Depok > Laporan Utama

Siswa SMAN 13 Depok Kecewa Gurunya Dipecat

Rabu, 11 Januari 2017 18:37 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Isi kecaman siswa SMAN 13 Depok di Medsos
Isi kecaman siswa SMAN 13 Depok di Medsos

Share this





Para siswa mnuliskan kekecewaannya tersebut di berbagai media sosial dengan memasang hastag #SavePakDika #SavePendidikanIndonesia #SMAN13Depok.

DEPOK – Kabar pemecatan seorang guru honorer di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok Andika Ramadhan Febriansah, karena curhat di sosial media (sosmed) mengenai tindak pungutan liar (pungli), disayangkan oleh para siswanya.

Di sejumlah medsos, banyak siswa SMAN 13 Depok yang menyayangkan tindakan pemecatan tersebut. Sebab mereka menilai Andika merupakan guru yang sangat ramah dan dekat dengan siswanya. Tagar #SavePakDika #SavePendidikanIndonesia #SMAN13Depok pun mulai ramai dibeberapa medsos.

"Pak Andika adalah guru yang patut dijadikan panutan dan teladan. Ia guru yang kehadirannya pantas kami perjuangkan. Kami mengajak seluruh rekan-rekan untuk meramaikan medsos dengan menulis testimoni dan kesan terhadap Pak Andika dan sistem pendidikan yang makin lari dari tujuannya," tulis Kelya Melodia Kless.

Sementara itu, akun Alvin Nicola menuliskan rasa keprihatinannya terhadap kabar pemecatan gurunya tersebut. "Kami jelas merasa prihatin mendengar kabar bahwa salah satu guru kami diberhentikan oleh sekolah secara sepihak. Sebelumnya, tak pernah ada kabar bahwa guru kami tersebut akan diberhentikan oleh sekolah," tulisnya.

Menurut dia, sejak kehadiran Andika di SMAN 13 Depok pada Juli 2016, siswa banyak mendapatkan pemahaman dan wawasan baru yang sebelumnya tak pernah didapatkan di tempat lain.

Sebelumnya, tulisan Andika yang juga merupakan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mempertanyakan kebijakan oknum guru yang melakukan pungli pada siswa, dengan meminta uang buku, uang foto kopi, bahkan juga uang gedung.

 







Depok > Laporan Utama

2 Oknum Petugas Kelurahan di Depok Tertangkap Pungli

Kamis, 23 Februari 2017 19:07 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Apriyadi Hidayat

Pungli depok
Pungli depok

Share this





Modusnya meminta sumbangan sukarela PMI dan mematok harga pembuatan surat pengantar SKCK.

DEPOK - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Depok bergerak agresif. Selain kantor Dishub, tim juga mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Pancoranmas dan Kelurahan Depok Jaya.

Modusnya beragam, ada yang meminta sumbangan sukarela untuk PMI, ada juga yang mematok harga Rp 80 ribu kepada pemohon surat pengantar untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Demikian dikatakan Ketua Tim Saber Pungli yang juga Wakapolresta Depok AKBP Candra Kumara. Penggeledahan pertama dilakukan di Kantor Kelurahan Pancoranmas.

Tim mengamankan seorang PNS bagian register kelurahan berinisial Z yang melakukan pungli sebesar Rp 5.000 per KTP kepada setiap warga. Modusnya menawarkan karcis sumbangan PMI. “Padahal, karcisnya sudah kadaluarsa. Tertulis 2016,” ucapnya di lokasi, Kamis (23/2/2017).

Sedangkan di Kantor Kelurahan Depok Jaya, tim mengamankan seorang PNS berinisial Y karena melakukan pungli surat pengantar untuk keperluan pembuatan SKCK. Pelaku meminta uang Rp80 ribu untuk pembuatan surat itu," katanya.

Menurut Chandra, kedua petugas tersebut belum secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. “Masih kami periksa dan lakukan pengembangan. Jika terbukti, mereka terancam UU Tipikor dengan hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun,” ucapnya.

"Apapun dan berapapun besaran pungutan,  yang namanya pungli di tempat pelayanan publik itu tidak boleh. Diharapkan zero pungutan sesuai instruksi presiden. Jika warga melapor ada pungutan-pungutan itu, ya kami tindaklanjuti," tegasnya.







Depok > Laporan Utama

Terkait Pungli, Polisi Akan Periksa Kadishub Depok

Kamis, 23 Februari 2017 17:18 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Apriyadi Hidayat

pungli dishub depok
pungli dishub depok

Share this





Meski hanya Rp 500, tetapi bila dikalikan jumlah angkot, jumlah pungli bisa mencapai miliaran rupiah per tahun.

DEPOK - Usai menangkap oknum Dinas Perhubungan Kota Depok berinisal AB atas dugaan pungutan liar, Tim Satgas Sapu Bersih Pungli Polresta Depok langsung mengembangkan kasus tersebut ke UPT Dishub di Terminal Depok, Jalan Margonda, Kamis (23/2/2017). 

Petugas langsung menggeledah ruangan. Hasilnya ditemukan uang tunai sebesar Rp10.500.000 dan sejumlah buku rekening. "Kami yakin ini terjadi by system enggak mungkin bermain sendirian," kata Ketua Tim Saber Pungli yang juga Wakapolresta Depok, AKBP Candra Kumara.

Candra juga tak menampik akan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Gandara Budiana, terkait kasus tersebut. "Hasil penyidikan, tersangka mengaku uangnya dibagi-bagi ke atas. Ini yang akan kami kembangkan," tandasnya.

Sebelumnya, Tim Satgas Sapu Bersih Pungli Polresta Depok menangkap dan menahan pria berinisial AB alias Abi. Dia merupakan PNS yang bertugas sebagai operator Dishub Golongan II C.

Menurut Candra, tersangka mengaku melakukan pungli hanya Rp 500 kepada angkot yang melintas. "Resminya satu karcis retribusi itu Rp 500 tapi tersangka minta Rp 1.000 per karcis per sekali angkot melintas. Yang Rp 500 ini yang kami indikasikan pungli. Kalau satu angkot dalam sehari melintas lima kali, berarti Rp2.500 lalu berapa banyak angkot yang melintas?," tersang dia.

Dalam hitungan infonitas.com, potensi kebocoran dari retribusi siluman itu bisa mencapai miliaran rupiah dalam setahun. Jadi, Rp 2.500 dikali jumlah angkot di Kota Depok sebanyak 2.885 unit (berdasar data Dishub Depok). Hasilnya, berkisar Rp 7.212.500 per hari.

Jika dikalikan 30 hari maka pendapatan mereka mencapai Rp 216.375.000 per bulan atau Rp 2.596.500.000 per tahun dari mengais uang receh para sopir angkot. 

Hingga saat ini, infonitas.com masih berusaha meminta keterangan Kepala Dishub Kota Depok, Gandara Budiana. 







Depok > Laporan Utama

Oknum Dishub Depok Tertangkap Pungli

Kamis, 23 Februari 2017 17:07 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Apriyadi Hidayat

dishub depok pungli
dishub depok pungli

Share this





Oknum Dishub Depok melakukan pungli terhadap kendaraan angkutan kota yang melintas.

DEPOK - Polisi mengamankan empat oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok ketika tengah melakukan pungutan liar kepada sopir angkutan umum di pertigaan Parung Bingung, Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoranmas.

"Satu orang kami tahan karena alat bukti cukup. Adalah AB alias AB, petugas operator Dishub Golongan IIC. Dia sudah PNS. Sementara tiga lainnya kami bebaskan," ujar Ketua Sapu Bersih Pungli, Ajun Komisaris Besar Polisi Candra Kumara, Kamis (23/2/2017).

Menurut Candra, tersangka mengaku melakukan pungli Rp 500 kepada angkot yang melintas. "Resminya satu karcis retribusi itu Rp 500 tapi tersangka minta Rp1.000 per karcis per sekali angkot melintas. Yang Rp 500 ini yang kami indikasikan pungli. Soalnya ada laporan dari sopir angkot yang merasa resah," beber Candra.

Di tangan tersangka, polisi mengamankan uang tunai hasil pungli sebesar Rp52 ribu. "Tersangka dikenakan UU Tipikor dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun," tandasnya.







Depok > Laporan Utama

Lurah Cilangkap Berjuang Hapus Pungli

Kamis, 16 Februari 2017 17:51 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Chandra Purnama

Seorang warga Kelurahan Cilangkap sedang mengurus surat.
Seorang warga Kelurahan Cilangkap sedang mengurus surat.

Share this





Lurah Cilangkap Suaibun selalu meminta kepada bawahannya agar bekerja tanpa pamrih agar tidak terjadi praktik Pungli.

TAPOS – Praktik pungutan liar (Pungli) yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan, sudah menjadi potret buruk yang wajib diperbaiki oleh aparatur negara. Seperti yang dilakukan oleh Lurah Cilangkap Suaibun yang tengah berjuang mengubah stigma pungli di lingkungan pemerintahan.

Menurut Suaibun, seluruh warga Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos, Depok yang hendak mengurus semua keperluan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya sepeserpun.

"Semua hal yang bersifat pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Ini sudah perintah dari Wali Kota (Muhammad Idris)," cetusnya di ruang kerjanya di Kelurahan Cilangkap, Kamis (16/2/2017).

Selain itu, sambung Suaibun, dirinya selalu berkoordinasi dengan jajarannya di Kelurahan Cilangkap agar melayani warga dengan sepenuh hati. Bahkan dirinya juga meminta, agar bekerja tanpa pamrih agar tidak terjadi praktik Pungli.

"Jika ada oknum yang tertangkap tangan oleh petugas saber pungli, maka itu adalah tangung jawab oknum bersangkutan," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Depok telah membentuk tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) semenjak tongkat kepemimpinan dipegang oleh Wali Kota Muhammad Idris. Hal tersebut guna menghapus stikma negatif, tentang maraknya praktik Pungli di tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Depok.







Depok > Laporan Utama

Pertemuan Guru Dika, Orangtua Murid, dan Pihak Sekolah Diwarnai Ketegangan

Kamis, 19 Januari 2017 18:45 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Apriyadi Hidayat

Suasana forum pertemuan Guru Dika, Orangtua murid, dan SMAN 13, sempat diwarnai ketegangan karena adu argumentasi.
Suasana forum pertemuan Guru Dika, Orangtua murid, dan SMAN 13, sempat diwarnai ketegangan karena adu argumentasi.

Share this





Baik guru Dika, Orangtua Murid, dan SMAN 13 saling adu mulut mempertahankan argumen masing-masing.

DEPOK – Ketegangan mewarnai forum yang mempertemukan pihak SMAN 13 Kota Depok, guru Andika Ramadhan Febriansah, dan perwakilan orangtua murid. Bahkan, dalam forum tersebut sempat adu argumentasi dari masing-masing kubu. Adu mulut mempertahankan argumen masing-masing pun tak terhindarkan.

Suasana tersebut terjadi di sela konferensi pers yang dilangsungkan di aula Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok, Kamis (19/1/2017). Ajang klarifikasi dari masing-masing pihak itu berubah menjadi riuh ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan LSM ikut ambil bagian dalam kegiatan yang seharusnya menjadi momen untuk bertanya para awak media. Beruntung ketegangan itu tidak merambah menjadi kericuhan.

Forum tersebut pun dilanjutkan, sejumlah orangtua murid yang hadir menentang sistem belajar yang diterapkan oleh guru Dika, terlebih dengan adanya kelompok Studi Merdeka yang didirikannya.

Dika dalam klarifikasinya dihadapan orangtua murid itu mengakui kesalahannya tidak berkoordinasi dengan kepala sekolah mendirikan wadah diskusi Studi Merdeka. "Tapi saya bingung, kenapa dipermasalahkan? Apakah sekolah mengeluarkan saya karena alasan belum S1 atau karena kedekatan saya dengan murid?," ujarnya.

Dia menambahkan, didirikannya Studi Merdeka sebagai wadah murid untuk belajar dan berdiskusi. "Saya mengajarkan kepada anak-anak di luar pemahanan mereka tentang buku pelajaran seperti pendidikan alternatif di Finlandia. Apakah salah seorang guru meluangkan waktunya untuk muridnya di luar kelas? Dan apakah salah seorang guru memberikan pemahaman di luar buku pelajaran?," jelasnya.

Dalam pertemuan sekitar satu jam itu tidak ada kata islah. Kepala SMAN 13 Kota Depok, Mamad Mahfudin, tetap pada putusannya untuk memberhentikan Dika sebagai guru sejarah di sekolah tersebut. "Bukan karena curhatnya di medsos. Sesuai peraturan, guru harus S1 makanya kami pindahkan Pak Dika menjadi staf perpustakaan," kata Mamad. 







Depok > Laporan Utama

Ini Penjelasan SMAN 13 Soal Pemecatan Guru Sejarah Andika Ramadhan

Kamis, 12 Januari 2017 16:22 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Apriyadi Hidayat

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 13 Kota Depok, Rakhmat Fauzi (kanan), saat jumpa pers di SMAN 13.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 13 Kota Depok, Rakhmat Fauzi (kanan), saat jumpa pers di SMAN 13.

Share this





Selain Dika belum menyelesaikan kuliahnya, sekolah juga menilai ada beberapa hal yang janggal dalam proses kegiatan belajar dan mengajarnya.

DEPOK – Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 13 Kota Depok, Rakhmat Fauzi, menjelaskan secara gamblang soal guru honorer yang diberhentikan oleh sekolah. Menurutnya, guru bernama Andika Ramadhan Febriansah itu sebelumnya mengajar mata pelajaran sejarah, kini diberhentikan jam mengajarnya dan dipindahkan menjadi petugas perpustakaan. 

"Yang perlu digarisbawahi, diberhentikannya pak Dika bukan karena curhatnya di media sosial. Hanya masalah administrasi saja. Pak Dika tetap ada di SMAN 13, tidak dipecat," ungkap Rakhmat di ruangannya, Kamis (12/1/2017).

Dijelaskan Rakhmat, selain Dika belum menyelesaikan kuliahnya, sekolah juga menilai ada beberapa hal yang janggal dalam proses kegiatan belajar dan mengajarnya. Pertama, lanjut dia, Dika tidak pernah menggelar ulangan atau ujian kepada murid-muridnya. "Tentu ini sangat bertentangan dengan kurikulum kami," tandasnya.

Kedua, lanjut Rakhmat, terjadi perubahan pada peserta didik SMAN 13 Depok setelah Dika mengajar lima bulan. "Anak-anak cenderung melawan saat kami menertibkan rambut siswa yang gondrong atau merapihkan baju murid yang keluar. Soalnya dia (Dika) memperbolehkan hal itu," terangnya.

Ia menambahkan, kesalahan Dika yang ketiga adalah membentuk organisasi ilegal di lingkungan sekolah tanpa pemberitahuan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. "Nama organisasinya Studi Merdeka. Jadi mereka menyebutnya sebagai wadah diskusi. Ini memang cukup bagus tapi menyalahi prosedur. Kadang mereka berdiskusi di cafe hingga larut malam. Bahkan, pernah ada orangtua yang anaknya tidak pulang karena ikut dengan pak Dika ke Puncak, Bogor. Jelas ini bertentangan," ungkap Rakhmat.

Sehingga, atas dasar rapat internal, Dika dinolkan jam mengajarnya. "Yang lebih utama, supaya Pak Dika fokus untuk skripsi. Kami tidak antikritik, asalkan sesuai faktanya. Kritik akan membuat kami termotivasi untuk maju," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tersebut menyeruak lewat tagar #SavePakDika di media sosial. Pihak Dika menilai bahwa diberhentikannya sebagai guru karena curhatannya di media sosial berjudul 'Pendidikan Kita Memang Kacau, Adikku' (http://andikaramadhanf.tumblr.com/post/154029284356/pendidikan-kita-memang-kacau-adikku).

 







Depok > Laporan Utama

Kepsek SMAN 13 Depok Bantah Pecat Gurunya

Rabu, 11 Januari 2017 18:46 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Kepsek SMAN 13 Depok Mamad Mahpudin
Kepsek SMAN 13 Depok Mamad Mahpudin

Share this





Guru Andika untuk sementara dipindah ke Bagian Perpustakaan Sekolah.

DEPOK – Kabar pemecatan seorang guru honorer di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok Andika Ramadhan Febriansah, dibantah langsung oleh Kepala Sekolah (Kepsek) Mamad Mahpudin.

"Tidak ada pemecatan Andika, boleh tanya yang bersangkutan. Dan kalau ada pemecatan, coba minta surat pemecatan ke yang bersangkutan," tegas Mamad saat dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (11/1/2017).

Menurut dia, justru yang sebenarnya terjadi adalah Andika untuk sementara dipindah ke Bagian Perpustakaan Sekolah. Hal itu dilakukan karena berdasarkan aturan UU Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2003 yang salah satu isinya mengatakan seorang guru dan dosen minimal berpendidikan S1.

"Justru kami ingin agar Andika itu fokus menyelesaikan kuliahnya, ini bagian dari pembinaan. Dia akan kami dukung penuh agar cepat menyelesaikan kuliahnya. Kalau sudah lulus S1, Andika akan kami proses sesuai aturan yang berlaku untuk kembali mengajar dan akan ikut serta dalam penilaian akreditasi guru," paparnya.

Dirinya pun menyayangkan berita soal pemecatan Andika lantaran curhat mengenai tindak pungutan liar (pungli) adalah tidak benar. Menurutnya, hal itu sengaja dibesar-besarkan di media sosial (medsos).

Sebumnya, Andika yang juga merupakan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut mempertanyakan kebijakan oknum guru yang melakukan pungli kepada siswa. Pungli sendiri dilakukan dengan cara meminta uang buku, uang foto kopi dan uang gedung.







Depok > Laporan Utama

Curhat di Medsos Soal Pungli, Guru SMAN 13 Depok Dikabarkan Dipecat

Rabu, 11 Januari 2017 16:01 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Isi curhatan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok, Andika Ramadan Febriansah, di media sosial.
Isi curhatan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok, Andika Ramadan Febriansah, di media sosial.

Share this





Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik Kota Depok tengah menelusuri kabar pemecatan tersebut.

DEPOK –Seorang guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok, Andika Ramadan Febriansah dikabarkan telah dipecat oleh pihak sekolah. Alasan pemecatan guru sejarah ini, diduga terkait tulisannya di media sosial (medsos) soalnya maraknya pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Siti Chaerijah mengatakan, saat ini Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik tengah menelusuri informasi terkait kabar pemecatan tersebut.

Siti menegaskan, pihak yang bersangkutan seperti kepala sekolah (kepsek), wakil kepala sekolah kurikulum, perwakilan siswa, hingga guru yang bersangkutan nantinya akan dimintai keterangan.

"Disdik hanya membantu untuk meminta keterangan. Nanti hasilnya akan dikoordinasikan dengan UPT Disdik Provinsi Wilayah I. Karena sekarang SMA itu sudah dialih kelolakan ke Provinsi," ujarnya saat dikonfirmasi infonitas.com, Rabu (11/12017).

Siti menyebutkan, berdasarkan laporan sementara yang ia terima dari kepsek SMAN 13 Kota Depok, guru yang dimaksud bukanlah dipecat. Melainkan justru dialihkan ke bagian administrasi untuk menangani perpustakaan.

"Kata kepala sekolah, hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada guru yang bersangkutan menyelesaikan skripsinya. Karena saat ini statusnya masih mahasiswa," ungkapnya.

Mantan Kepala Kantor Perpustakaan Kota Depok ini pun menghimbau agar para guru dapat menggunakan medsos untuk hal-hal positif dan bermanfaat. "Pertimbangkan baik-baik ketika akan membuat status, terutama dampaknya," pungkas Siti.







Depok > Laporan Utama

Minimalisir Pungli, Depok Siapkan Aplikasi e-Kelurahan

Rabu, 11 Januari 2017 14:56 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Tugu Selamat Datang Depok
Tugu Selamat Datang Depok

Share this





e-kelurahan berfungsi sebagai layanan administrasi otomatis. Seperti pembuatan surat keterangan, pendataan penduduk, potensi daerah dan arsip.

PANCORAN MAS – Sebagai upaya untuk meminimalisir praktik pungutan liar (pungli), Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok akan menerapkan sistem aplikasi e-kelurahan. Aplikasi ini diklaim dapat lebih memudahkan pelayanan publik, karena terintegrasi dan ada di dalam satu data.

Camat Pancoran Mas Utang Wardaya menyebutkan, e-kelurahan berfungsi sebagai layanan administrasi yang berlangsung secara otomatis. Seperti pembuatan surat keterangan, pendataan penduduk, potensi daerah dan arsip. 

"Nantinya di aplikasi ini, semua surat ataupun perizinan yang sedang diurus oleh masyarakat bisa dicek. Apakah sudah selesai diproses atau belum, tanpa harus pergi ke kelurahan untuk memastikannya," katanya kepada infonitas.com Rabu (11/1/2017).

Menurut dia, dengan adanya aplikasi e-kelurahan ini akan membuat pelayanan menjadi lebih efisien. Karena dapat menghemat penggunaan kertas dan fotokopi. Selain itu, data yang ada juga terakomodir dengan lengkap. "Jadi nanti tidak perlu lagi mencari data yang ada di gudang arsip," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini hal tersebut tengah dibahas terkait MoU nya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). "Soalnya harus ada persetujuan dari Kemendagri, karena menggunakan database kependudukan. Setelah MoU baru program ini bisa kita jalankan," jelas Utang.

Dirinya berharap, aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas, sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Depok. Terutama segala hal yang berkaitan dengan bentuk administrasi yang dibutuhkan.

"Dengan adanya e-kelurahan, maka masyarakat akan mendapatkan kepastian terhadap tahapan proses pelayanan publik di kelurahan. E-kelurahan juga bisa dijadikan tolak ukur kinerja dari aparatur di kelurahan dalam melayani masyarakat," ungkapnya.







Depok > Laporan Utama

Cegah Pungli, Polresta Depok Terapkan Pembuatan SIM Satu Pintu

Kamis, 10 November 2016 16:37 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Purwanto

Ujian praktek pembuatan SIM
Ujian praktek pembuatan SIM

Share this





Dalam proses pembuatan SIM setiap pemohon diwajibkan mengikuti beberapa jenjang persyaratan.

MARGONDA – Untuk mencegah praktek pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Depok menerapkan sistem satu pintu.

Kanit Regident Polresta Depok AKP Arry mengatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan program pemerintah pusat dalam hal pemberantasan pungli. Termasuk juga untuk menutup akses percaloan di lingkungan Polresta Depok.

"Melalui sistem satu pintu ini sangat membantu proses pemohon SIM agar lebih cepat. Dan dalam penerapannya, kami juga bekerjasama dengan Provost," ujarnya kepada infonitas.com di Mapolresta Depok, Kamis (10/11/2016).

Dalam proses pembuatan SIM, lanjut Arry, setiap pemohon diwajibkan mengikuti beberapa jenjang persyaratan, mulai dari ujian tertulis dan praktek. Bahkan ke depan, juga akan dilakukan tes wawancara.

"Pemohon wajib mengikuti ujian teori dan praktek dalam pembuatan SIM. Sementara untuk perpanjangan SIM, prosesnya cepat dan mudah, hanya beberapa menit saja," ungkapnya.

Bagi pemohon yang tidak mengetahui tentang tata cara membuat SIM, pihaknya juga memberikan informasi dan penjelasan. "Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin membuat SIM," pungkasnya.