Depok > Laporan Utama

Ini Penjelasan SMAN 13 Soal Pemecatan Guru Sejarah Andika Ramadhan

Kamis, 12 Januari 2017 16:22 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Apriyadi Hidayat

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 13 Kota Depok, Rakhmat Fauzi (kanan), saat jumpa pers di SMAN 13.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 13 Kota Depok, Rakhmat Fauzi (kanan), saat jumpa pers di SMAN 13.

Share this





Selain Dika belum menyelesaikan kuliahnya, sekolah juga menilai ada beberapa hal yang janggal dalam proses kegiatan belajar dan mengajarnya.

DEPOK – Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 13 Kota Depok, Rakhmat Fauzi, menjelaskan secara gamblang soal guru honorer yang diberhentikan oleh sekolah. Menurutnya, guru bernama Andika Ramadhan Febriansah itu sebelumnya mengajar mata pelajaran sejarah, kini diberhentikan jam mengajarnya dan dipindahkan menjadi petugas perpustakaan. 

"Yang perlu digarisbawahi, diberhentikannya pak Dika bukan karena curhatnya di media sosial. Hanya masalah administrasi saja. Pak Dika tetap ada di SMAN 13, tidak dipecat," ungkap Rakhmat di ruangannya, Kamis (12/1/2017).

Dijelaskan Rakhmat, selain Dika belum menyelesaikan kuliahnya, sekolah juga menilai ada beberapa hal yang janggal dalam proses kegiatan belajar dan mengajarnya. Pertama, lanjut dia, Dika tidak pernah menggelar ulangan atau ujian kepada murid-muridnya. "Tentu ini sangat bertentangan dengan kurikulum kami," tandasnya.

Kedua, lanjut Rakhmat, terjadi perubahan pada peserta didik SMAN 13 Depok setelah Dika mengajar lima bulan. "Anak-anak cenderung melawan saat kami menertibkan rambut siswa yang gondrong atau merapihkan baju murid yang keluar. Soalnya dia (Dika) memperbolehkan hal itu," terangnya.

Ia menambahkan, kesalahan Dika yang ketiga adalah membentuk organisasi ilegal di lingkungan sekolah tanpa pemberitahuan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. "Nama organisasinya Studi Merdeka. Jadi mereka menyebutnya sebagai wadah diskusi. Ini memang cukup bagus tapi menyalahi prosedur. Kadang mereka berdiskusi di cafe hingga larut malam. Bahkan, pernah ada orangtua yang anaknya tidak pulang karena ikut dengan pak Dika ke Puncak, Bogor. Jelas ini bertentangan," ungkap Rakhmat.

Sehingga, atas dasar rapat internal, Dika dinolkan jam mengajarnya. "Yang lebih utama, supaya Pak Dika fokus untuk skripsi. Kami tidak antikritik, asalkan sesuai faktanya. Kritik akan membuat kami termotivasi untuk maju," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tersebut menyeruak lewat tagar #SavePakDika di media sosial. Pihak Dika menilai bahwa diberhentikannya sebagai guru karena curhatannya di media sosial berjudul 'Pendidikan Kita Memang Kacau, Adikku' (http://andikaramadhanf.tumblr.com/post/154029284356/pendidikan-kita-memang-kacau-adikku).

 







Depok > Laporan Utama

Kepsek SMAN 13 Depok Bantah Pecat Gurunya

Rabu, 11 Januari 2017 18:46 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Kepsek SMAN 13 Depok Mamad Mahpudin
Kepsek SMAN 13 Depok Mamad Mahpudin

Share this





Guru Andika untuk sementara dipindah ke Bagian Perpustakaan Sekolah.

DEPOK – Kabar pemecatan seorang guru honorer di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok Andika Ramadhan Febriansah, dibantah langsung oleh Kepala Sekolah (Kepsek) Mamad Mahpudin.

"Tidak ada pemecatan Andika, boleh tanya yang bersangkutan. Dan kalau ada pemecatan, coba minta surat pemecatan ke yang bersangkutan," tegas Mamad saat dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (11/1/2017).

Menurut dia, justru yang sebenarnya terjadi adalah Andika untuk sementara dipindah ke Bagian Perpustakaan Sekolah. Hal itu dilakukan karena berdasarkan aturan UU Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2003 yang salah satu isinya mengatakan seorang guru dan dosen minimal berpendidikan S1.

"Justru kami ingin agar Andika itu fokus menyelesaikan kuliahnya, ini bagian dari pembinaan. Dia akan kami dukung penuh agar cepat menyelesaikan kuliahnya. Kalau sudah lulus S1, Andika akan kami proses sesuai aturan yang berlaku untuk kembali mengajar dan akan ikut serta dalam penilaian akreditasi guru," paparnya.

Dirinya pun menyayangkan berita soal pemecatan Andika lantaran curhat mengenai tindak pungutan liar (pungli) adalah tidak benar. Menurutnya, hal itu sengaja dibesar-besarkan di media sosial (medsos).

Sebumnya, Andika yang juga merupakan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut mempertanyakan kebijakan oknum guru yang melakukan pungli kepada siswa. Pungli sendiri dilakukan dengan cara meminta uang buku, uang foto kopi dan uang gedung.







Depok > Laporan Utama

Siswa SMAN 13 Depok Kecewa Gurunya Dipecat

Rabu, 11 Januari 2017 18:37 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Isi kecaman siswa SMAN 13 Depok di Medsos
Isi kecaman siswa SMAN 13 Depok di Medsos

Share this





Para siswa mnuliskan kekecewaannya tersebut di berbagai media sosial dengan memasang hastag #SavePakDika #SavePendidikanIndonesia #SMAN13Depok.

DEPOK – Kabar pemecatan seorang guru honorer di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok Andika Ramadhan Febriansah, karena curhat di sosial media (sosmed) mengenai tindak pungutan liar (pungli), disayangkan oleh para siswanya.

Di sejumlah medsos, banyak siswa SMAN 13 Depok yang menyayangkan tindakan pemecatan tersebut. Sebab mereka menilai Andika merupakan guru yang sangat ramah dan dekat dengan siswanya. Tagar #SavePakDika #SavePendidikanIndonesia #SMAN13Depok pun mulai ramai dibeberapa medsos.

"Pak Andika adalah guru yang patut dijadikan panutan dan teladan. Ia guru yang kehadirannya pantas kami perjuangkan. Kami mengajak seluruh rekan-rekan untuk meramaikan medsos dengan menulis testimoni dan kesan terhadap Pak Andika dan sistem pendidikan yang makin lari dari tujuannya," tulis Kelya Melodia Kless.

Sementara itu, akun Alvin Nicola menuliskan rasa keprihatinannya terhadap kabar pemecatan gurunya tersebut. "Kami jelas merasa prihatin mendengar kabar bahwa salah satu guru kami diberhentikan oleh sekolah secara sepihak. Sebelumnya, tak pernah ada kabar bahwa guru kami tersebut akan diberhentikan oleh sekolah," tulisnya.

Menurut dia, sejak kehadiran Andika di SMAN 13 Depok pada Juli 2016, siswa banyak mendapatkan pemahaman dan wawasan baru yang sebelumnya tak pernah didapatkan di tempat lain.

Sebelumnya, tulisan Andika yang juga merupakan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mempertanyakan kebijakan oknum guru yang melakukan pungli pada siswa, dengan meminta uang buku, uang foto kopi, bahkan juga uang gedung.

 







Depok > Laporan Utama

Curhat di Medsos Soal Pungli, Guru SMAN 13 Depok Dikabarkan Dipecat

Rabu, 11 Januari 2017 16:01 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Isi curhatan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok, Andika Ramadan Febriansah, di media sosial.
Isi curhatan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok, Andika Ramadan Febriansah, di media sosial.

Share this





Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik Kota Depok tengah menelusuri kabar pemecatan tersebut.

DEPOK –Seorang guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok, Andika Ramadan Febriansah dikabarkan telah dipecat oleh pihak sekolah. Alasan pemecatan guru sejarah ini, diduga terkait tulisannya di media sosial (medsos) soalnya maraknya pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Siti Chaerijah mengatakan, saat ini Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik tengah menelusuri informasi terkait kabar pemecatan tersebut.

Siti menegaskan, pihak yang bersangkutan seperti kepala sekolah (kepsek), wakil kepala sekolah kurikulum, perwakilan siswa, hingga guru yang bersangkutan nantinya akan dimintai keterangan.

"Disdik hanya membantu untuk meminta keterangan. Nanti hasilnya akan dikoordinasikan dengan UPT Disdik Provinsi Wilayah I. Karena sekarang SMA itu sudah dialih kelolakan ke Provinsi," ujarnya saat dikonfirmasi infonitas.com, Rabu (11/12017).

Siti menyebutkan, berdasarkan laporan sementara yang ia terima dari kepsek SMAN 13 Kota Depok, guru yang dimaksud bukanlah dipecat. Melainkan justru dialihkan ke bagian administrasi untuk menangani perpustakaan.

"Kata kepala sekolah, hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada guru yang bersangkutan menyelesaikan skripsinya. Karena saat ini statusnya masih mahasiswa," ungkapnya.

Mantan Kepala Kantor Perpustakaan Kota Depok ini pun menghimbau agar para guru dapat menggunakan medsos untuk hal-hal positif dan bermanfaat. "Pertimbangkan baik-baik ketika akan membuat status, terutama dampaknya," pungkas Siti.







Depok > Laporan Utama

Minimalisir Pungli, Depok Siapkan Aplikasi e-Kelurahan

Rabu, 11 Januari 2017 14:56 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Tugu Selamat Datang Depok
Tugu Selamat Datang Depok

Share this





e-kelurahan berfungsi sebagai layanan administrasi otomatis. Seperti pembuatan surat keterangan, pendataan penduduk, potensi daerah dan arsip.

PANCORAN MAS – Sebagai upaya untuk meminimalisir praktik pungutan liar (pungli), Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok akan menerapkan sistem aplikasi e-kelurahan. Aplikasi ini diklaim dapat lebih memudahkan pelayanan publik, karena terintegrasi dan ada di dalam satu data.

Camat Pancoran Mas Utang Wardaya menyebutkan, e-kelurahan berfungsi sebagai layanan administrasi yang berlangsung secara otomatis. Seperti pembuatan surat keterangan, pendataan penduduk, potensi daerah dan arsip. 

"Nantinya di aplikasi ini, semua surat ataupun perizinan yang sedang diurus oleh masyarakat bisa dicek. Apakah sudah selesai diproses atau belum, tanpa harus pergi ke kelurahan untuk memastikannya," katanya kepada infonitas.com Rabu (11/1/2017).

Menurut dia, dengan adanya aplikasi e-kelurahan ini akan membuat pelayanan menjadi lebih efisien. Karena dapat menghemat penggunaan kertas dan fotokopi. Selain itu, data yang ada juga terakomodir dengan lengkap. "Jadi nanti tidak perlu lagi mencari data yang ada di gudang arsip," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini hal tersebut tengah dibahas terkait MoU nya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). "Soalnya harus ada persetujuan dari Kemendagri, karena menggunakan database kependudukan. Setelah MoU baru program ini bisa kita jalankan," jelas Utang.

Dirinya berharap, aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas, sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Depok. Terutama segala hal yang berkaitan dengan bentuk administrasi yang dibutuhkan.

"Dengan adanya e-kelurahan, maka masyarakat akan mendapatkan kepastian terhadap tahapan proses pelayanan publik di kelurahan. E-kelurahan juga bisa dijadikan tolak ukur kinerja dari aparatur di kelurahan dalam melayani masyarakat," ungkapnya.







Depok > Laporan Utama

Cegah Pungli, Polresta Depok Terapkan Pembuatan SIM Satu Pintu

Kamis, 10 November 2016 16:37 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Purwanto

Ujian praktek pembuatan SIM
Ujian praktek pembuatan SIM

Share this





Dalam proses pembuatan SIM setiap pemohon diwajibkan mengikuti beberapa jenjang persyaratan.

MARGONDA – Untuk mencegah praktek pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Depok menerapkan sistem satu pintu.

Kanit Regident Polresta Depok AKP Arry mengatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan program pemerintah pusat dalam hal pemberantasan pungli. Termasuk juga untuk menutup akses percaloan di lingkungan Polresta Depok.

"Melalui sistem satu pintu ini sangat membantu proses pemohon SIM agar lebih cepat. Dan dalam penerapannya, kami juga bekerjasama dengan Provost," ujarnya kepada infonitas.com di Mapolresta Depok, Kamis (10/11/2016).

Dalam proses pembuatan SIM, lanjut Arry, setiap pemohon diwajibkan mengikuti beberapa jenjang persyaratan, mulai dari ujian tertulis dan praktek. Bahkan ke depan, juga akan dilakukan tes wawancara.

"Pemohon wajib mengikuti ujian teori dan praktek dalam pembuatan SIM. Sementara untuk perpanjangan SIM, prosesnya cepat dan mudah, hanya beberapa menit saja," ungkapnya.

Bagi pemohon yang tidak mengetahui tentang tata cara membuat SIM, pihaknya juga memberikan informasi dan penjelasan. "Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin membuat SIM," pungkasnya.







Depok > Laporan Utama

Wali Kota Akan Cek Dugaan Pungli KTP di Depok

Selasa, 20 September 2016 17:17 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Handrian

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad

Share this





Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad berpesan agar warganya segera melaporkan jika terjadi pungli di kelurahan maupun kecamatan.

MARGONDA - Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum PNS di lingkungan Kelurahan Ratujaya, Cipayung rupanya telah sampai di telinga Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad. Pihaknya akan melakukan pengecekan langsung guna mengetahui kebenarannya.

"Pastinya akan ditindak tegas. Kami akan cek dulu betul atau tidaknya," kata Idris kepada Infonitas.com usai membuka Bursa Kerja di D'Mall, Selasa (20/9/2016).

Dia menambahkan, warga yang merasa dirugikan dengan pungutan liar tersebut harusnyamelaporkan ke Diskominfo Kota Depok atau langsung ke bagian Tata Usaha di Sekretariat Daerah di Komplek Balaikota, Depok. "Adukan saja permasalahan seperti itu. Pasti kami tindak," tegasnya.

Sebelumnya, warga bernama M Soleh (42) bercerita kepada Infonitas.com karena dimintai uang Rp1 juta saat hendak mengurus Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Pria yang mengaku berprofesi sebagai buruh serabutan dan tinggal di Gang Jati RW 06, Rawageni, Cipayung ini harus mengurungkan niatnya mengurus administrasi lantaran tidak memiliki uang sebanyak itu.

"Persyaratan lengkap. Surat pindah juga ada. Kirain gratis ternyata mahal juga ngurus begituan. Orang kelurahan minta Rp1 juta buat urus KK sama KTP keluarga," ungkap Soleh kepada Infonitas.com, Senin (19/9/2016).







Depok > Laporan Utama

Urus KK dan KTP di Depok Dimintai Rp1 Juta

Senin, 19 September 2016 14:44 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Purwanto

M. Soleh (42) warga Kelurahan Ratujaya, Cipayung, Kota Depok dimintai Rp 1 juta saat hendak mengurus KTP dan KK.
M. Soleh (42) warga Kelurahan Ratujaya, Cipayung, Kota Depok dimintai Rp 1 juta saat hendak mengurus KTP dan KK.

Share this





Oknum PNS di Kelurahan Ratujaya, Cipayung, Kota Depok ini memintai warga miskin Rp 1 juta untuk mempercepat proses pembuatan KK dan KTP.

PANCORANMAS - Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Depok yang bertugas di Kelurahan Ratujaya, Cipayung, melakukan pungutan liar kepada sejumlah warga yang hendak mengurus kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Bahkan dengan tega oknum PNS ini memintai warga miskin Rp 1 juta untuk mempercepat proses pembuatan KK dan KTP. Hal ini seperti yang dialami oleh M. Soleh (42). Pria yang berprofesi sebagai buruh serabutan dan tinggal di Gang Jati RW 06, Rawageni, Cipayung ini harus mengurungkan niatnya mengurus administrasi lantaran tidak memiliki uang sebanyak itu.

"Persyaratan lengkap. Surat pindah juga ada. Kirain gratis ternyata mahal juga ngurus begituan. Orang kelurahan minta Rp1 juta buat urus KK sama KTP keluarga," ungkap Soleh kepada Infonitas.com, Senin (19/9/2016).

Pria yang mengaku sudah tinggal di Depok selama 5 tahun ini menambahkan, jika dirinya memegang uang Rp1 juta tentunya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. "Hidup udah susah, mending uangnya buat beli beras," kata pria yang tadinya tinggal di Menteng Dalam, Jakarta Pusat ini.

Soleh mengungkapkan, dirinya sangat membutuhkan catatan kependudukan di Kota Depok untuk mengurus surat-surat lain, seperti pekerjaan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. "Kalau sakit harus ke Jakarta. Saya masih punya Kartu Jakarta Sehat," terangnya.







Depok > Laporan Utama

Disdik Belum Tahu Kelanjutan Proyek SDN Pitara 2

Selasa, 19 Januari 2016 20:14 WIB
Editor : Fauzi | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Pejabat Disdik Kota Depok saat meninjau proyek SDN Pitara 2 yang mangkrak.
Pejabat Disdik Kota Depok saat meninjau proyek SDN Pitara 2 yang mangkrak.

Share this





Selain memikirkan sanksi yang akan dijatuhkan, Disdik juga memutar otak mengenai kelanjutan proyek tersebut.

DEPOK - Mangkraknya pembangunan ruang kelas di SDN Pitara 2, Pancoran Mas, Kota Depok menuai kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, hal ini menyebabkan sebanyak 625 murid sekolah tersebut terlantar dan hanya bisa belajar selama dua jam sehari secara bergantian.

Mengetahui hal ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok langsung meninjau ke lokasi sekolah yang berada di Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok.

Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana (Sarpas) TK/SD/SMP Disdik Kota Depok Wahyu Hidayat mengatakan, tinjauan yang dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi fisik dan penyebab mangkraknya pembangunan.

"Setelah kami cek ke lapangan, ternyata penyebab mangkraknya pembangunan SDN Pitara 2 ini adalah karena mangkirnya janji dari pihak rekanan. Kami segera menindaklanjutinya dengan pihak terkait," ujarnya, Selasa (19/1/2016).

Sementara itu, menurut Kepala Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Agung Hilman mengatakan, jika ada indikasi kelalaian, tentu pihak rekanan bisa di black list. Menurut Agung, solusi bagi sekolah yang terhenti pembangunannya beragam. Pihaknya juga melihat jika bangunan tertunda atau dilanjut akan seperti apa, setelah itu melaporkan kepada tim untuk dibenahi.

"Kalaupun dilanjut, tentu akan ada proses pembangunan, sedangkan sekolah mengejar proses kegiatan belajar mengajar karena akan Ujian Nasional (UN) pada bulan Mei mendatang. Untuk itu, nanti akan kami koordinasikan kembali," paparnya.

Namun, Agung belum dapat memastikan apakah nanti akan ada pergeseran anggaran, mengingat siswa butuh ruang kelas untuk belajar. Sementara, anggaran untuk meneruskan pembangunannya saat ini belum diketahui.

Menurutnya, pembangunan sekolah ini sendiri menggunakan dana APBD dan dalam pengajuannya tentu ada prosesnya.

"Tapi tetap jika di atas Rp 200 juta harus lelang, tapi nanti akan kami koordinasikan kembali," tutupnya.







Depok > Laporan Utama

Disdik Tinjau Proyek SDN Pitara 2 yang Mangkrak

Selasa, 19 Januari 2016 19:49 WIB
Editor : Fauzi | Reporter : Amin Hayyu Al Bakki

Proyek pembangunan kelas baru yang tertunda di SDN Pitara 2, Kota Depok.
Proyek pembangunan kelas baru yang tertunda di SDN Pitara 2, Kota Depok.

Share this





Akibat dari mangkraknya proyek ini, sebanyak 625 murid di SD ini hanya belajar dua jam sehari dengan sistem bergiliran.

DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok hari ini meninjau ke lokasi SDN Pitara 2, yang berada di Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung mangkraknya pembangunan ruang kelas baru di sekolah tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana (Sarpas) TK/SD/SMP Disdik Kota Depok Wahyu Hidayat yang hadir di lokasi menjelaskan, ada 13 sekolah di Kota Depok yang saat ini pembangunannya terhenti, salah satunya adalah SDN Pitara 2.

Menurutnya, terhentinya pembangunan tersebut dikarenakan mangkirnya janji pihak rekanan. Padahal sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani kesepakatan di atas materai, bahwa pengerjaan proyek tersebut berlangsung selama 45 hari.

"Ada banyak hal yang mengakibatkan pembangunan ini lama, seperti waktu pengerjaannya, material, tukangnya sedikit atau alasan lain. Surat Peringatan (SP) 1 sampai 2 sudah diberikan dan menjadi wanprestasi (mangkir). Untuk black list rekanan, ada prosedurnya," jelasnya, Selasa (19/1/2016).

Wahyu juga mengaku, dengan adanya peninjauan langsung di lapangan seperti ini, dirinya akan segera menindaklanjuti dengan pihak terkait.

"Setelah kami verifikasi, nanti akan dirapatkan oleh tim, di antaranya DPPKA, Bagian Pembangunan, Inspektorat, dan juga Disdik," lanjutnya.

Diakuinya, Disdik Kota Depok selalu mengingatkan untuk menyelesaikan pembangunan. Dan, jika kontraktor merasa tidak sanggup, lebih baik jangan diambil kerjasama ini. Akibat dari mangkraknya pembangunan ruang kelas ini, menyebabkan sebanyak 625 siswa hanya belajar selama dua jam sehari.