Depok > Laporan Utama

Begini Tahapan Musrenbang di Kota Depok

Kamis, 12 Januari 2017 15:56 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Kepala Bapplitbangda Kota Depok Hardiono
Kepala Bapplitbangda Kota Depok Hardiono

Share this





Akan dibuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan usulan dalam perencanaan pembangunan Kota Depok.

DEPOK – Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) secara bertahap. Diawali dengan Pra Musrenbang tingkat RW yang akan mulai dilaksanakan pada 17 hingga 25 Januari 2017.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kota Depok Hardiono mengatakan, kegiatan ini merupakan tahapan penggalian usulan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari semua RW yang ada di Depok.

"Pada tahap ini, akan dibuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan usulan dalam perencanaan pembangunan Kota Depok," ujarnya kepada infonitas.com, Kamis (12/1/2017).

Menurut dia, dari usulan tersebut, kemudian akan diseleksi mana yang lebih menjadi kebutuhan warga. Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kelurahan yang dijadwalkan pada 23 hingga 27 Januari 2017.

"Setelah itu, kemudian nanti pada akhir Januari sampai awal Februari akan dilaksanakan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Nah, pada tahap ini, tinggal pemantapan usulan program yang akan disampaikan pada forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," paparnya.

Sementara untuk Musrenbang OPD sendiri, rencananya akan digelar pada pertengahan hingga akhir Februari 2017. "Pada tahap ini, usulan program dan kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota," jelasnya.

Jika nantinya semua tahapan tersebut selesai, lanjut Hardiono, maka akan segera dilaksanakan Musrenbang tingkat Kota Depok yang dijadwalkan pada 15 hingga 16 Maret 2017. "Program dan kegiatan mana yang akan direalisasikan, ditentukan di tahap ini," ucapnya.

Dengan berbagai tahapan ini, dirinya berharap dapat memaksimalkan semua usulan dari masyarakat. "Semoga semua tahapan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga kami bisa menyerap aspirasi masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan di Kota Depok," harapnya.

 







Depok > Laporan Utama

Pemkot Depok Pertahankan 10 Persen Lahan Pertanian

Sabtu, 14 Januari 2017 16:51 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Andi MZ

Balai Kota Depok
Balai Kota Depok

Share this





Untuk mengatasi berkurangnya lahan pertanian, Pemkot Depok akan mempertahankan 10 persen lahan sebagai area pertanian.

DEPOK - Menipisnya lahan pertanian masih menjadi salah satu persoalaan di Kota Depok. Untuk itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supritna akan mempertahankan 10 persen lahan di Kota Depok sebagai area pertanian.

Pradi mengaku sangat mendukung keberlangsungan para petani yang masih setia di Depok. Oleh karenanya perhatian terhadap mereka pun harus diberikan. "Target 10 persen bisa dimanfatkan untuk pertanian. Memanfaatkan lahan yang ada namun tidak dipakai. Makanya lebih baik digunakan garapan petani," kata Pradi.

Saat ini lahan yang masih bisa dimanfaatkan sebagai pertanian ada di Tapos, Sawangan dan Cimanggis. Sedangkan yang mustahil misalnya wilayah Beji, Pancoran Mas dan Sukmajaya. "Waktu kemarin kerjasama dengan Kodim saja hasilnya lumayan banyak. Ini yang perlu digiatkan lagi untuk keberlangsungan petani," ungkapnya.

Ia menambahkan, sektor pertanian harus didukung dari hulu ke hilir. Termasuk produk olahannya. Dengan demikian, Priadi, ada geliat dari petani untuk tetap bersemangat menggeluti sektor pertanian. "Ini salah satunya adalah pasar tani. Disini mereka bisa menjual produk asli dan olahan," katanya.

Rencananya kata Pradi kegiatan yang dimotori oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok akan dilaksanakan setiap bulan pada hari Jumat minggu kedua. Pasar Tani ini sambungnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk berbasis lokal. 

Ia berharap Pasar Tani dapat mengangkat citra produk pertanian dan makanan lokal. "Kalau citranya terangkat, tentu produk itu mampu bersaing dengan makanan pabrikan," ujarnya.

 







Depok > Laporan Utama

Pemkot Depok Pertahankan 10 Persen Lahan Pertanian

Sabtu, 14 Januari 2017 16:51 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Andi MZ

Balai Kota Depok
Balai Kota Depok

Share this





Untuk mengatasi berkurangnya lahan pertanian, Pemkot Depok akan mempertahankan 10 persen lahan sebagai area pertanian.

DEPOK - Menipisnya lahan pertanian masih menjadi salah satu persoalaan di Kota Depok. Untuk itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supritna akan mempertahankan 10 persen lahan di Kota Depok sebagai area pertanian.

Pradi mengaku sangat mendukung keberlangsungan para petani yang masih setia di Depok. Oleh karenanya perhatian terhadap mereka pun harus diberikan. "Target 10 persen bisa dimanfatkan untuk pertanian. Memanfaatkan lahan yang ada namun tidak dipakai. Makanya lebih baik digunakan garapan petani," kata Pradi.

Saat ini lahan yang masih bisa dimanfaatkan sebagai pertanian ada di Tapos, Sawangan dan Cimanggis. Sedangkan yang mustahil misalnya wilayah Beji, Pancoran Mas dan Sukmajaya. "Waktu kemarin kerjasama dengan Kodim saja hasilnya lumayan banyak. Ini yang perlu digiatkan lagi untuk keberlangsungan petani," ungkapnya.

Ia menambahkan, sektor pertanian harus didukung dari hulu ke hilir. Termasuk produk olahannya. Dengan demikian, Priadi, ada geliat dari petani untuk tetap bersemangat menggeluti sektor pertanian. "Ini salah satunya adalah pasar tani. Disini mereka bisa menjual produk asli dan olahan," katanya.

Rencananya kata Pradi kegiatan yang dimotori oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok akan dilaksanakan setiap bulan pada hari Jumat minggu kedua. Pasar Tani ini sambungnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk berbasis lokal. 

Ia berharap Pasar Tani dapat mengangkat citra produk pertanian dan makanan lokal. "Kalau citranya terangkat, tentu produk itu mampu bersaing dengan makanan pabrikan," ujarnya.

 







Depok > Laporan Utama

Warga Keluhkan Jaringan Kabel Semrawut di Margonda Depok

Jumat, 13 Januari 2017 15:06 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Kabel Semrawut di Jalan Margonda Raya, Depok
Kabel Semrawut di Jalan Margonda Raya, Depok

Share this





Pemkot Depok selama ini terkesan membiarkan kesemrawutan kabel tersebut.

MARGONDA – Jaringan kabel telekomunikasi yang ada di Depok makin semrawut. Kabel berukuran kecil dan sedang nampak membentang dan melintang di sepanjang Jalan Margonda Raya, Depok. 

Tak ayal, hal inipun dikeluhkan oleh warga sekitar yang menganggap kabel-kabel tersebut telah membuat wajah Kota Depok menjadi kumuh dan juga membahayakan bagi masyarakat. Seperti yang diutarakan Syahroni (35), warga Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok.

"Padahal Jalan Raya Margonda selama ini menjadi kebanggaan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Tapi kabel telekomunikasinya berserakan dan membentang di mana-mana. Apakah ini tidak menjadi perhatian Pemkot?," ujarnya heran.

Menurut dia, Pemkot Depok selama ini terkesan membiarkan kesemrawutan itu terjadi. Sebab, kabel yang tidak beraturan tersebut sudah dibiarkan begitu lama, tanpa ada tindakan yang serius.

"Mestinya ada arahan dari Pemkot, kalau pihak provider telekomunikai mau memasang kabel. Jangan dibiarkan seenaknya seperti itu," ujarnya kesal.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Siska (22), warga Perumahan Bukit Cengkeh, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok. Ia memandang, tidak sepantasnya ada kabel yang nampak di permukaan, apalagi membentang tak beraturan.

"Semua kabel sudah seharusnya di tanam dibawah tanah, supaya kota ini menjadi lebih teratur, bersih dan indah," tutur perempuan yang juga tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia (UI) ini.

 

Dirinya pun meminta agar Pemkot Depok segera membenahi hal ini. "Sudah saatnya Pemkot melibatkan para ahli tata ruang kota atau akademisi untuk membenahi hal ini," pungkasnya.

 







Depok > Laporan Utama

Kenaikan Harga Cabai di Depok Tak Pengaruhi Harga Kebutuhan Pokok Lainnya

Jumat, 13 Januari 2017 10:18 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Ilustrasi Cabai.
Ilustrasi Cabai.

Share this





Secara umum, harga sejumlah komoditas masih tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.

MARGONDA – Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok Anim Mulyana mengungkapkan, naiknya harga cabai beberapa hari terakhir, tidak mempengaruhi harga komoditas lainnya di Kota Depok. Secara umum, harga sejumlah komoditas masih tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.

"Saat ini yang mengalami kenaikan cukup drastis hanya terjadi pada cabai. Harga cabai naik drastis akibat cuaca buruk akhir-akhir ini. Sementara untuk harga kebutuhan pokok yang lain seperti bawang, kenaikannya masih terbilang normal," katanya kepada infonitas.com, Kamis (12/1/2017).

Anim menyebutkan, untuk harga beras kualitas medium masih stabil yaitu dikisaran Rp 9.000 perkilo. Sementara untuk daging sapi murni Rp 120.000 perkilo, daging ayam broiler Rp 42.000 perkilo, telur ayam broiler Rp 22.000 perkilo, minyak goreng curah Rp 12.500 perkilo dan gas elpiji ukuran 3 kg seharga Rp 20.000.

"Untuk bawang merah kenaikannya tidak terlalu signifikan. Saat ini harga bawang merah sebesar Rp 30.000 perkilo, atau naik Rp 2.000 dari minggu lalu," jelasnya.

Anim berjanji, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok secara berkala. Sejauh ini ia mengklaim, kenaikan harga cabai belum berpengaruh buruk pada komoditas lain. Harga komoditas lain seperti sembako dan bumbu dapur menurutnya masih normal. 

Lebih jauh, dirinya memprediksi harga cabai akan kembali membaik setelah produksi cabai kembali normal. "Intinya kalau ada peningkatan panen cabai, maka harga akan kembali normal. Ini hukum permintaan dan pasokan barang saja," tuturnya.

Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak resah dengan kenaikan harga cabai yang terjadi akhir-akhir ini. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak menimbun banyak komoditas lain, seperti sembako. Sebab, dikhawatirkan sembako tersebut memiliki masa kadaluarsa.

"Tidak usah khawatir, karena kami akan terus melakukan pemantauan terhadap harga barang kebutuhan pokok. Sedangkan solusinya untuk cabai ya kurangi penggunaan cabai," tandasnya.







Depok > Laporan Utama

Atasi Kenaikan Harga, Pemkot Depok Minta Warga Tanam Cabai di Rumah

Kamis, 12 Januari 2017 15:29 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Ilustrasi Cabai
Ilustrasi Cabai

Share this





Pemkot Depok juga meminta warga agar mengurangi konsumsi cabai.

DEPOK – Semakin tingginya harga cabai di pasaran, membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok mengimbau warga Kota Depok untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam cabai dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian diharapkan warga tidak kena imbas dengan kenaikan harga cabai.

"Memanfaatkan lahan untuk menanam cabai juga perlu dilakukan setiap warga. Supaya pas harga cabai naik, masyarakat tidak kebakaran jenggot. Karena kan kami tidak bisa baca situasi kapan harga cabai akan naik," ujar Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Depok, Anim Mulyana," Rabu (11/1/2017).

Selain meminta warga untuk menanam cabai di rumah, Anim juga meminta warga agar mengurangi konsumsi cabai. Sementara itu, terkait kenaikan harga cabai saat tak lepas karena  faktor cuaca, yang menyebabkan terjadinya gagal panen petani dan naiknya tarif transportasi yang disebabkan naiknya harga BBM. "Ini sangat berpengaruh, karena otomatis akan mengurangi pasokan," tuturnya.

Dirinya mengakui, hingga saat ini pasokan cabai di Depok didatangkan langsung dari Pasar Induk Kramat Jati. Sebab, Depok belum memiliki Pasar Induk sendiri.

"Berdasarkan pantauan kami, harga cabai merah keriting di Pasar Kemiri Muka Rp 40.000, atau turun Rp 8.000 dari minggu lalu. Sedangkan untuk cabai rawit hijau Rp 90.000, naik sebesar Rp 14.000 dari minggu lalu. Dan harga cabai rawit merah Rp 130.000, naik Rp 35.000 dari minggu lalu," pungkasnya.







Depok > Laporan Utama

Minimalisir Pungli, Depok Siapkan Aplikasi e-Kelurahan

Rabu, 11 Januari 2017 14:56 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Tugu Selamat Datang Depok
Tugu Selamat Datang Depok

Share this





e-kelurahan berfungsi sebagai layanan administrasi otomatis. Seperti pembuatan surat keterangan, pendataan penduduk, potensi daerah dan arsip.

PANCORAN MAS – Sebagai upaya untuk meminimalisir praktik pungutan liar (pungli), Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok akan menerapkan sistem aplikasi e-kelurahan. Aplikasi ini diklaim dapat lebih memudahkan pelayanan publik, karena terintegrasi dan ada di dalam satu data.

Camat Pancoran Mas Utang Wardaya menyebutkan, e-kelurahan berfungsi sebagai layanan administrasi yang berlangsung secara otomatis. Seperti pembuatan surat keterangan, pendataan penduduk, potensi daerah dan arsip. 

"Nantinya di aplikasi ini, semua surat ataupun perizinan yang sedang diurus oleh masyarakat bisa dicek. Apakah sudah selesai diproses atau belum, tanpa harus pergi ke kelurahan untuk memastikannya," katanya kepada infonitas.com Rabu (11/1/2017).

Menurut dia, dengan adanya aplikasi e-kelurahan ini akan membuat pelayanan menjadi lebih efisien. Karena dapat menghemat penggunaan kertas dan fotokopi. Selain itu, data yang ada juga terakomodir dengan lengkap. "Jadi nanti tidak perlu lagi mencari data yang ada di gudang arsip," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini hal tersebut tengah dibahas terkait MoU nya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). "Soalnya harus ada persetujuan dari Kemendagri, karena menggunakan database kependudukan. Setelah MoU baru program ini bisa kita jalankan," jelas Utang.

Dirinya berharap, aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas, sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Depok. Terutama segala hal yang berkaitan dengan bentuk administrasi yang dibutuhkan.

"Dengan adanya e-kelurahan, maka masyarakat akan mendapatkan kepastian terhadap tahapan proses pelayanan publik di kelurahan. E-kelurahan juga bisa dijadikan tolak ukur kinerja dari aparatur di kelurahan dalam melayani masyarakat," ungkapnya.







Depok > Laporan Utama

Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkot Depok Giatkan razia Miras

Rabu, 21 Desember 2016 14:25 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Chandra Purnama

Ilustrasi Pemusnahan Miras.
Ilustrasi Pemusnahan Miras.

Share this





Menjelang Natal dan tahun baru Pemerintah Kota Depok akan menggiatkan razia minuman keras di wilayah Depok.

MARGONDA – Untuk menjaga kondusifitas jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2017. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggiatkan razia peredaran minuman keras (miras), baik pabrikan maupun oplosan yang ada di wilayah Kota Depok.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan, terhitung sejak awal di minggu ketiga Desember ini, pihaknya rutin merazia miras. Baik itu yang ada di sejumlah kafe, tempat karaoke, maupun warung remang-remang.

"Dalam razia ini, Satpol PP Kota Depok bekerjasama dengan Polres dan TNI. Tujuannya agar peredaran miras dapat ditekan lebih jauh lagi. Dengan begitu, kami berharap perayaan Natal bagi umat Nasrani di Depok dapat lebih khidmat," ujarnya kepada infonitas.com, Rabu (21/12/2016).

Pradi mengakui, selama ini pihaknya bersama kepolisian sebenarnya rutin melakukan razia miras. Namun, jelang Natal dan Tahun Baru kegiatan itu akan lebih ditingkatkan lagi. Pasalnya, disinyalir banyak pihak yang memanfaatkan situasi Natal dan Tahun Baru untuk menjual miras.

"Razia lebih kami intensifkan agar peredaran miras di Depok bisa ditekan, hingga tidak ada sama sekali," jelas Politisi Partai Gerindra ini.

Untuk itu, dirinya meminta kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi atau melaporkan jika ada tempat penjual miras di wilayahnya. Hal itu sesuai dengan Perda Kota Depok yang melarang pedagang dan pengusaha hiburan menjual miras.

"Ya, karena sudah ada Perdanya. Jadi nanti kalau mereka kedapatan menjual miras, maka akan dikenai tindak pidana ringan (tipiring)," tandasnya.







Depok > Laporan Utama

Terminal Jatijajar Depok Segera Diambil Alih Pemerintah Pusat

Jumat, 09 Desember 2016 16:56 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Terminal Jatijajar Depok
Terminal Jatijajar Depok

Share this





Penyerahan pengelolaan Terminal Jatijajar dari Pemkot Depok ke Kemenhub akan dilakukan di akhir tahun 2016.

TAPOS – Pengelolaan Terminal tipe A Jatijajar yang berada di Jalan Raya Bogor Kecamatan Tapos, Depok, akan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Depok Hardiono mengatakan, penyerahan pengelolaan Terminal Jatijajar tersebut akan dilakukan di akhir tahun 2016. Namun, pihaknya masih akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu.

"Sejauh ini kami belum menyerahkan aset tersebut karena masih ada beberapa persyaratan yang masih dalam proses. Kami juga masih bahas poin-poin yang lain. Tapi pada prinsipnya terminal Jatijajar itu akan diserahkan ke Pusat dalam waktu dekat," ungkapnya, Jumat (9/12/2016).

Hardiono menambahkan, salah satu poin yang akan dibahas adalah masalah retribusi. Sebab, selain kehilangan aset besar, Pemkot juga akan kehilangan penghasilan uang retribusi yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dari sisi retribusi untuk PAD menurun karena yang mengelola nanti dari pusat. Makanya, kami akan masukkan poin agar ada sharing retribusi untuk kas daerah," jelasnya.

Lebih jauh, ia juga berharap agar pembangunan jalan tembusan dari terminal menuju tol yang kini masih dalam tahap pembangunan, ikut diambil alih oleh pemerintah pusat. "Kami berharap agar pelayanan bisa lebih baik lagi. Karena itu nanti akan dikelola oleh Pusat," pungkasnya.

Seperti diketahui, seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang klasifikasi terminal. Maka seluruh terminal Tipe A di Indonesia akan diserahkan kepada Kemenhub. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya mengelola terminal tipe C dan terminal tipe B.







Depok > Laporan Utama

Pemkot Depok Targetkan Program Sanitasi Rampung 2019

Rabu, 30 November 2016 15:46 WIB
Editor : Dany | Reporter : Purwanto

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna

Share this





Sanitasi dan air bersih merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MARGONDA – Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menargetkan program sanitasi di Depok rampung di tahun 2019. Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan program Pemerintah Pusat menuju tercapainya akses universal gerakan 100 persen akses air minum aman, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

"Sanitasi dan air bersih merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, sanitasi adalah sektor yang sulit dicapai targetnya dan perlu upaya keras," ujarnya di Balai Kota, Rabu (30/11/2016).

Untuk itu, ia meminta kepada stakeholder dan LPM untuk turut berperan aktif mewujudkan target tersebut. Terlebih, Pemkot Depok setiap tahun membangun wilayah yang belum memiliki jamban.

"Setiap tahunnya, seribu rumah kami bangun jamban bersepitank. Jadi diharapkan 2019 tercapai 100 persen target sanitasi," jelasnya.

Pradi menambahkan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan strategis di sektor sanitasi dan air minum di masyarakat. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan upaya advokasi, promosi dan kampanye pembangunan sanitasi.







Depok > Laporan Utama

Pemkot Depok Akan Buat Control Room

Kamis, 24 November 2016 13:38 WIB
Editor : Dany | Reporter : Purwanto

Plt Kepala Diskominfo Kota Depok Hardiono
Plt Kepala Diskominfo Kota Depok Hardiono

Share this





Tujuan dibangunnya control room tersebut untuk memastikan semua layanan publik berjalan dengan baik di masyarakat.

MARGONDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membuat sebuah pusat kendali terpadu dari aplikasi IT atau control room. Rencananya, control room akan dibangun di lantai 5 Gedung Setda Balai Kota atau bekas ruang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok.

Plt Kepala Diskominfo Kota Depok Hardiono mengatakan, tujuan dibangunnya control room tersebut untuk memastikan semua layanan publik berjalan dengan baik di masyarakat. "Apalagi sekarang kita sudah punya Area Traffic Control Sistem (ATCS) di Dinas Perhubungan. Nah, nanti itu akan terintegrasi dengan control room ini," ujarnya di Balai Kota, Kamis (24/11/2016).

Hardiono mengakui, pihaknya kini tengah serius mengembangkan teknologi berbasis IT yang telah dibuat di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Depok. "Ini merupakan bagian dari pengembangan program kami untuk menjadikan Depok sebagai smart city," sambungnya.

Dirinya juga menambahkan, nantinya control room ini akan dijadikan sebagai tempat untuk monitoring semua aplikasi layanan publik yang dimiliki setiap SKPD. "Jadi nanti pengaduan masyarakat akan lebih bisa secepatnya dijawab dan diselesaikan oleh SKPD terkait," jelasnya.

Menurut dia, dengan adanya control room ini, akan terlihat bagaimana cara SKPD terkait dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang diadukan warga. "Semua kinerja SKPD dalam memberikan layanan publik juga bisa dilihat di control room ini," terang Hardi.

Kendati demikian, sebelum dibuat control room, pihaknya akan terlebih dulu membuat kajiannya. Selanjutnya, akan dibuatkan perencanaannya agar lebih matang saat mulai dibangun. "Ya, ini agar perencanaanya baik, sehingga mudah dilaksanakan di lapangan," katanya.

Ia pun berharap agar semua perencanaan berjalan baik di akhir tahun ini. Sehingga pembuatan control room sudah bisa dilakukan pada tahun 2017 mendatang. "Untuk tahap awal, rencananya akan dibuatkan ruangan dengan memiliki fungsi yang kami inginkan. Kemudian secara bertahap akan dilengkapi fasilitas penunjang lain," pungkasnya.