Depok > Laporan Utama

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Menteri Susi Tidak Banyak Bicara

Selasa, 17 Oktober 2017 17:05 WIB
Editor : Waritsa Asri | Reporter : Wildan Kusuma

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Foto : Wildan Kusuma

Share this








Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tidak banyak bicara soal reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, kewenangannya tidak berada di bawahnya.

DEPOK - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak banyak bicara soal reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, yang mengurus reklamasi sudah diberikan kewenangan ke Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik Anies Baswedan.

“Itu sudah di Pak Menko dan Pak Anies ya,” ujar Susi, usai mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kota Depok, Selasa (17/10/2017).

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mempersilahkan pengembang untuk melanjutkan reklamasi melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017  tentang pencabutan moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta.

Menurut Luhut, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki hak untuk membatalkan reklamasi karena kewenangan itu sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat.  

Sementara itu, dalam pidato perdananya di hadapan ribuan warga, Anies Baswedan sempat menyinggung soal reklamasi. Menurut dia, pengelolaan tanah, air, teluk dan pulau tidak boleh diletakan di atas kepentingan individu maupun korporat.

Anies menambahkan, semua pembangunan di Jakarta akan menerapkan asas semua untuk semua dan Jakarta untuk semua. Ia menjelaskan, pengelolaan tanah, air teluk dan pulau tidak boleh diletakan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk suatu golongan, suatu perhimpunan atau suatu korporasi tapi untuk kepentingan warga Jakarta semua.