasi Ibu Kota ini acap kali menjadi pusat perhatian lantaran berbagai hal negatif yang melibatkan moda transportasi yang menggunakan bus berukuran sedang ini. Mulai dari kecelakaan tunggal, tabrak lari, tabrakan beruntun, hingga tabrakan maut di perlintasan kereta.

Namun, tahukah Anda sekilas mengenai moda transportasi dengan warna oranye-biru tuanya yang ikonik ini?

Mal Siantar Nainggolan, salah satu pemilik MetroMini menuturkan, sejarah panjang MetroMini dimulai saat penyelenggaraan Games of New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1962 di Stadion Senayan yang digagas oleh mendiang Presiden Soekarno.

GANEFO sendiri berisikan negara-negara yang tergabung dalam Conference of New Emerging Forces (CONEFO), negara-negara ingin melepaskan diri dari pengaruh perang dingin antara Blok Barat pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur pimpinan Uni Sovyet.

“Jadi saat itu diadakan bus-bus berukuran sedang untuk mengangkut para atlet yang akan bertanding dalam satu-satunya penyelenggaraan GANEFO tersebut,” cerita Nainggolan, Senin (6/11/2015).

Paska penyelenggaraan GANEFO dan runtuhnya Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno, MetroMini yang saat itu familiar dipanggil ‘bus merah’ beroperasional secara liar, tanpa manajemen dan ketentuan trayek.

Penyebutan Bus merah itu bisa merujuk pada warna bus, bisa juga merepresentasikan ‘golongan merah’ alias golongan kiri, karena pengadaannya dimulai saat puncak kejayaan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hingga akhirnya pada tahun 1976 Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin membentuk PT MetroMini untuk menaungi sekitar 6 ribu armada tersebut yang dimiliki oleh lebih dari 2 ribu orang. Jelas, MetroMini bukanlah nama jenis moda transportasi, melainkan nama perusahaan yang didirikan oleh Gubernur Ali Sadikin.

“Sengketa internal berkepanjangan dari tahun 1993 sampai 2011 membuat pengelolaan PT MetroMini jadi tidak jelas,” sambung Nainggolan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk PT Transjakarta. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini diharapkan menjadi pengelola semua transportasi di Ibu Kota. 

Selama ini, publik hanya mengenal Transjakarta sebagai lembagapengelola Bus Rapid Transit (BRT) atau popular dengan istilah "Busway".

Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meminta perusahaan bus di Jakarta bergabung di bawahTransJakarta. 

Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja), salah satu pengelola bus setara MetroMini, sudah mulai menjalin kerjasama dengan TransJakarta. Meski, kerjasama ini belum bisa dibilang berjalan mulus.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun pernah menyarankan kepada para pemilik bus MetroMini agar menjadi bagian dari Kopaja bila ingin bergabung PT TransJakarta, karena pengelolaan PT MetroMini dinilai tak jelas.

"Saya tawarkan ke MetroMini, Anda pindah deh.Bagi saya bukan soal merek MetroMini atau Kopaja. Kalau Metro Mini tidak jelas manajemennya, silakan pemilik bus MetroMini boleh masuk keTransJakarta. Tapi Anda harus di bawah manajemen Kopaja," jelasnya.

Namun salah seorang pengusaha MetroMini, AzasTigorNainggolan, menyatakan ide bergabung ke manajemen Kopaja merupakan wacana lama. Ide ini pun ia klaim datang dari para pengusaha Metro Mini beberapa tahunsilam.

“Kami justru menanti aksi Pemprov DKI Jakarta, karena selama ini hanya mentok pada wacana,”imbuhnya.

Di mata pakar transportasi, Danang Parikesit, PT Transjakarta masih belum bisa mengkoordinir semua armada angkutan umum di Ibu Kota. Bahkan, ia menilai untuk mengelola manajemen internalnya sendiri dengan baik saja PT Transjakarta belum mampu.

”PT TransJakarta bisa menaungi perusahaan lain seperti MetroMini, jika sudah punya manajemen yang kuat,” tandasnya.

Entah kapan polemik mengenai MetroMini ini bisa berakhir, sambil berdoa tidak ada lagi nyawa melayang lantaran MetroMini. 

Pun demikian, mari sama-sama berharap Transjakarta mampu segera berbenah diri, tidak ada lagi armada mogok, terbakar, hingga terlibat insiden kecelakaan. Serta mewujudkan impian pengelolaan transportasi umum di bawah satu atap.

 

 







Features

Menyibak Wacana Pembatasan Usia Mobil di Atas 10 Tahun

Sabtu, 09 Januari 2016 16:18:53
Editor : rudiyansyah | Reporter :

Sekumpulan mobil tua parkir rapi di dalam suatu acara
Sekumpulan mobil tua parkir rapi di dalam suatu acara

Share this








Pembatasan usia mobil tua masuk ke jalur-jalur protokol di Jakarta baru bisa dilakukan jika transportasi umum sudah siap.

JAKARTA - Wacana pembatasan usia mobil yang boleh melintas di jalur protokol Jakarta kembali bergulir. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah berujar, usia mobil pribadi di atas 10 tahun tidak diperkenankan untuk melintas di Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur mengatakan peraturan pembatasan usia mobil 10 tahun ini akan dilaksanakan pada 2017 nanti.

Alasannya?  Ada tiga penjelasan mengapa usia mobil pribadi di Jakarta dibatasi 10 tahun saja. Inilah lain:1. Mengurangi kemacetan Salah satu faktor penyebab kemacetan di Jakarta adalah volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan raya yang ada. Oleh karena itu, jika mobil berusia 10 tahun sudah tidak boleh melewati ibu kota, kemungkinan kemacetan akan berkurang secara drastis.

2. Menjaga emisi bersih Emisi berkaitan dengan polusi udara, dengan menjaga emisi tetap bersih maka polusi udara akan berkurang. Mobil dengan usia lebih dari 10 tahun pasti sudah sering keluar masuk bengkel sehingga mesin mobil sudah tua dan mengeluarkan polusi udara yang berlebih.

3. Memaksa warga ibu kota menggunakan kendaraan umum Ahok ingin membuat semua warga ibu kota menaiki kendaraan umum di tahun 2017 nanti, agar lebih teratur dan tidak terjadi hal-hal yang membuat warga mengeluh terus menerus.

Guna melaksanakan rencana ini, Pemprov DKI tengah mengkaji untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi. Nantinya, pasal 51 dalam Perda tersebut yang mengatur pembatasan usia kendaraan umum, akan diterapkan juga pada kendaraan pribadi.

Selain itu, dalam menerapkan aturan baru ini nanti, Pemprov DKI akan semakin mempertegas penerapan pasal 78 ayat (2) poin i dalam Perda tersebut, yang mengatur penerapan pajak progresif bagi kendaraan-kendaraan bermotor.

“Pemilik kendaraan yang bersikeras ingin tetap menggunakan mobilnya walaupun kendaraannya telah berusia di atas 10 tahun, akan dikenakan pajak kendaraan yang nilainya besar,” tukasnya.

Sementara itu, pakar otomotif Suhari Sargo menilai Jakarta dan Indonesia secara umun masih belum siap menerapkan sistem pembatasan usia mobil.

Penyebabnya, kata Suhari, infrastruktur yang ada saat ini belum dapat menggantikan fungsi mobil dalam kehidupan masyarakat. "Ahok maunya meniru Singapura, tapi kan berbeda infrastrukturnya," terangnya.

Saat ini, tutur Suhari, angkutan umum dan sarana transportasi di Indonesia, khususnya di Jakarta, belum mencukupi kebutuhan mobilitas masyarakat. Suhari mengatakan, ada alternatif kebijakan yang lebih cocok ketimbang melarang penggunaan mobil berusia di atas 10 tahun.

Kebijakan yang diusulkan adalah pemeriksaan kondisi mobil saat perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK). "Kalau sudah tak layak, baru dilarang jalan,”jelasnya.

Sementara itu, terkait mobil yang telah lewat masa usia. Ahok menyarankan supaya warga dapat menjual mobil tersebut ke daerah. Supaya, warga tidak mengalami kerugian atas pembatasan usia yang dilakukan Pemprov DKI ini.







Features

Ketika Yusril Menantang Ahok

Selasa, 09 Februari 2016 11:37:34
Editor : Hanafie | Sumber : DBS

ahok yusril
ahok yusril

Share this








Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra ditantang maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

JAKARTA - Selain Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan Adhyaksa Dault, kini muncul satu nama lagi yang ingin bertarung dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. Nama yang muncul adalah Yusril Ihza Mahendra. Pakar hukum tata negara ini, bersedia tampil sebagai Calon Gubernur DKI jika head to head dengan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Saya bersedia untuk maju biar rakyat fokus menentukan pilgub, tidak terpecah-pecah,” ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini usai peluncuran bukunya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Baginya, keinginannya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, lantaran ada target lain yaitu melaju sebagai presiden RI.

Keinginannya itu diperkuat setelah Yuslih Ihza Mahendra, kakak Yusril, menang dalam Pilkada Belitung Timur. Suara Yuslih mengungguli calon petahana, Basuri Tjahaja Purnama, yang notabene merupakan adik Ahok. “Insya Allah keluarga mendukung dan tidak ada masalah mengenai hal tersebut,” akunya.

Sementara itu, Ahok sendiri justru menyambut gembira jika Yusril menjadi rivalnya nanti. Apalagi mengingat bahwa Yusril juga berasal dari kota yang sama yaitu putera daerah Belitung Timur. “Jadi tidak ada masalah. Justru aku harap Bang Yusril bisa maju,” katanya.

Sambutan Positif

Keinginan Yusril Ihza Mahendra menantang Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, disambut positif berbagai pihak. Hal itu akan menyemarakkan Pilkada DKI Jakarta mendatang. “Memang seharusnya berisi kompetisi orang-orang bagus seperti Pak Yusril dan Pak Adhyaksa. Apalagi Yusril adalah tokoh nasional yang punya track record sebagai menteri. Tentu saja popularitasnya cukup baik,” ujar Pengamat politik dari Cyrus Network Hasan Nasbi, Selasa (9/2/2016).

Kesempatan memang buat Yusril masih terbuka lebar. Apalagi mengingat kemenangan Yuslih Ihza Mahendra di Pilkada Belitung Timur terhadap adik Ahok yaitu Basuri Tjahaja Purnama. “Jadi setelah kakaknya menang, Yusril punya peluang menggenapkan kemenangannya untuk mengalahkan Ahok dalam pilkada DKI Jakarta nanti,” ujarnya.

Hanya saja, berdasarkan data survey, tidak muncul nama Yusril. Sehingga belum bisa diprediksi elektabilitasnya. Namun Hasan yakin popularitas Yusril cukup tinggi. “Memang elektabilitasnya tidak setinggi Ahok. Tapi hal itu bisa ditingkatkan dengan meningkatkan sosialisasi. Begitu juga dengan Adhyaksa Dault,” ungkapnya.

Jika Yusril memastikan diri maju dalam Pilkada DKI Jakarta, maka perhelatan kali ini akan diisi oleh calon-calon terkenal. Pilkada DKI akan semakin seru. Hasan memprediksi, Pilkada DKI Jakarta akan menjadi pusat perhatian daerah lain. Disamping itu, kompetisi ini akan sangat bagus bagi warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan suara mereka,” katanya.

Sedangkan politikus senior Golkar Tantowi Yahya mengaku bahwa Yusril bisa menjadi lawan yang seimbang bagi Ahok. Apalagi mengingat Yusril memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang birokrasi dan politik. “Yang penting saat ini adalah, Yusril harus mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Baik dari parpol-parpol pendukunganya maupun konstituennya,” katanya.

Sementara Golkar sendiri, tambahnya, akan mencari calon dari internal partainya. Ada beberapa nama yang diusung antara lain  Idrus Marham, Azis Syamsuddin. “Dan mungkin beberapa nama lagi yang akan muncul,” ucapnya.







Features

Kawasan Kalijodo, Pria Bersenter dan Rindu 150 Ribu

Minggu, 14 Februari 2016 10:11:55
Editor : | Reporter : Adi Wijaya

Sisi lain kawasan Kalijodo.
Sisi lain kawasan Kalijodo.

Share this








Begitu rapihnya koordinasi di kawasan Kalijodo, sampai-sampai sejak tiba hingga jelang pulang pun saya selalu melihat diarahkan dengan cahaya senter.

TAMBORA – Senja baru saya usai, matahari belum lama kembali ke peraduannya, saat gemerlap lampu dan papan reklame mulai dinyalakan. Denyut kehidupan dan hiruk-pikuk lalu-lalang manusia dan kendaraan pun silih berganti, kian ramai seiring dengan kian larutnya malam.

Itulah suasana Kalijodo, lokalisasi termurah dan terbesar se-Asia Tenggara yang ramai disorot akhir-akhir ini, saat saya menyambangi kawasan abu-abu ini tengah pekan kemarin. Bukan hanya karena denyut kehidupannya, kawasan ini juga disebut sebagai kawasan abu-abu, lantaran terletak di antara dua kota administrasi, Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Sayup-sayup mulai terdengar lantunan musik dangdut dan disko koplo yang berdegup kencang, seakan menuntun saya ke lokasi parkir salah satu tempat café dengan reklame minuman beralkohol berukuran besar tepat di atas pintu masuk.

Saya pun sempat tertegun dan bergumam dalam hati, seperti ini rupanya geliat kehidupan malam di Kalijodo. Kontras dengan suasana saat saya bertandang siang tadi, dimana suasana begitu sunyi, tidak ada alunan musik yang menghentak-hentak. Malah, ada kegiatan pengajian di salah satu rumah di kawasan tersebut.

“Hei mas, mau ngapain? Mau masuk ngga? ,” Tiba-tiba saja suara berat sesosok pria diikuti sorotan lampu senter pun menyadarkan lamunan kekaguman saya, Rabu (10/2/2016).

Saya pun bergegas melepas semua atribut berkendara, seraya menjawab pertanyaan pria tadi.

“Iya bang, sebentar,” jawab saya.

Pria yang memperkenalkan dirinya sambil menyebutkan nama khas salah satu suku di Indonesia ini pun kemudian mengarahkan dengan ramah ke salah satu sudut ruangan, dimana ada kursi dan meja yang kosong.

“Baru pertama kali ya ke sini? Santai saja kawan. Saya kasih pertama minuman free sebagai perkenalan. Nikmatin ya, saya harus lanjut tugas,” tukasnya bersahabat sambil mengarahkan senter yang dibawanya ke salah satu sudut café tersebut.

Tak menunggu lama, seorang perempuan berbadan sintal dengan pakaian serba ketat pun menghampiri dan sambil menanyakan minuman yang ingin saya pesan. Sempat melihat daftar minuman yang disodorkan, saya pun memesan dua botol softdrink dengan segelas es batu.

Sejurus kemudian, alunan musik di tempat tersebut pun semakin keras seiring dengan keluarnya sejumlah perempuan berpakaian seksi dari dalam ruang di belakangan ‘panggung’ di café tersebut.

Satu per satu pengunjung yang ada pun mulai larut dan asyik berjoged dengan para perempuan pemandu lagu tersebut. Sesekali sorot lampu senter menerpa tubuh para perempuan pemandu lagu tersebut bergantian. Mengganggu saja, batin saya, karena itu bukanlah lampu sorot.

Belum selesai kekesalan saya, tiba-tiba pria yang tadi menyambut saya pun sudah berada di samping saya seraya berujar.

“Pilih yang mana? Santai saja, nanti kalau sudah ada yang book, saya kasih tahu” lugasnya sambil menyoroti para pemandu lagu seperti yang membuat kekesalan saya beberapa menit sebelumnya.

Belum usai saya tercengang dengan penjelasan pria tersebut, ia pun sudah menyerocos kembali.

“Ada bilik di belakang, aman. Harga juga enggak mahal kok. Santailah. Apalagi ini baru pertama kan. Atau masih bingung? Oke, saya atur ya,” sambungnya.

Ia pun langsung menyorotkan lampu senternya dengan ritme cepat sebanyak tiga kali ke salah satu perempuan pemandu lagu. Sang perempuan pun bergegas menghampiri kami. Memiliki rambut sebahu, posturnya memang tidak terlalu tinggi, namun padat berisi, bukan over weight.

Mini dress setali berwarna hitam yang dikenakannya menujukan aura seksi yang dimilikinya. Bibir tipis dengan rambut halus di bagian tepi yang menggoda itu berujar singkat.

“Rindu (26),” ucapnya halus memperkenalkan diri, mengagetkan lamunan nakal saya.

Usai berbasi-basi, saya dan Rindu pun diarahkan pria yang dari awal memandu saya pun mengarahkan kami ke salah satu akses jalan, sambil lagi-lagi memainkan cahaya lampu senternya,

“Ikuti itu aja, Rindu sudah tahu. Nanti juga diarahin. Eh, dijaga yang benar, masih baru pertama,” ujar pria tersebut kepada saya dan Rindu.

Kami pun bergegas mengikuti arah yang ditunjukan, berpisah dengan pria tersebut hinga akhirnya tiba di depan sebuah kamar. Rindu pun mengambil inisiatif masuk terlebih dahulu kemudian ‘menarik’ saya masuk.

Sadar akan rasa kikuk yang melanda saya, Rindu pun dengan sabar dan penuh keramahan berusaha membuat saya nyaman di dalam kamar berukuran 2x3 meter dengan kondisi yang cukup lumayan untuk sekadar melepas birahi.

“Saya panggil mas aja ya, biar akrab. Kalau enggak ‘main’ juga enggak apa-apa kok mas. Baru pertama kali ya ke tempat begini? Biasanya ‘main’ atau tidak bayarnya tetap full. Tapi tadi saya dipesananin suruh melayani semua keperluan mas. Kalau enggak main, ngga apa-apa bayar setengah aja,” tutur Rindu halus, seakan menjadi ice breaking di antara kami, seraya menjelaskan kalau dia dititipi beberapa pesan oleh pria yang membawa lampu senter tadi sebelum menemani saya.

Kami pun sepakat untuk melalui malam itu dengan berbincang-bincang saja. Sempat terbersit kecurigaan di diri rindu, khawatir saya ini penegak hukum yang sedang menyamar. Namun, setelah berhasil meyakinkan dia kalau saya hanya pengunjung biasa, yang baru pertama kali ke tempat hiburan malam, ia pun kembali hangat.

“Di luar lagi ramai ya soal Kalijodo. Padahal di sini emang benar-benar cuma café karaoke doang. Lihat sendirikan tadi. Ini aja kita kan keluar sedikit. Sok tahu aja tuh yang bilang ada prostitusi di café” ungkapnya.

Rindu menuturkan, rata-rata perempuan seperti dirinya di café-café yang terdapat di Kalijodo memang melayani nafsu birahi laki-laki. Namun, tidak selamanya seperti itu, ada kalanya mereka hanya pure menemani berjoget dan minum, mengusir penat.

“ Kalau ngamar pun, belum tentu ‘main’ juga kok. Ada juga yang cuma ngobrol kayak kita gini mas. Ada juga yang minta dipuasin tapi enggak ‘main’, ya paling oral sama pakai tangan saja. Rata-rata tarif kita Rp 150 ribu. Cuma yang kita terima Rp 100 ribu, dipotong komisi keamanan dan kamar ini. Itu sekali main paling lama 40 menit,” paparnya.

Begitu cepat waktu belalu dengan mendengarkan berbagi cerita yang ditutukan rindu. Saya pun sempat mengajukan penambahan waktu saat seorang perempuan mengetuk pintu kamar kami, tepat 40 menit kami berada di dalam kamar.

Total 3 sesi atau 120 menit saya habiskan bersama Rindu. Sesuai kesepakatan dengan Rindu, saya tetap membayarnya penuh, Rp 150 ribu x 3, ditambah dengan tip untuknya, genap Rp 1 juta saya keluarkan. Ia pun sempat menolaknya karena merasa tidak enak, lantaran kami hanya bercerita-cerita saja.

Ia pun sempat berusaha menawarkan layanan oral, karena merasa menerima tip yang lumayan. Namun, setelah saya yakin kan dan kita berjanji untuk cerita-cerita lagi di lain hari, ia pun tersenyum dan mengangguk. Kami pun melangkah keluar kamar tersebut sambil berjalan menuju lokasi motor saya terparkir.

“Gila, baru kelar. Kayaknya berkesan banget yang pertama. Enggak salahkan gua pilihin si Rindu. Ya udah lanjut, ikutin arah ini aja ya,” tiba-tiba saya dan Rindu dikagetkan dengan suara si pria bersenter.

Saya pun sudah bersiapa melajukan kembali kuda besi saya, sementara Rindu sudah berada di sisi sang pria bersenter yang kembali memainkan sinar lampu senter ke arah jalan keluar yang akan saya lalui. 







Features

Rompi Oranye untuk Ahok ?

Kamis, 14 April 2016 13:35:40
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Share this








Banyak pihak menilai Ahok bersalah dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok dinilai pantas mengenakan rompi oranye punya KPK.

JAKARTA – Banyak pihak yang ingin melihat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berharap Ahok tersandung kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Ahok dinilai serasi menggunakan rompi oranye.

Salah satu yang menilai Ahok pantas mengenakan rompi oranye KPK adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia berdoa agar masyarakat berumur panjang sampai melihat Ahok memakai rompi oranye. Sindiran itu tidak lepas dari tutur kata Ahok yang memang serampangan dalam berkomentar.

Fadli juga menyindir gurauan Ahok kepada salah seorang pimpinan Badan Penasihat Keuangan (BPK) Edy Mulyadi. Di Balai Kota, Ahok mengaku telah mendoakan Edy agar berumur panjang agar kelak bisa melihatnya menjadi presiden. Sindiran Ahok ini satu dari sekian banyak pria keturunan Tionghoa menyindir BPK.

Ahok pernah menyindir BPK ngaco dalam melakukan audit pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut. Fadli pun geram atas komentar Ahok ini, dia menilai Ahok hanya berkelit dari BPK. "Itu jurus orang mabok aja gitu, ya. Kita mudah-mudahan berumur panjang sampai dia mendapat rompi oranye (tersangka KPK) untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," kata Fadli di Gedung DPR, Kamis (14/4/2016).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana juga sangat berkeinginan melihat Ahok pakai rompi oranye. Lulung menjelaskan bagaimana terjadinya kesalahan administrasi terkait pembelian lahan tersebut. Salah satu kesalahannya terdapat surat pembatalan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Ciputra pada 11 Desember 2014.

Namun, terdapat surat keputusan (SK) gubernur tentang penunjukan lahan RS Sumber Waras pada 10 Agustus 2014. Sewajarnya, kata dia, SK tersebut keluar sesudah surat pembatalan pembelian lahan keluar, yaitu setelah 11 Desember 2014. Selain itu, terdapat juga surat permintaan uji publik dari Dinas Kesehatan pada tanggal 10 Desember 2014. Namun, surat tersebut selesai dibuat pada 8 Desember 2014. "Ini banyak aneh, enggak boleh. Ini ada niat jahat," ujarnya.

Atas dasar itu, Lulung yakin Ahok bersalah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Karena sangat yakinnya, Lulung percaya suatu saat kelak dia akan melihat ahok menggunakan rompi oranye punya KPK.

Kasus RS Sumber Waras bermula saat Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014. Namun, BPK menilai proses pembelian tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Pemprov DKI membeli dengan harga yang lebih mahal, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian senilai Rp 191 miliar.

Terkait dugaan korupsi ini Ahok sebenarnya sudah melayangkan surat keberataan terhadap hasil audit BPK. Namun, surat aduan ke Mahkamah Etik BPK RI sejak 8 bulan lalu, hingga kini tak kunjung diproses. Ahok mengaku tak pernah sekalipun dipanggil untuk diklarfikasi atas aduannya.

Dalam surat aduan itu, Ahok membeberkan sejumlah fakta yang tidak sesuai dengan hasil audit BPK, lengkap dengan pemaparan aturan terkait hal tersebut. Ahok menyatakan tidak sependapat dengan temuan BPK dan rekomendasi terhadap dirinya untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 m2 dengan pihak YKSW. Ia pun menguraikan alasan-alasan keberatan akan rekomendasi BPK itu.

Masih dalam suratnya, Ahok menyatakan pengadaan tanah RS Sumber Waras telah sesuai dengan MoU Kebijakan Umum APBD-P Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Provinsi DKI tahun 2014. Yakni terkait peningkatan kualitas kesehatan masyarakat antara lain meliputi pembelian sebagian lahan milik Yayasan RS Sumber Waras untuk dibangun menjadi Rumah Sakit Jantung dan Kanker, tambahan belanja operasional BLUD RSUD dan Puskesmas sebagai kompensasi atas kenaikan BLUD RSUD dan Puskesmas.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ahok dengan cap Pemprov DKI. Surat juga ditembuskan kepada Ketua BPK RI, Wakil Ketua BPK RI, Para Anggota BPK RI, Inspektur Utama BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara V.







Features

Patgulipat Kasus Sumber Waras

Senin, 18 April 2016 13:06:28
Editor : | Reporter :

Rombongan Pansus DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Triwisaksana (baju batik) saat di lokasi lahan RS Sumber Waras.
Rombongan Pansus DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Triwisaksana (baju batik) saat di lokasi lahan RS Sumber Waras.

Share this








BPK dinilai sudah sesuai prosedur dalam melakukan audit. Sementara pendukung Ahok mulai panik. Mereka memainkan isu Sumber Waras dengan tersangkutnya nama

JAKARTA – Perang urat syaraf antara Gubenrunur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Badan Penasihat Keuangan (BPK) semakin panas. BPK menyebut Ahok bersalah dalam pembelian lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras sebesar Rp 755 Miliar.

Menurut BPK, dalam proses pembelian lahan tersebut setidaknya terdapat enam penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan. Poin yang menurut BPK paling fatal adalah terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) RS Sumber Waras yang mencapai Rp 20.755.000 per meter. Padahal versi BPK, seharusnya NJOP untuk tanah yang berlokasi di jalan Tomang Utara itu hanya Rp 7.440.000.

Praktisi hukum dari Universitas Islam As-Syafii'iyah mengatakan, BPK sudah bekerja sesuai konstitusi. Menurutnya, audit investigasi BPK selama ini selalu dijadikan acuan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani segala kasus. "BPK bekerja sudah sesuai konstitusi, dan hampir semua audit BPK terbukti dan sudah masuk penuntutan di KPK. Semua vonis terbukti bersalah," katanya.

Oleh karena itu Ahok jangan mengalihkan persoalan Sumber Waras dengan menyerang Ketua BPK Harry Azhar Aziz yang namanya masuk Panama Papers. Menurutnya, audit yang dilakukan BPK tidak ngaco. Karena mereka bekerja sesuai undang-undang yang berlaku.
 
"Ahok kalau tidak bersalah ya jangan takut, buktikan saja. Karena di Pasal 1 ayat 1 UU No 15 tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan negara, pengelolaan dan tanggung keuangan. Artinya ya sudah pasti mereka melihat kejanggalan ya sudah pasti harus dilaporkan yang diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia," imbuhnya.

Keterlibatan Ahok dalam kasus Sumber Waras juga membuat panik para pendukung Ahok. Netizen pendukung Ahok menyerang Ketua BPK yang masuk Panama Papers. Hal ini dinilai cara mencari celah bagi pendukung Ahok mencari celah menyerang balik orang-orang yang dianggap sebagai lawan politik Ahok.

“Sebagai contoh, para pendukung Ahok menyerang pribadi Harry Azhar Aziz. Padahal, audit BPK soal pembelian lahan RS Sumber Waras bukan perseteruan pribadi antara Ahok dengan Harry Azhar Aziz,” kata Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf.

Dia melanjutkan, cara Teman Ahok menyerang pribadi ketua BPK merupakan strategi mengaburkan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Cara ini akan membuat publik lupa akan kasus RS Sumber Waras dan berbalik untuk lebih memperhatikan pribadi Ketua BPK.

Transaksi Tidak Lazim

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, kecurigaan BPK terhadap kasus Sumber Waras karena ada transaksu yang tidak lazim dilakukan oleh Pemprov DKI.

Dari hasil pemeriksaan BPK, terdapat transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Dinkes Pemprov DKI pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 atau lewat dari jam kerja. Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan, ada transaksi tunai senilai Rp 755,69 miliar melalui jenis belanja uang persediaan (UP).

Yudi mengatakan, transaksi melalui UP biasanya dilakukan untuk transaksi dengan nilai transaksi kecil. "Sudah nilai besar, lalu melalui UP dan transaksi dilakukan pukul 07.00 malam yang sudah lewat dari jam kerja. Auditor di seluruh dunia pasti mengkritik, ini ada apa , transaksi apa, tetapi bisa salah bisa benar, kalau ada buktinya tidak masalah," katanya.

Namun, Ahok menjawab tudingan BPK tidak masuk akal. Menurutnya, tak ada bank manapun di Indonesia yang bisa menyediakan uang tunai Rp 755 miliar secara tunai. Jika ada pihak yang membutuhkan, uang tunai dengan jumlah tersebut, maka harus memintanya langsung ke Bank Indonesia.  "Kalau Rp 700 miliar dihitung pakai hitung mesin, itu butuh 13-14 hari nonstop menghitungnya. Kamu kebayang enggak sih Rp 700 miliar itu berapa ton?," katanya Balai Kota, Senin (18/4/2016).

Ahok sendiri sudah mulai enggan menanggapi isu seputar Sumber Waras, terutama mengenai hubungannya dengan BPK. Dia meminta wartawan untuk tidak lagi menanyakan hal-hal seputar Sumber Waras dan BPK kepadanya.

 

 

 







Features

Laporan Fiktif Aplikasi Qlue

Selasa, 31 Mei 2016 10:07:24
Editor : Dany Putra | Sumber : Dbs

Aplikasi Qlue
Aplikasi Qlue

Share this








Laporan fiktif di dalam aplikasi Qlue tidak dapat dihindari, karena banyak warga yang melapor menggunakan nama palsu.

JAKARTA – Aplikasi Qlue menjadi polemik di kalangan pengurus RT/RW di DKI. Mereka menilai penggunaan aplikasi Qlue tidak efektif. Banyak laporan fiktif yang masuk di aplikasi tersebut. Padahal, penggagas aplikasi ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap banyak pada aplikasi ini.

Dia ingin seluruh komponen masyarakat melalui RT/RW setempat dapat memanfaatkan aplikasi ini. Dari laporan Qlue, Ahok bisa memantau langsung kinerja bawahannya di lapangan. Namun, banyaknya laporan fiktif tentu saja membuat kinerja menjadi hal yang sia-sia. Lalu bagaimana menangani masalah ini?

Head of Communication Qlue Elita Yunanda mengatakan, laporan fiktif di aplikasi Qlue tidak bisa dihindari. Pihaknya bakal terus melakukan pembenahan terhadap aplikasi ini. “Kami ada dedicated admin yang 24 jam memantau, filter lalu teruskan ke kelurahan. Dari tim Smart City ada beberapa yang turun ke lapangan," katanya seperti dikutip detik.com, Senin (30/5/2016).

"Kita juga sudah antisipasi. Memverifikasi double, jadi dari Qlue di awal dan Jakarta Smart City untuk filter sesuai atau enggak," ujarnya lagi.

Elita melanjutkan, mengenai pelaporan fiktif dari warga yang kerap menggunakan nama palsu, manajemen Qlue memang tidak pernah mewajibkan warga melapor menggunakan nama asli. Hal ini untuk melindungi identitas si pelapor.

"Username di kami nggak harus asli. Kita sarankan anonim karena itu untuk mengantisipasi intimidasi pihak-pihak yang dilaporkan jadi menjaga privasi pelapor. Kita memvalidasi laporan dari keterangan foto dan lokasi," tuturnya.

Dia menambahkan, sejatinya aplikasi ini dirancang tidak untuk mempersulit atau menambah beban kerja pihak lurah, RT, dan RW. Justru aplikasi ini diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas.

"Seharusnya mereka merasakan manfaatnya pasti ada keluhan dari masyarakat, misal ada jalan rusak dulu kan laporannya berbelit-belit kalau sekarang tinggal foto terus laporin di Qlue dan langsung ditindaklanjuti," imbuhnya.

Jadi Kendala

Hanya saja penerapan aplikasi Qlue ini tetap menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat. Seperti yang dikeluhkan pengurus RT/RW di Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Mereka pengurus RT/RW masih enggan untuk melakukan pelaporan di aplikasi Qlue tersebut.

"Berat untuk melakukannya. Kita diwajibkan membuat 3 laporan foto kegiatan setiap harinya," tutur Hariyanto, Ketua RT 01/09 Kelurahan Wijaya Kusuma kepada infonitas.com, Jumat (27/5/2016).

Hariyanto keberatan karena tidak setiap hari dilingkungannya memiliki kegiatan untuk dilaporkan di aplikasi Qlue. Selain itu, dia juga memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya."Kan kita juga kalau siang kerja di luar. Bagaimana bisa melakukannya?," keluhnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua RW 01 kelurahan Wijaya Kusuma Hermanto. Menruutnya, hal itu sangat memberatkan tugas RT/RW. Selain melaporkan kegiatan melalui aplikasi Qlue, pengurus RT/RW juga masih dibebankan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setiap 3 bulan sekali.

"Walaupun kita dapet honor, tapi tugasnya semakin berat. Laporan Qlue iya, LPJ juga iya," tutupnya.

Wakil Ketua RW 12 Kebon Melati Poly Siahaya menuduga aplikasi Qlue yang dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hanya untuk kegiatan politiknya menjelang Pilkada DKI 2017.

Poly menduga aplikasi ini untuk memata-matai lawan politiknya saat sedang mengadakan kegiatan di lingkungan RT/RW di DKI. "Saya curiga ini kegiatan politiknya dia aja. Qlue ini tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh Ahok untuk memata-matai kegiatan lawan politiknya melalui RT/RW," katanya di Kebon Melati, Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).

Dia melanjutkan, di dalam aplikasi tersebut banyak berisi yang menjelek-jelekan lawan politik Ahok. Bahkan, tidak sedikit yang melakukan kampanye terselubung dan kampanye hitam untuk mendukung Ahok. "Banyak orang-orang yang menjelek lawan politiknya, jadi enggak herankan," tegasnya.

Lurah Akui Banyak Keluhan

Lurah Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Wikidiyanto mengaku pengurus RT/RW di wilayahnya mengeluhkan kewajiban melaporkan 3 kegiatan pada aplikasi Qlue. Beragam kendala disampaikan pengurus RT/RW di wilayahnya.

"Kendala mereka masalah keterbatasan waktu. Ada juga pengurus RT dan RW yang sudah sepuh, jadi mereka tak mengerti menggunakan aplikasi tersebut," katanya kepada infonitas.com.

Wiki mengatakan, sejak kebijakan ini diwajibkan pada April 2016 baru 50 persen RW dilingkungannya menerapkan hal tersebut. “Dari 10 RW, baru sekitar 50 persen yang menjalankan kewajiban tersebut,” katanya.

Meski banyak menuai keluhan dirinya terus memotivasi pengurus RT dan RW di lingkungannya membuat laporan pada aplikasi Qlue. "Memang mereka mengeluh, katanya berat untuk melakukannya. Tapi kita terus memotivasinya," tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan  Lurah Palmerah M. Ilham. Menurutnya, penugasan RT /RW tersebut banyak dikeluhkan. Dia berharap ada kebijakan baru yang bisa memudahkan pengurus RT/RW dalam membuat laporan. "Meskipun diberikan honor, mereka masih keberatan melakukan hal tersebut," tutupnya.







Features

Eksodus Kader Golkar dan PDIP Menolak Ahok

Kamis, 29 September 2016 09:50:56
Editor : Dany Putra | Reporter : Chandra Purnama

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Share this








Golkar dan PDIP merupakan partai yang menyatakan dukungannya terhadap Ahok. Namun, pada tingkat kader menyatakan menolak dukungan terhadap Ahok.

JAKARTA – Secara struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Partai Golkar boleh saja menyatakan dukungannya terhadap petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Namun, bagaimana dukungan di tingkat kader di ke 2 partai tersebut?.

Berdasarkan informasi yang dihimpun infonitas.com. Tidak sedikit kader dari PDIP dan Golkar yang menolak mengusung pasangan tersebut. Infonitas mencatat setidak‎nya ada 100 orang lebih Kader Golkar yang membelot ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang lain. Yakni, pasangan Anies Baswedan dan Sandiga Uno lalu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. 

Berbagai alasan muncul untuk menolak mengusung Ahok dan Djarot. Mulai dari ketidaksukaan dengan sikap tempramental Ahok dalam menghadapi problematika di Jakarta. Lalu ada juga ketidaksukaan para kader, ketika Ahok dengan mudahnya mencopot pejabat teras Pemprov DKI yang kurang enerjik dalam bekerja.

Menolak Secara Terang-terangan

Tidak sedikit dari Kader Golkar yang secara terang-terangan menolak mengusung Ahok dan Djarot.‎ Seperti Sirajuddin Abdul Wahab mantan Wakil Sekjen Partai Golkar Bidang Pemuda. Pria yang masih tercatat sebagai Kader Golkar ini, secara terang-terangan mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Menurut dia, Agus dan Sylvi merupakan sosok yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta. "Jakarta ini perlu sosok yang muda dan memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk itu saya resmi mendukung Agus dan Sylvi dalam Pilkada DKI nanti," ucap dia kepada infonitas.com, Senin (26/9/2016).

Bukan hanya Sirajuddin yang secara terang-terangan mendukung Agus dan Sylvi. Ada juga Aziz Bilid, Kader dari Golkar. Menurutnya, ‎Agus dan Sylvi memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan merupakan didikan militer yang tegas.

"Mendukung penuh Pak Agus, karena sayalihat figur beliau terarah dari SBY (Susilo Bambang Yudhoyona) pasti bibit unggul. Dr CVnya juga terbaik, kuliah dan sekolah selalu terbaik," beber Aziz.

Kader PDIP Merapat ke Anies – Sandiaga

Tak hanya partai Golkar, sejumlah pengurus PDIP di Jakarta juga sedang diguncang eksodus keluar dari partai besutan Megawati Soekarnoputri ini. Penyebabnya tak lain karena PDIP mendukung Ahok.

Dikabarkan sejumlah kader PDIP akan merapat dalam barisan Boy Sadikin mantan kader PDIP yang sudah menyatakan dukungannya terhadap Anies – Sandiaga. Boy Sadikin mengatakan, sejak dirinya mundur dari PDIP dan masuk dalam tim pemenangan Anies – Sandiaga dirinya selalu mendapatkan pesan singkat dari sejumlah kader dan pengurus PDIP yang isinya ingin mengikuti jejak Boy keluar dari PDIP.

"Ada beberapa pengurus PDI Perjuanan sms pribadi saya menyatakan untuk merapat. Saya tidak pernah memaksa. Kalau dia pengurus saya cuma bilang sia-siap dipecat. Saya cuma menyaranan untuk mengikuti hati nurani," kata Boy Sadikin di kediamannya, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).

Boy menjelaskan, sejak menggantikan Gubernur DKI Joko Widodo (jokowi) yang menjadi presiden pada 2014, Ahok tidak melanjutkan gaya kepemimpinan Jokowi yang dekat dengan warga.  Bahkan, kebijakan-kebijakan yang diambil Ahok kerap menyakiti warga kecil. Untuk itu, dirinya sangat siap untuk mundur ketika PDIP mendukung Gubernur Ahok.

"Saat ini teman pengurus Gerindra dan PKS sedang membahas tim kampanye di rumah almarhum Ali Sadikin. Saya siap memenangkan mereka meskipun tidak masuk dalam tim," tegasnya.