Depok > Pendidikan

SMPN 2 Depok Terapkan Absensi Digital

Senin, 09 Januari 2017 15:28 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : M Nashrudin Albaany

SMPN 2 Depok
SMPN 2 Depok

Share this





Para orangtua murid dapat lebih mudah memantau anak-anaknya. Sebab, mesin absensi terhubung dengan aplikasi Smart School.

DEPOK - Terhitung mulai Senin (9/1/2017), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Depok mulai mengujicobakan sistem absensi digital bagi seluruh siswa kelas VII dan VIII. 

Kepala Sekolah SMPN 2 Depok Sumarno menyebut, tujuannya mempermudah para orangtua mengetahui data absen siswa secara akurat. Pasalnya, alat absensi terkoneksi dengan aplikasi Smart School yang dapat diunduh melalui smartphone.

"Ini salah satu terobosan kami agar para orangtua bisa mengetahui rekapan absensi anaknya dengan membuka ponselnya. Tentunya mereka harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu," katanya kepada infonitas.com.

Selain absensi, aplikasi juga terhubung dengan rekapan nilai. Serta, bisa menjadi wadah sosialisasi beragam pengumuman dari sekolah. “Sehingga, orangtua tidak perlu lagi datang langsung ke sekolah,” ucap Sumarno.

Dalam penerapannya, setiap siswa mendapat kartu akses untuk melakukan perekaman saat datang dan pulang sekolah. “Namun, saat ini, baru dua alat absensi. Ke depan, bisa saja lebih banyak lagi alatnya sehingga siswa dapat lebih mudah,” tuturnya.







Depok > Pendidikan

Kantor RW Sukmajaya Disulap Jadi PAUD

Jumat, 10 Februari 2017 17:25 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : M Nashrudin Albaany

PAUD di  Kecamatan Sukmajaya, Depok. (Baany)
PAUD di Kecamatan Sukmajaya, Depok. (Baany)

Share this





Tempat tersebut bernama Pos PAUD Cempaka, yang terletak di kantor RW 02, Kelurahan Baktijaya, Sukmajaya, Depok

DEPOK - Upaya meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Kecamatan Sukmajaya, Depok terus dilakukan. Bahkan, di salah satu RW yang ada di kecamatan ini terdapat sebuah kantor RW disulap menjadi tempat pendidikan anak.

Tempat tersebut bernama Pos PAUD Cempaka, yang terletak di kantor RW 02, Kelurahan Baktijaya, Sukmajaya, Depok.

Kantor RW diubah sebagai tempat belajar lantaran lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan PKK masih belum memiliki ruang belajar sendiri.

"Kantor RW 02 di Baktijaya itu selama ini menjadi tempat untuk berkegiatan warga. Tapi karena ada salah satu PAUD di sana yang belum punya tempat sendiri. Mereka kami izinkan menggunakan kantor RW 02 sebagai tempat belajar mengajar," ujar Camat Sukmajaya, Taufan Abdul Fatah kepada infonitas.com di Sukmajaya, Depok, Jumat (10/2/2017).

"Ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan dan semangat kepada anak-anak dan tenaga pengajar untuk lebih baik. Meskipun masih mengalami keterbatasan dari sarana belajar," lanjut dia.

Taufan juga mengaku terus memberikan motivasi ke sejumlah PAUD yang masih mengalami kendala. Baik dari segi tempat belajar mengajar, mau pun tenaga pendidik yang tersedia.

"Saya juga mengapresiasi para tenaga pendidik PAUD yang setiap harinya bersemangat mengajar anak-anak. Karena saya lihat semangat mereka itu terus membara meski dengan fasilitas yang apa adanya," kata dia.

Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Camat Tapos, Depok ini mengatakan, usia PAUD dan TK adalah usia emas.

"Jadi, dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki anak-anak tetap harus mendapatkan pendidikan dengan baik," kata dia.

 







Depok > Pendidikan

Guru Dika Tolak Jadi Staf Perpustakaan

Jumat, 20 Januari 2017 16:58 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Apriyadi Hidayat

Andika Ramadan Febriansah, guru sejarah SMAN 13 Kota Depok yang diduga diberhentikan akibat curhat di media sosial.
Andika Ramadan Febriansah, guru sejarah SMAN 13 Kota Depok yang diduga diberhentikan akibat curhat di media sosial.

Share this





Dika akan menempuh cara lain agar haknya mengajar bisa didapat kembali.

DEPOK - Polemik pemberhentian guru SMAN 13 Kota Depok, Andika Ramadan Febriansah, terus bergulir. Pihak sekolah bersikeras memindahkan guru sejarah tersebut menjadi staf perpustakaan, namun hal tersebut ditolak Dika.

Dika menyatakan, pihaknya akan menempuh langkah lain agar haknya mengajar bisa didapat kembali. "Tanpa mengurangi hormat terhadap pustakawan, saya menolak jika ditempatkan di perpustakaan. Saya akan berjuang di luar. Saya akan menempuh cara lain. Bagaimana pun caranya," ujar Dika.

Ngototnya Dika untuk kembali mengajar bukan tanpa alasan, menurut dia, murid-muridlah yang membuat dirinya terus memperjuangkan agar bisa kembali mengajar. "Ini semua karena anak-anak. Kalau bicara gaji, saya tidak sejahtera di sana (SMAN 13). Tapi ini karena semangat anak-anak. Saya harus ada untuk mereka, saya harus hadir untuk mereka. Karena anak-anak juga terus memperjuangkan saya agar bisa tetap mengajar," tandasnya.

Dika meyakini, adanya upaya untuk memberhentikan dirinya lantaran persoalan cuhatannya di media sosial yang mengkritik dunia pendidikan. Tidak itu saja, Dika juga menentang terhadap pungutan liar yang terjadi di sekolah tersebut.

"Ini bukan hanya persoalan saya belum lulus kuliah. Saya bisa menjamin jika skripsi saya tidak akan terganggu jika saya sambil mengajar. Hal yang sangat disayangkan lagi ketika murid diintimidasi dengan dipaksa menandatangani surat pemberhentian saya. Anak-anak langsung minta maaf ke saya karena harus menandatangani itu karena tidak sesuai hatinya," jelas mahasiswa UNJ itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tersebut menyeruak lewat tagar #SavePakDika di media sosial. Pihak Dika menilai bahwa diberhentikannya sebagai guru karena curhatannya di media sosial berjudul 'Pendidikan Kita Memang Kacau, Adikku' (http://andikaramadhanf.tumblr.com/post/154029284356/pendidikan-kita-memang-kacau-adikku).







Depok > Pendidikan

Disdik Depok Minta Sekolah Mendata Peserta UN Dengan Baik

Jumat, 20 Januari 2017 16:40 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Sekertaris Disdik Kota Depok Siti Chaerijah
Sekertaris Disdik Kota Depok Siti Chaerijah

Share this





Disdik Kota Depok berharap agar pihak sekolah dapat segera melakukan pendataan siswa sesegera mungkin, sesuai dengan waktu yang ditentukan.

MARGONDA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melakukan sosialisasi pengisian absensi peserta UN di sekolah-sekolah. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk mendata  seluruh calon peserta Ujian Nasional (UN) dengan baik dan menyeluruh.

Sekertaris Disdik Kota Depok Siti Chaerijah mengatakan, sosialisasi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah dilakukan. Sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD), sosialisasi akan dilakukan ke beberapa Kecamatan di Kota Depok.

"Untuk proses pendataannya sendiri, melalui aplikasi Bio-UN. Aplikasi ini dapat diakses secara online maupun offline. Saat pendataan, pihak sekolah dapat melakukan secara offline. Namun, ketika seluruh datanya sudah benar maka dapat langsung di upload dengan sistem online," ujarnya saat ditemui diruanganya, Jumat (20/1/2017).

Dia menjelaskan, batas pendataan dilakukan hingga tanggal 25 Januari 2017. Selanjutnya, data akan ditarik oleh pihak Provinsi agar nantinya dilakukan pencetakan kartu ujian bagi peserta UN.

"Diberikan batas pendataan siswa hingga akhir bulan ini. Berbagai kendala dapat dikomunikasikan sebelum batas waktu itu," imbuh perempuan yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok ini.

Dirinya pun berharap agar pihak sekolah dapat segera melakukan pendataan siswa sesegera mungkin, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain itu, pihak sekolah juga harus mendata dengan benar agar tidak ada siswa yang terlewat.

"Kami minta pihak sekolah mempehatikan dengan baik dan teliti saat mendata. Karena dikhawatirkan nanti jika ada yang terlewat dan siswanya tidak akan mendapat kartu peserta UN," tutupnya.







Depok > Pendidikan

Soal Pemecatan Guru Honorer, Komisi D DPRD Akan Panggil Disdik Depok

Rabu, 18 Januari 2017 18:08 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Ilustrasi Pungli Pendidikan
Ilustrasi Pungli Pendidikan

Share this





DPRD mendesak Disdik Kota Depok untuk menyelidiki adanya dugaan pungli di instansi pendidikan seperti yang dilaporkan.

CILODONG - Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Lahmudin Abdullah akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Pemanggilan tersebut terkait dengan kabar pemecatan salah seorang guru honorer Andika Ramadhan Febriansah, yang mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) di SMA Negeri 13 Depok.

Pihaknya mendesak Disdik Kota Depok untuk menyelidiki adanya dugaan pungli di instansi pendidikan seperti yang dilaporkan Andika melalui media sosial (medsos). "Kalau dugaan itu benar, artinya sudah mengarah ke delik hukum. Seharusnya, diselidiki permasalahan itu," ujarnya, Rabu (18/1/2017).

Lahmudin menuturkan, pengangkatan guru honorer seharusnya bukan kewenangan kepala sekolah (Kepsek). Karena, kepsek dan guru merupakan pelaksana kebijakan yang dibuat oleh Disdik. "Tugas Kepsek itu hanya memindahkan siswa dari kelas A ke kelas B. Kalau pengangkatan dan pemberhentian guru itu seharusnya di Disdik," ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya memaparkan jika memang sekolah tersebut membutuhkan penambahan guru, seharusnya disampaikan melalui Disdik. Selanjutnya, baru bisa dilakukan perekrutan. Namun, jika kepsek berinisiatif sendiri menambah guru honorer, itu juga harus ada tembusan ke Disdik.

"Guru honorer kan digaji melalui APBD, sehingga jika tidak ada tembusan ke Disdik, tidak mungkin pemerintah yang menggajinya. SK guru honorer harus masuk ke Dinas," terangnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kebijakan kepsek SMA Negeri 13 Depok yang merekrut guru honorer yang belum lulus S1. "Dasarnya apa merekrut guru yang belum lulus kuliah. Seharusnya, dari awal perekrutan itu bisa dicegah," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Kepsek SMA Negeri 13 Depok Mamad Mahpudin beralasan bahwa Andika dipindahkan ke bagian perpustakaan, karena yang bersangkutan sesuai surat lamaran kontrak kerjanya masih lulusan SMA. "Guru tersebut kini masih kuliah di UNJ dan diharapkan dengan pemindahan ini, dia dapat lebih fokus untuk menyelesaikan skripsi sarjananya," ucapnya.

Menurut dia, jika dipaksakan tetap mengajar, tentunya akan menyalahi aturan yang berlaku bahwa guru atau pengajar setingkat SMA, SMK dan sederajat minimal lulusan sarjana. "Masa kontrak kerjanya dia itu sampai Juli 2017. Jadi tidak ada pemecatan kepada Andika," tuntasnya.







Depok > Pendidikan

3 Tahun Dibangun Gedung SMAN 13 Depok Tak Kunjung Rampung

Rabu, 18 Januari 2017 18:00 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

SMAN 13 Tapos, Kota Depok
SMAN 13 Tapos, Kota Depok

Share this





Di lantai 2 SMAN 13 yang siswa kelas X dan XI hanya berdinding pembatas triplek yang di cat warna krem, tanpa pintu kelas dan daun jendela.

TAPOS – Sudah hampir 3 tahun pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Depok tak kunjung selesai. Hal inipun memaksa ratusan siswa belajar dengan kondisi yang kurang nyaman.

Pantauan infonitas.com, di lantai 2 SMAN 13 yang siswa kelas X dan XI hanya berdinding pembatas triplek yang di cat warna krem, tanpa pintu kelas dan daun jendela. Hal inipun membuat para orangtua siswa kecewa.

"Kami berharap dengan adanya pelimpahan kewenangan SMA, SMK dan sederajat dari Pemkot Depok ke Pemprov Jawa Barat, kelanjutan pembangunan sekolah ini dapat segera diselesaikan," ujar Nurul Afifah (55), salah satu orangtua siswa SMAN 13 Depok, Rabu (18/1/2017).

Saat ini, kondisi bangunan baru setengah jadi atau sekitar 60 persen. Namun, kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tetap berlangsung dan diklaim sama sekali tak terganggu. Hanya saja, Nurul dan sebagian orangtua siswa lainnya merasa prihatin dengan kondisi bangunan yang belum sepenuhnya rambung dibangun.

"Selama ini pembangunan tidak selesai, katanya ada oknum yang berkepentingan sengaja menghambat pembangunan sekolah ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 13 Depok Mamad Mahpudin mengakui, kelanjutan pembangunan gedung sudah diajukan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok maupun Propinsi Jawa Barat. Baik untuk menuntaskan pembangunan ruang kelas, mushola, kamar mandi, lapangan olahraga dan tempat parkir.

"Selama ini, untuk kamar kecil, lapangan olahraga dan upacara kami masih menggunakan lahan milik SDN Cisalak Pasar. Karena 3 tahun ini memang kondisi bangunan masih belum selesai dikerjakan, karena anggaran tahun 2016 tidak cukup," pungkasnya.







Depok > Pendidikan

Peresmian SDN Kalibaru 6 Depok

Senin, 09 Januari 2017 16:09 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : M Nashrudin Albaany

wali kota depok, mohammad idris
wali kota depok, mohammad idris

Share this





Idris berharap perbaikan-perbaikan sekolah di Kota Depok dapat terus dilakukan secara komprehensif.

CILODONG - Wali Kota Depok Mohammad Idris meresmikan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalibaru 6, Cilodong, Depok, Senin (9/1/2017). Sebelumnya, kondisi gedung sempat rusak parah hingga memaksa para murid menumpang belajar di sekolah lain.

Dana pembangunan gedung berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2016 sebesar Rp 675 juta. "Alhamdulillah, pelaksanaan pembangunannya tepat waktu. Sehingga tahun ini bisa digunakan," ucapnya di SDN Kalibaru 6, Jalan Mandor Samin RT.2/5 Cilodong, Depok.

Idris berharap, kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dapat terus fokus melakukan perbaikan-perbaikan sekolah secara komprehensif. Sehingga, siswa dapat merasakan suasana belajar yang lebih nyaman.

"Kita harus meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan memberikan fasilitas yang nyaman untuk belajar siswa. Semoga gedung baru ini menjadikan mereka semakin nyaman untuk belajar, sehingga bisa meningkatkan prestasi," tuturnya.

Kepada Disdik Kota Depok Mohammad Thamrin menyampaikan, selain SDN Kalibaru 6, pihaknya juga tengah melakukan renovasi gedung SDN Cilodong 1 dan SDN Kalimulya 4 saat ini.

"Untuk di SDN CIlodong 1, pembangunannya sudah selesai, dan tinggal diresmikan. Sementara untuk SDN Kalimulya 4 proses perbaikan sudah mencapai 94 persen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat segera diselesaikan," pungkasnya.