Depok > Laporan Utama

Atasi Kenaikan Harga, Pemkot Depok Minta Warga Tanam Cabai di Rumah

Kamis, 12 Januari 2017 15:29 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Ilustrasi Cabai
Ilustrasi Cabai

Share this





Pemkot Depok juga meminta warga agar mengurangi konsumsi cabai.

DEPOK – Semakin tingginya harga cabai di pasaran, membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok mengimbau warga Kota Depok untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam cabai dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian diharapkan warga tidak kena imbas dengan kenaikan harga cabai.

"Memanfaatkan lahan untuk menanam cabai juga perlu dilakukan setiap warga. Supaya pas harga cabai naik, masyarakat tidak kebakaran jenggot. Karena kan kami tidak bisa baca situasi kapan harga cabai akan naik," ujar Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Depok, Anim Mulyana," Rabu (11/1/2017).

Selain meminta warga untuk menanam cabai di rumah, Anim juga meminta warga agar mengurangi konsumsi cabai. Sementara itu, terkait kenaikan harga cabai saat tak lepas karena  faktor cuaca, yang menyebabkan terjadinya gagal panen petani dan naiknya tarif transportasi yang disebabkan naiknya harga BBM. "Ini sangat berpengaruh, karena otomatis akan mengurangi pasokan," tuturnya.

Dirinya mengakui, hingga saat ini pasokan cabai di Depok didatangkan langsung dari Pasar Induk Kramat Jati. Sebab, Depok belum memiliki Pasar Induk sendiri.

"Berdasarkan pantauan kami, harga cabai merah keriting di Pasar Kemiri Muka Rp 40.000, atau turun Rp 8.000 dari minggu lalu. Sedangkan untuk cabai rawit hijau Rp 90.000, naik sebesar Rp 14.000 dari minggu lalu. Dan harga cabai rawit merah Rp 130.000, naik Rp 35.000 dari minggu lalu," pungkasnya.







Depok > Laporan Utama

Cabai Rawit Merah Naik Rp 40.000

Senin, 27 Februari 2017 18:42 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Apriyadi Hidayat

harga cabai
harga cabai

Share this





Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Depok terus berfluktuasi. Cabai rawit merah dan bawang merah melonjak.

DEPOK - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok mencatat fluktuasi harga di sejumlah pasar di Kota Depok. Kenaikan terparah adalah cabai rawit merah dari Rp 110.000 menjadi Rp 150.000 per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Depok, Anim Mulyana mengatakan, faktor cuaca yang tidak menentu menyebabkan kualitas cabai juga menurun.

"Cabai yang ada di pasaran kualitasnya kurang baik, beberapa bahkan ada yang busuk karena gagal panen. Sehingga membuat harga mahal di pasaran," jelasnya, Senin (27/2/2017).

Selain cabai rawit merah, beberapa harga komoditas lain terpantau berfluktuasi. "Contoh, harga daging sapi murni menjadi Rp 110.000 per kilogram. Harga bawang merah naik dari Rp 34.000 menjadi Rp 38.000.  Bawang putih dari Rp 38.000 ribu jadi Rp 40.000 per kilogram. Adapun cabai hijau mengalami penurunan dari Rp 91.000 menjadi Rp 77.000 per kilogram," jelasnya.

Fluktuasi harga tersebut tentu berimbas ke harga makanan matang. Seperti diutarakan Rina Ratna, penjual seblak. "Pada makanan seblak, memang saya banyak memakai cabai rawit merah. Kemungkinan karena harga cabai rawit merah naik, maka harga seblak saya rencananya juga naik. Dari Rp 10 ribu menjadi Rp 13 ribu per porsi."

Begitupun Makmunah, penjual gado-gado. "Dari Rp 12 ribu per  porsi nanti saya mau naikan jadi Rp 15 ribu, harga cabai mahal harga sayuran juga. Mau nggak mau ya saya naikin harga makanan yang saya jual," pungkasnya.







Depok > Laporan Utama

Pemkot Akan Lakukan Pemerataan Ekonomi di Kota Depok

Jumat, 17 Februari 2017 14:40 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Chandra Purnama

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna.
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna.

Share this





Kota Depok yang memiliki 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan memiliki potensi untuk meratakan pusat perekonomian.

DEPOK – Menumpuknya pusat perekonomian Kota Depok di Jalan Raya Margonda menjadi permasalahan yang sedang dipikirkan oleh pejabat teras. Oleh sebab itu, Pemkot berencana akan meratakan pusat perekonomian di seluruh penjuru Depok.Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna.

Menurutnya, Kota Depok yang memiliki 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan memiliki potensi untuk meratakan pusat perekonomian. "Rencananya pusat perekonomian bagi masyarakat Depok jangan terpusat di Jalan Margonda Raya. Harus merata di bagian timur dan barat Kota Depok," ungkap dia kepada wartawan pada saat syukuran satu tahun masa pemerintahan, Jumat (17/2/2017).

Namun, untuk mengubah pusat perekonomian dari wilayah Jalan Margonda Raya bukan semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya, bagi investor yang ingin menanam modal di Kota Depok, Jalan Margonda Raya memiliki daya tarik tersendiri. "Susah (pemerataan pusat perekonomian), tapi bukannya tidak mungkin," cetus Pradi.

Sebagai informasi, dari penulusaran Infonitas.com, Pemkot Depok sudah mulai memeratakan kantor pemerintahan tidak hanya terfokus di Jalan Margonda Raya. Terbukti, selain Polresta Depok dan Balai Kota, kantor pemerintahan sudah menyebar di penjuru Kota Depok.







Depok > Laporan Utama

Pemkot Depok Siapkan Tempat Mangkal Ojek Online

Jumat, 17 Februari 2017 14:34 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Chandra Purnama

Ilustrasi Ojek Online Mangkal.
Ilustrasi Ojek Online Mangkal.

Share this





Menjamurnya ojek online di Kota Depok berdampak kemacetan yang luar biasa khususnya di Jalan Margonda Raya yang menjadi induk Kota Depok.

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, berencana akan menyiapkan tempat mangkal khusus bagi driver ojek online. Hal tersebut menyusul banyaknya ojek online yang mangkal sembarangan, khususnya di Jalan Margonda Raya, Depok.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengungkapkan menjamurnya ojek online di Kota Depok berdampak kemacetan yang luar biasa khususnya di Jalan Margonda Raya yang menjadi induk Kota Depok.

Untuk itu, Pradi berencana, membuat tempat mangkal khusus bagi ojek online. Hal itu untuk meminimalisir, banyaknya driver ojek online yang mangkal sembarangan.

"Ojek online perlu adanya aturan yang mengatur itu. Perlu ada tempat bagi pengemudi ojek online. Jelas-jelas banyak tempat yang dilarang malah dijadikan tempat mangkal," tutur Pradi dalam acara syukuran satu tahun masa kepemimpinan di Balai Kota Depok, Jumat (17/2/2017).

Namun, Pradi mengaku rencana tersebut tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan diutamakan untuk pelebaran perempatan jalan di Kota Depok. "Sekali lagi, sumber pendanaan pemerintah," keluh Pradi.

Sebagai informasi, pada jam-jam pulang kerja, ojek online kerap mangkal disepanjang Jalan Margonda Raya. Malahan, selain memenuhi bahu jalan untuk tempat mangkal, jalur sepeda yang dikhususkan bagi pengguna sepeda dijadikan tempat mangkal untuk menunggu penumpang.







Depok > Laporan Utama

Antisipasi Banjir, Pemkot Depok Mulai Normalisasi Drainase

Jumat, 20 Januari 2017 16:03 WIB
Editor : | Reporter : M Nashrudin Albaany

Perbaikan Drainase di Depok
Perbaikan Drainase di Depok

Share this





Pemkot Depok mulai memperbaiki drainase yang ada di depan Kelurahan Rangkapan Jaya dan Jalan Raya Sawangan.

DEPOK – Untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda Kota Depok saat musim hujan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok melakukan normalisasi sejumlah drainase yang tersumbat.

"Faktor penyebab tersumbatnya drainase biasanya disebabkan oleh gulma, sedimen, dan kanstin yang jatuh ke saluran air. Kami sudah menugaskan Satgas Bidang Pemeliharaan untuk melakukan normalisasi dan perbaikan," ujar Kepala Dinas PUPR Depok, Manto saat dihubungi via pesan singkat," Jumat (20/1/2017).

Manto mengatakan, saat ini pihaknya sudah mulai memperbaiki drainase yang ada di depan Kelurahan Rangkapan Jaya dan Jalan Raya Sawangan. Sebab, menurutnya, kedua kawasan tersebut kerap menjadi langgananbanjir saat hujan lebat.

"Drainase sudah ada, tapi tidak berfungsi secara optimal karena adanya sedimen. Maka itu, kami tugaskan Satgas disana untuk melakukan normalisasi dan perbaikan. Terutama drainase arah timur ke barat," terangnya.

Sementara itu, Satgas PUPR Kota Depok Acep mengaku, setiap kali hujan air seringkali meluap ke Jalan Raya Sawangan. Mulai dari Kelurahan Rangkapan Jaya sampai ke depan rumah makan Saung Telaga.

"Memang sering, masalahnya ada kabel telepon di dalam saluran air juga. Jadi menghambat arus air. Setiap hujan air meluap, terlebih kalau ada sampah nyangkut di kabel optik tersebut," ungkapnya.







Depok > Laporan Utama

DPRD Depok Dorong Pembentukan Perda Pelayanan Publik

Rabu, 18 Januari 2017 14:39 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo
Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo

Share this





Perda Pelayanan Publik akan mengatur tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

CILODONG - DPRD Kota Depok berencana akan segera mendorong pembentukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pelayanan Publik. Perda ini dinilai sangat penting lantaran menyangkut hak-hak masyarakat atas layanan publik yang ideal.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan, Perda Pelayanan akan mengatur tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, terkait dengan prosedur layanan publik yang maksimal dan efisien.

"Karena masyarakat memang butuh pelayanan publik yang baik. Jadi Perda ini kami rasa cukup penting untuk diberlakukan. Ini adalah hak mereka," ujarnya kepada infonitas.com, Rabu (18/1/2017).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa pada dasarnya Perda Pelayanan Publik sama dengan undang-undang lalu lintas. Karena bicara masalah hak dan kewajiban dari masyarakat itu sendiri.

"Kalau kewajiban kita sebagai warga misalnya dalam membayar pajak sudah dilakukan. Kita juga mempunyai hak untuk di layani atau mendapat layanan publik yang memadai," terangnya.

Karenanya, lanjut Hendrik, tanpa adanya Perda ini masyarakat akan merasa pemerintah hanya menuntut saja tanpa ada kewajiban untuk melayani secara baik. 

"Makanya, kalau Pemkot Depok nantinya tidak mengajukan raperda ini, kami akan mengusulkan sendiri secara inisiatif," tegasnya.

Menurut dia, Perda Pelayanan Publik dianggap sangat mendesak dan perlu segera diterbitkan, sehingga tak ada alasan untuk menundanya.







Depok > Laporan Utama

Pemkot Depok Pertahankan 10 Persen Lahan Pertanian

Sabtu, 14 Januari 2017 16:51 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Andi MZ

Balai Kota Depok
Balai Kota Depok

Share this





Untuk mengatasi berkurangnya lahan pertanian, Pemkot Depok akan mempertahankan 10 persen lahan sebagai area pertanian.

DEPOK - Menipisnya lahan pertanian masih menjadi salah satu persoalaan di Kota Depok. Untuk itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supritna akan mempertahankan 10 persen lahan di Kota Depok sebagai area pertanian.

Pradi mengaku sangat mendukung keberlangsungan para petani yang masih setia di Depok. Oleh karenanya perhatian terhadap mereka pun harus diberikan. "Target 10 persen bisa dimanfatkan untuk pertanian. Memanfaatkan lahan yang ada namun tidak dipakai. Makanya lebih baik digunakan garapan petani," kata Pradi.

Saat ini lahan yang masih bisa dimanfaatkan sebagai pertanian ada di Tapos, Sawangan dan Cimanggis. Sedangkan yang mustahil misalnya wilayah Beji, Pancoran Mas dan Sukmajaya. "Waktu kemarin kerjasama dengan Kodim saja hasilnya lumayan banyak. Ini yang perlu digiatkan lagi untuk keberlangsungan petani," ungkapnya.

Ia menambahkan, sektor pertanian harus didukung dari hulu ke hilir. Termasuk produk olahannya. Dengan demikian, Priadi, ada geliat dari petani untuk tetap bersemangat menggeluti sektor pertanian. "Ini salah satunya adalah pasar tani. Disini mereka bisa menjual produk asli dan olahan," katanya.

Rencananya kata Pradi kegiatan yang dimotori oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok akan dilaksanakan setiap bulan pada hari Jumat minggu kedua. Pasar Tani ini sambungnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk berbasis lokal. 

Ia berharap Pasar Tani dapat mengangkat citra produk pertanian dan makanan lokal. "Kalau citranya terangkat, tentu produk itu mampu bersaing dengan makanan pabrikan," ujarnya.

 







Depok > Laporan Utama

Pemkot Depok Pertahankan 10 Persen Lahan Pertanian

Sabtu, 14 Januari 2017 16:51 WIB
Editor : Andi MZ | Reporter : Andi MZ

Balai Kota Depok
Balai Kota Depok

Share this





Untuk mengatasi berkurangnya lahan pertanian, Pemkot Depok akan mempertahankan 10 persen lahan sebagai area pertanian.

DEPOK - Menipisnya lahan pertanian masih menjadi salah satu persoalaan di Kota Depok. Untuk itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supritna akan mempertahankan 10 persen lahan di Kota Depok sebagai area pertanian.

Pradi mengaku sangat mendukung keberlangsungan para petani yang masih setia di Depok. Oleh karenanya perhatian terhadap mereka pun harus diberikan. "Target 10 persen bisa dimanfatkan untuk pertanian. Memanfaatkan lahan yang ada namun tidak dipakai. Makanya lebih baik digunakan garapan petani," kata Pradi.

Saat ini lahan yang masih bisa dimanfaatkan sebagai pertanian ada di Tapos, Sawangan dan Cimanggis. Sedangkan yang mustahil misalnya wilayah Beji, Pancoran Mas dan Sukmajaya. "Waktu kemarin kerjasama dengan Kodim saja hasilnya lumayan banyak. Ini yang perlu digiatkan lagi untuk keberlangsungan petani," ungkapnya.

Ia menambahkan, sektor pertanian harus didukung dari hulu ke hilir. Termasuk produk olahannya. Dengan demikian, Priadi, ada geliat dari petani untuk tetap bersemangat menggeluti sektor pertanian. "Ini salah satunya adalah pasar tani. Disini mereka bisa menjual produk asli dan olahan," katanya.

Rencananya kata Pradi kegiatan yang dimotori oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok akan dilaksanakan setiap bulan pada hari Jumat minggu kedua. Pasar Tani ini sambungnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk berbasis lokal. 

Ia berharap Pasar Tani dapat mengangkat citra produk pertanian dan makanan lokal. "Kalau citranya terangkat, tentu produk itu mampu bersaing dengan makanan pabrikan," ujarnya.

 







Depok > Laporan Utama

Warga Keluhkan Jaringan Kabel Semrawut di Margonda Depok

Jumat, 13 Januari 2017 15:06 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Kabel Semrawut di Jalan Margonda Raya, Depok
Kabel Semrawut di Jalan Margonda Raya, Depok

Share this





Pemkot Depok selama ini terkesan membiarkan kesemrawutan kabel tersebut.

MARGONDA – Jaringan kabel telekomunikasi yang ada di Depok makin semrawut. Kabel berukuran kecil dan sedang nampak membentang dan melintang di sepanjang Jalan Margonda Raya, Depok. 

Tak ayal, hal inipun dikeluhkan oleh warga sekitar yang menganggap kabel-kabel tersebut telah membuat wajah Kota Depok menjadi kumuh dan juga membahayakan bagi masyarakat. Seperti yang diutarakan Syahroni (35), warga Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok.

"Padahal Jalan Raya Margonda selama ini menjadi kebanggaan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Tapi kabel telekomunikasinya berserakan dan membentang di mana-mana. Apakah ini tidak menjadi perhatian Pemkot?," ujarnya heran.

Menurut dia, Pemkot Depok selama ini terkesan membiarkan kesemrawutan itu terjadi. Sebab, kabel yang tidak beraturan tersebut sudah dibiarkan begitu lama, tanpa ada tindakan yang serius.

"Mestinya ada arahan dari Pemkot, kalau pihak provider telekomunikai mau memasang kabel. Jangan dibiarkan seenaknya seperti itu," ujarnya kesal.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Siska (22), warga Perumahan Bukit Cengkeh, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok. Ia memandang, tidak sepantasnya ada kabel yang nampak di permukaan, apalagi membentang tak beraturan.

"Semua kabel sudah seharusnya di tanam dibawah tanah, supaya kota ini menjadi lebih teratur, bersih dan indah," tutur perempuan yang juga tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia (UI) ini.

 

Dirinya pun meminta agar Pemkot Depok segera membenahi hal ini. "Sudah saatnya Pemkot melibatkan para ahli tata ruang kota atau akademisi untuk membenahi hal ini," pungkasnya.

 







Depok > Laporan Utama

Kenaikan Harga Cabai di Depok Tak Pengaruhi Harga Kebutuhan Pokok Lainnya

Jumat, 13 Januari 2017 10:18 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Ilustrasi Cabai.
Ilustrasi Cabai.

Share this





Secara umum, harga sejumlah komoditas masih tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.

MARGONDA – Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok Anim Mulyana mengungkapkan, naiknya harga cabai beberapa hari terakhir, tidak mempengaruhi harga komoditas lainnya di Kota Depok. Secara umum, harga sejumlah komoditas masih tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.

"Saat ini yang mengalami kenaikan cukup drastis hanya terjadi pada cabai. Harga cabai naik drastis akibat cuaca buruk akhir-akhir ini. Sementara untuk harga kebutuhan pokok yang lain seperti bawang, kenaikannya masih terbilang normal," katanya kepada infonitas.com, Kamis (12/1/2017).

Anim menyebutkan, untuk harga beras kualitas medium masih stabil yaitu dikisaran Rp 9.000 perkilo. Sementara untuk daging sapi murni Rp 120.000 perkilo, daging ayam broiler Rp 42.000 perkilo, telur ayam broiler Rp 22.000 perkilo, minyak goreng curah Rp 12.500 perkilo dan gas elpiji ukuran 3 kg seharga Rp 20.000.

"Untuk bawang merah kenaikannya tidak terlalu signifikan. Saat ini harga bawang merah sebesar Rp 30.000 perkilo, atau naik Rp 2.000 dari minggu lalu," jelasnya.

Anim berjanji, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok secara berkala. Sejauh ini ia mengklaim, kenaikan harga cabai belum berpengaruh buruk pada komoditas lain. Harga komoditas lain seperti sembako dan bumbu dapur menurutnya masih normal. 

Lebih jauh, dirinya memprediksi harga cabai akan kembali membaik setelah produksi cabai kembali normal. "Intinya kalau ada peningkatan panen cabai, maka harga akan kembali normal. Ini hukum permintaan dan pasokan barang saja," tuturnya.

Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak resah dengan kenaikan harga cabai yang terjadi akhir-akhir ini. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak menimbun banyak komoditas lain, seperti sembako. Sebab, dikhawatirkan sembako tersebut memiliki masa kadaluarsa.

"Tidak usah khawatir, karena kami akan terus melakukan pemantauan terhadap harga barang kebutuhan pokok. Sedangkan solusinya untuk cabai ya kurangi penggunaan cabai," tandasnya.







Depok > Laporan Utama

Begini Tahapan Musrenbang di Kota Depok

Kamis, 12 Januari 2017 15:56 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : M Nashrudin Albaany

Kepala Bapplitbangda Kota Depok Hardiono
Kepala Bapplitbangda Kota Depok Hardiono

Share this





Akan dibuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan usulan dalam perencanaan pembangunan Kota Depok.

DEPOK – Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) secara bertahap. Diawali dengan Pra Musrenbang tingkat RW yang akan mulai dilaksanakan pada 17 hingga 25 Januari 2017.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kota Depok Hardiono mengatakan, kegiatan ini merupakan tahapan penggalian usulan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari semua RW yang ada di Depok.

"Pada tahap ini, akan dibuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan usulan dalam perencanaan pembangunan Kota Depok," ujarnya kepada infonitas.com, Kamis (12/1/2017).

Menurut dia, dari usulan tersebut, kemudian akan diseleksi mana yang lebih menjadi kebutuhan warga. Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kelurahan yang dijadwalkan pada 23 hingga 27 Januari 2017.

"Setelah itu, kemudian nanti pada akhir Januari sampai awal Februari akan dilaksanakan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Nah, pada tahap ini, tinggal pemantapan usulan program yang akan disampaikan pada forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," paparnya.

Sementara untuk Musrenbang OPD sendiri, rencananya akan digelar pada pertengahan hingga akhir Februari 2017. "Pada tahap ini, usulan program dan kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota," jelasnya.

Jika nantinya semua tahapan tersebut selesai, lanjut Hardiono, maka akan segera dilaksanakan Musrenbang tingkat Kota Depok yang dijadwalkan pada 15 hingga 16 Maret 2017. "Program dan kegiatan mana yang akan direalisasikan, ditentukan di tahap ini," ucapnya.

Dengan berbagai tahapan ini, dirinya berharap dapat memaksimalkan semua usulan dari masyarakat. "Semoga semua tahapan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga kami bisa menyerap aspirasi masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan di Kota Depok," harapnya.