Features

Kesaksian Palsu Timbulkan Fenomena Saling Lapor

Selasa, 31 Januari 2017 12:30:00
Editor : Dany Putra | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (kanan) saat jumpa pers di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (kanan) saat jumpa pers di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).

Share this








Fenomena saling lapor dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

CIRACAS – Saksi atau pelapor memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Meski begitu, saksi harus memiliki itikad baik terutama dalam memberikan keterangan di persidangan. 

Menyoroti hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan, setiap saksi yang diwajibkan untuk memberi keterangan di persidangan terhadap suatu perkara, harus memberi keterangan yang sebenarnya. Hal ini agar tidak menimbulkan celah hukum, sehingga menjadi bumerang akibat keterangannya yang dianggap palsu di persidangan.

"Sesuai undang-undang perdata, saksi yang memberikan keterangan palsu bisa dipidanakan. Ini kembali lagi ke penyidik sejauh mana kebenaran saksi sebelum memberikan keterangan," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).

Haris melanjutkan, berkaca dari kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hal ini turut menimbulkan efek domino yang menimbulkan celah hukum. "Contohnya kasus Ahok, di mana saksi Novel Bamukmin dan Muchsin Alatas yang dilaporkan balik karena diduga memberikan kesaksian palsu," katanya.

Saling Lapor

Dia menjelaskan, berangkat dari kejadian tersebut, banyak pihak menjadi saling melempar laporan kepada pihak berwajib. Hal ini, tentu dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

"Ini kalau tidak ditangani dengan hati-hati, akan berdampak buruk bagi masyarakat. Pas lapor malah dilaporkan balik, begitu juga memberikan kesaksian yang dianggap palsu, juga akan dilaporkan balik," tandasnya.

Hal ini, lanjut Haris, tidak bisa terus dibiarkan. Oleh karenanya, perlu peran tegas dari aparat penegak hukum untuk meminimalisir adanya laporan balik atau ancaman bagi saksi atau pelapor akibat kesaksian yang diberikannya.

"Padahal kalau sesuai Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas kesaksiannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan itikad baik," pungkasnya.