Feature

Dilema UMK Bekasi vs Kelayakan Upah Buruh

Kamis, 09 November 2017 10:00:00
Editor : Fauzi | Reporter : Leny Kurniawati

SPSI Kota Kabupaten Bekasi
SPSI Kota Kabupaten Bekasi

Share this








Regulasi penetapan UMK Bekasi tumpang tindih. Upah Buruh yang ditetapkan merupakan standar untuk buruh yang masih lajang.

BEKASI – Jarum jam menunjukkan pukul lima sore, saat Haryanto (35) asyik menyeruput segelas kopi ditemani 2 potong goreng, di salah satu sudut Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi, Rabu (8/11). Mata dan jarinya sesekali disibukkan dengan telepon seluler miliknya. Tak jarang jidatnya mengerut sambil bergumam pelan. Ya, Haryanto tengah menunggu teman-temannya sesama buruh yang tergabung dalam SPSI Kota Kabupaten Bekasi yang tengah membahas UMK Bekasi 2018 di Dinsos Kota Bekasi. Seringkali dipandang sebagai kelas masyarakat pekerja, penetapan upah buruh pada kenyataannya menyita waktu dan bisa memerangruhi roda perekonomian.

“Ini masih ngikutin perkembangan UMK Kota Bekasi mas. Masih dirundingkan kata teman di SPSI, jadi masih harus menunggu dulu. Yah, lumayan deg-degan lah nunggunya berapa nanti yang akan kita terima, kan sudah bisa dihitung,” jelas pria satu anak yang bekerja di salah satu pabrik produsen mie ini.

Sehari-hari, Haryanto bekerja sebagai tenaga administrasi, termasuk bersentuhan langsng dengan pada pemasok terigu untuk bahan baku produksi tempatnya bekerja. Sehari ini bekerja selama delapan jam dengan 6 hari kerja seminggu. “Ya termasuk kurang. Kalau dibilang defisit, ya defisit,” tukasnya.

Pria yang tinggal di Ujung Harapan, Kota Bekasi ini menuturkan, kendati memeroleh berbagai tunjangan dari perusahaan, nominal keseluruhannya yang tidak mencapai Rp 500 ribu dirasa jauh dari mencukupi bagi pekerja yang sudah berkeluarga seperti dirinya. “Standar upah layak yang dipakai saat ini merupakan standar bagi pekerja lajang. Kalau yang sudah berkeluarga seperti saya, ya kurang relevan mengikut upah minimum,” sungutnya.

Tak hanya soal standar, Haryanto pun menyayangkan tumpang tindihnya regulasi dan landasan hukum dalam menetapkan upah buruh yang dipakai oleh Dewan Pengupahan dalam menetapkan UMK Bekasi. “Peraturan yang pertama menggunakan aturan Kementerian Ketenagakerjaan, itu baik bagi pekerja. Nah satu lagi, PP No.78 tahun 2015. Di situ komponen kebutuhan hidup layak pekerja dikesampingkan. Itu yang terus kami perjuangkan,” tegasnya.

Haryanto mengakui jika kondisi saat ini pun tidak terlalu bersahabat bagi seluruh sektor bisnis. Namun di sisi lain, jika kenaikkan beragam harga kebutuhan tidak diikuti dengan kenaikkan upah, tentu akan menyusahkan pekerja dengan keluarganya. “Tapi kalau naiknya cuma Rp 100 ribu – Rp 200 ribu, sama saja kami harus menerima kenyataan pahit,” getirnya.

Bersama rekan-rekannya, Haryanto terus berjuangan dan berharap upah buruh bisa disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. Selama ini, buruh sudah lama menunggu besaran UMK Bekasi belum seperti yang diharapkan. “Kami sudah capek selama ini kepentingan dan masukkan buruh hanya ditampung, tidak diakomodir. Pemerintah baru mengakomodir keinginan perusahaan saja,” kesalnya.