Depok > Laporan Utama

WNA Kini Bisa Miliki e-KTP

Senin, 09 Januari 2017 14:11 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Pembuatan e-KTP bagi WNA di Kantor Disdukcapil Kota Depok
Pembuatan e-KTP bagi WNA di Kantor Disdukcapil Kota Depok

Share this





e-KTP untuk WNA dibatasi waktu berdasarkan izin tinggal yang diberikan.

DEPOK – Warga Negara Asing (WNA) kini bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Namun, berbeda dengan e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berlaku seumur hidup. Maka e-KTP untuk WNA dibatasi waktu berdasarkan izin tinggal yang diberikan.

"Tapi, tidak semua WNA bisa memilikinya. Pembuatan e-KTP hanya kami berikan kepada mereka yang sudah mengantongi izin tinggal di Indonesia dari kantor Imigrasi," ujar Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Diarmansyah, Senin (9/1/2017).

Dirinya menjelaskan, bagi WNA yang telah memiliki izin tinggal tetap dari Imigrasi, atau yang sebelumnya telah memiliki KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kini bisa melapor ke Disdukcapil untuk dilakukan perekaman agar tercatat dalam e-KTP.

"Mereka bisa langsung datang ke kantor kami di Gedung Dibaleka 2 lantai 2 untuk melakukan perekaman dan pencetakan. Karena yang berlaku sekarang adalah e-KTP," tambahnya.

Lebih jauh, Diarmansyah mengungkapkan bahwa pada umumnya e-KTP yang diterbitkan untuk WNA memiliki blanko yang sama dengan e-KTP untuk WNI. Perbedaan mencolok hanya terdapat di keterangan asal warga negara dan masa berlakunya.

"Jika di e-KTP yang diterbitkan untuk WNI mencantumkan masa berlaku seumur hidup. Maka masa berlaku e-KTP untuk WNA disesuaikan dengan izin tinggal yang dimiliki," katanya.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Sementara bagi WNA yang ingin memperpanjang masa berlaku e-KTPnya, diwajibkan juga untuk memperpanjang Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dari Imigrasi.

"Umumnya sih masa berlaku SKTT ini selama setahun. Jadi setelah setahun harus diperpanjang lagi, baik SKTT maupun e-KTP-nya," pungkas Diarmansyah.







Depok > Laporan Utama

Sudah 6 Bulan Blanko e-KTP di Depok Kosong

Jumat, 24 Februari 2017 14:19 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Chandra Purnama

Ilustrasi E-KTP
Ilustrasi E-KTP

Share this





Warga yang melakukan perekaman data September 2016 belum menerima bentuk fisik e-KTP hingga saat ini.

DEPOK – Permasalahan pembuatan e-KTP di Kota Depok tak kunjung terselesaikan. Indah Rizki (25) misalnya. Warga Komplek Pelni, Baktijaya, Sukmajaya, Depok ini belum memperoleh bentuk fisik e-KTP hingga sekarang. Padahal, dia sudah melakukan perekaman data sejak September 2016.

Akibatnya, dia terpaksa mengundur tanggal pernikahannya. “Saya rencananya mau nikah di awal Januari 2017 kemarin, tapi karena e-KTP engga jadi-jadi akhirnya ditunda. Syarat pembuatan buku nikah itu kan e-KTP. Kalau tidak ada, gimana buatnya," keluh dia kepada infonitas.com di Depok, Jumat (24/2/2017).

Lurah Baktijaya HM Saiun membenarkan. Proses pembuatan e-KTP pada September 2016 memang belum selesai karena belum ada kiriman blanko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri.

Namun, pihak kelurahan akan memberikan surat keterangan resmi kepada warga yang belum mendapatkan bentuk fisik e-KTP. “Surat keterangan inilah yang bisa dipergunakan untuk keperluan administrasi. Surat ini bisa sebagai pengganti e-KTP,” ucapnya.

Sebenarnya, tidak hanya di Kelurahan Baktijaya. Hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Sukmajaya mengalami permasalahan serupa. “Memang belum ada yang jadi,” pungkasnya.







Depok > Laporan Utama

Ini Penyebab Warga Tak Punya E-KTP

Kamis, 26 Januari 2017 11:21 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : M Nashrudin Albaany

Ilustrasi E-KTP
Ilustrasi E-KTP

Share this





Sebanyak 99.014 warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP belum bisa dicetak.

MARGONDA – Sekitar 30 persen warga Depok yang berusia diatas 17 Tahun belum memiliki Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Penyebabnya, sejak akhir Oktober 2016, blanko yang digunakan untuk mencetak perekaman data warga masih kosong dan belum mendapat pasokan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok mencatat, saat ini total penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.571.745 orang. Artinya, 466.525 warga atau sekitar 30 persen belum mempunyai e-KTP. Selain itu, masih ada sebanyak 99.014 warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP, tetapi belum dapat dicetak.

"Kewenanganya soal blanko ada di sana. Masalah kekurangan blanko ini sebenarnya juga terjadi diseluruh daerah di Indonesia," Kepala Seksi (Kasie) Identitas Penduduk Disdukcapil Depok, Jaka kepada infonitas.com, Kamis (26/1/2017).

Menurut dia, Kemendagri telah memberikan surat edaran kepada seluruh Disdukcapil diseluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa blanko E-KTP sebanyak 8 juta keping gagal lelang. Tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis.

"Surat itu berisi bahwa Kemendagri tidak berani memaksakan diri untuk melakukan lelang, karena akan menjadi masalah hukum bila ditetapkan pemenangnya. Sebagai pengganti e-KTP yang belum dicetak, kami memberikan surat keterangan sementara kepada warga yang sudah melakukan perekaman," paparnya.

Lebih lanjut, kata Jaka, saat ini per harinya ada sekitar 2 hingga 5 warga yang melakukan perekaman e-KTP di 63 kelurahan yang ada di Depok. Untuk itu, dirinya pun meminta agar warga bersabar menunggu e-KTPnya di cetak. "Kami minta warga bersabar, karena kami masih menunggu blanko dari pusat. Apalagi sekarang batas waktu perekaman e-KTP juga sudah diperpanjang," pungkasnya.







Depok > Laporan Utama

Meski Blanko Kosong, Perekaman e-KTP di Depok Tetap Jalan

Senin, 16 Januari 2017 12:37 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Lurah Abadijaya, Depok Pairin
Lurah Abadijaya, Depok Pairin

Share this





Masih banyak warga yang hingga kini belum melakukan perekaman e-KTP.

SUKMAJAYA - Kekosongan blanko e-KTP yang terjadi di Kota Depok, tidak mempengaruhi pelayanan warga di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya. Hingga kini, layanan perekaman data e-KTP tetap diberikan kepada warga.

Lurah Abadijaya, Pairin mengaku hal tersebut terus dilakukan karena permintaan pembuatan e-KTP sangat tinggi. Belum lagi, masih banyak warganya yang hingga kini belum melakukan perekaman e-KTP.

"Pelayanan dan perekaman data tetap berjalan, meskipun ada kendala di ketersediaan blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tuturnya saat ditemui infonitas.com di kelurahan Abadijaya, Senin (16/1/2017).

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Lurah Jatimulya, Kecamatan Cilodong, ini menambahkan bahwa kekosongan blangko sudah terjadi sejak Oktober 2016 lalu. Akibatnya, masyarakat yang sudah melakukan perekaman sejak saat itu hingga kini, belum bisa mendapatkan e-KTP.

Untuk menyiasatinya, pihaknya pun memberikan surat pengantar kepada warga yang belum mendapat e-KTP. Namun, surat tersebut dikeluarkan jika ada permintaan dari warga bersangkutan.

Pairin mengaku, hingga kini belum dapat memastikan kapan blangko e-KTP dapat tersedia. Pihaknya masih menunggu informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok. 

"Kami masih menunggu informasi dari pihak Disdukcapil, karena mereka lah yang mendistribusikan blanko e-KTP kepada setiap kelurahan di Kota Depok," ungkapnya.

Dirinya pun meminta agar masyarakat dapat bersabar dalam menunggu ketersediaan blangko e-KTP. "Tolong bersabar, karena blanko itu yang mengeluarkan langsung dari pemerintah pusat. Kami disini hanya melakukan perekaman dan pencetakan saja," pungkasnya.







Depok > Laporan Utama

Layanan e-KTP Untuk WNA Sudah Ada Sejak Akhir Tahun

Senin, 09 Januari 2017 15:01 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

WNA asal Korea membuat e-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Depok
WNA asal Korea membuat e-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Depok

Share this





Di Kota Depok sejak akhir tahun lalu tercatat sudah 735 orang WNA yang mengurus e-KTP.

DEPOK – Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Diarmansyah mengatakan, pelayanan untuk Warga Negara Asing (WNA) yang hendak mnegurus e-KTP sudah dilakukan sejak akhir tahun 2016.

Menurut dia, para WNA yang mengurus e-KTP di Kota Depok berasal dari berbagai negara. Namun, sebagian besar WNA tersebut berasal dari Korea Selatan. Sedangkan tujuan para WNA tinggal di Depok di antaranya untuk berkeluarga, bekerja, maupun untuk belajar.

"Sejak akhir tahun 2016 lalu, sudah ada 735 orang WNA yang mengurus ke kami, karena mereka sebagian besar tinggal di Depok. Tujuannya untuk sekolah, oleh karena itu kecamatan yang banyak dijadikan sasaran itu Kecamatan Beji," katanya, Senin (9/1/2017).

Dirinya mengungkapkan para WNA yang mengurus pembuatan e-KTP di Disdukcapil ada yang melakukan sendiri secara pribadi. Dan ada yang diurus oleh agen tempat WNA itu bekerja. "Sebagian besar yang mengurus sendiri seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat e-KTP ini adalah mahasiswa," terangnya.

Diarmansyah mengingatkan, para WNA yang tinggal di Depok untuk tertib dan tepat waktu dalam mengurus administrasi kependudukan. Sebab, jika ketentuan itu dilanggar, maka WNA tersebut akan dikenakan sanksi denda.

"Kalau mengurus sesuai dengan waktu yang ditetapkan semuanya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi kalau telat, berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan memang ada ketentuan denda yang diatur," tandasnya.







Depok > Laporan Utama

Blanko Kosong Pencetakan e-KTP Warga Depok Terancam Molor

Kamis, 17 November 2016 15:56 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Purwanto

Ilustrasi e-KTP
Ilustrasi e-KTP

Share this





Warga Depok harus bersabar lebih lama lagi untuk menunggu pencetakan e-KTP.

MARGONDA – Pencetakan e-KTP di Depok yang ditargetkan sudah bisa dilakukan pada awal Desember 2016 terancam molor. Sebab, pengadaan blanko e-KTP di Kemendagri dinyatakan gagal lelang dan harus diulang kembali.

"Kami sudah klarifikasi ke Kemendagri, kapan blanko e-KTP bisa didistribusikan ke Depok. Tapi, mereka bilang kalau pengadaan lelang blanko e-KTP yang kosong sejak Oktober lalu dinyatakan gagal," kata Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Misbahul Munir, Kamis (17/11/2016).

Hal ini pun membuat warga Depok harus bersabar lebih lama lagi untuk menunggu pencetakan e-KTP. "Apakah mundur atau tidak targetnya, saya tidak tahu. Coba ditanyakan ke Kemendagri," ujarnya.

Yang pasti, kata dia, hingga kini ketersediaan blanko e-KTP di 63 kelurahan yang ada di Kota Depok masih kosong. Selain itu, belum ada kepastian kapan ketersediaan blanko e-KTP dari Kemendagri dapat didistribusikan ke Depok.

"Jadi belum ada kepastian dari Kemendagri kapan blanko e-KTP sudah ada di Depok. Sehingga pencetakan e-KTP di Depok sampai saat ini belum dapat dilakukan," pungkasnya.







Depok > Laporan Utama

Kota Depok Kehabisan Blanko e-KTP

Rabu, 16 November 2016 13:09 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Farid Hidayat

Kepala Disdukcapil Kota Depok Misbahul Munir
Kepala Disdukcapil Kota Depok Misbahul Munir

Share this





Belum ada kepastian kapan ketersediaan blanko e-KTP dari Kemendagri untuk Kota Depok.

MARGONDA – Menanggapi banyaknya keluhan warga terkait lambannya proses pembuatan e-KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Misbahul Munirmengatakan, hingga kini ketersediaan blanko e-KTP dari Kemendagri di 63 kelurahan yang ada di Depok masih kosong.

Menurutnya, belum ada kepastian kapan ketersediaan blanko e-KTP dari Kemendagri tersebut. "Sehingga, pencetakan e-KTP di 63 kelurahan di Depok sampai sekarang belum bisa dilakukan," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Depok, Rabu (16/11/2016).

Munir mengakui, pihaknya banyak mendapatkan aduan dari kelurahan terkait keluhan warga tersebut. "Karena mereka sudah melakukan perekaman sejak sebulan lalu atau bahkan lebih. Tapi pencetakan belum bisa dilakukan," terangnya.

Padahal, kata dia, sesuai SOP pembuatan e-KTP hanyalah 14 hari dalam kondisi normal, dimana blangko e-KTP tersedia. Namun, sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri pada 1 Oktober 2016, menyebutkan bahwa persediaan blanko e-KTP sudah habis atau kosong.

"Jadi saat ini sedang dalam proses pelelangan untuk pengadaan blanko e-KTP. Diperkirakan sampai dengan akhir November atau awal Desember, pengadaan baru bisa dilakukan. Kami minta warga bersabar menunggu," kata Munir.

Dirinya menerangkan, bagi warga yang sudah melakukan perekaman namun e-KTP nya belum tercetak, bisa menggunakan Surat Keterangan (SK) yang dapat digunakan untuk pelayanan publik. "Surat keterangan ini sebagai pengganti e-KTP sementara, sampai blanko ada dan pencetakan bisa dilakukan," tandasnya.







Depok > Laporan Utama

Disdukcapil Kota Depok Berikan Layanan Akta Nikah Gratis

Rabu, 23 Maret 2016 16:50 WIB
Editor : Fauzi | Reporter : Farid Hidayat

Kadisdukcapil Kota Depok Misbahul Munir.
Kadisdukcapil Kota Depok Misbahul Munir.

Share this





Disdukcapil Kota Depok berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat kurang mampu yang pernikahannya belum tercatat secara hukum.

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) dan Kementerian Agama Kota Depok, berencana melaksanakan program pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka penerbitan akta perkawinan buku nikah dan akta kelahiran (sidang isbat nikah).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Misbahul Munir mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu yang sudah menikah secara agama, tapi belum sah secara negara.

"Program isbat nikah ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat kurang mampu di 11 kecamatan di Kota Depok. Kami menargetkan di tahun ini masing-masing kecamatan difasilitasi sebanyak 50 pasangan," ujarnya kepada infonitas.com, Rabu (23/3/2016).

Munir menjelaskan, untuk syarat bagi masyarakat yang akan mengikuti program ini adalah, masyarakat kurang mampu dan merupakan pernikahan pertama. Menurutnya, nantinya dalam pelayanan isbat nikah ini, masyarakat akan memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akte kelahiran secara gratis.

"Usai mengikuti sidang isbat nikah, secara otomatis mereka akan memperoleh hak-hak yang sebelumnya didapatkan dan akan sah secara hukum negara," tambahnya.

Munir juga memprediksi, akan ada sekitar 550 pasangan di Kota Depok yang akan mengikuti sidang isbat nikah.

"Intinya kami ingin agar masyarakat yang kurang mampu dapat diakui pernikahannya. Tidak hanya secara agama, tapi juga secara hukum," pungkasnya.