Cibubur > Laporan Utama

Warga Gusuran Tol Cijago ‘Ngadu’ ke Ombudsman

Senin, 20 November 2017 12:17 WIB
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Ronald Tanoso

Ombudsman Republik Indonesia (ORI). (Ist)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI). (Ist)
Foto : istimewa

Share this








Kedatangan sejumlah warga yang tanahnya terkena gusuran pembangunan Tol Cijago mendatangi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk meminta bantuan penyeles

CIBUBUR - Pembebasan lahan pembangunan Tol Cijago Seksi II kembali menuai masalah. Beberapa orang perwakilan pemilik tanah yang tergerus tol mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Sedikitnya, ada enam orang perwakilan yang mengatasnamakan delegasi warga yang tanahnya terkena gusur pembangunan Tol Cijago yang diurus pengadilan tanpa melalui musyawarah (konsinyasi).

Kedatangan para perwakilan pemilik tanah ini diterima langsung oleh Komisioner ORI Andrianus Meilala di Ruang Rapat Utama, Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. 

“Mereka mempersoalkan putusan penetapan konsinyasi terhadap tanah mereka, yang mestinya mendasarkan pada hasil musyawarah,” kata Andrianus kepada wartawan, jumát (17/11).

Dia mengatakan, para delegasi tersebut mengaku tidak pernah diajak musyawarah apalagi menyepakati harga yang kemudian dikonsinyasikan. Delegasi juga menyesalkan pihak yang memasukkan sebagian nama pemilik tanah saja, sebagai penerima konsinyasi namun sebagian lain tidak.

“Harusnya 25 pemilik tanah. Tapi yang tercantum dalam penetapan hanya 17 nama,” katanya.

Terkait langkah yang akan dilakukan ORI, lanjut Andrianus, pihaknya menganjurkan kepada para delegasi untuk membuat laporan baru. Agar ORI memiliki dasar untuk melakukan investigasi terhadap benar atau tidaknya hasil penetapan yang menjadi dasar penetapan pengadilan tersebut.

"Berbarengan dengan itu, kami juga mempersiapkan laporan lengkap kepada Presiden dan DPR tentang permasalahan Cijago yang amat berlarut-larut tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Almaini mengatakan, konsinyasi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini kewenangan Kementerian PUPR jika pemilik tanah tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai.

“Kalau musyawarah mengenai besaran harga ganti rugi memang tidak diatur dalam Perpres 71 tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU No.2 tahun 2012,” terang Almaini.

Almaini juga  menyampaikan, yang diatur adalah bentuk dan cara ganti rugi. Soal masyarakat mengadu ke ORI merupakan hak warga tersebut. Hanya saja, dirinya sudah menjelaskan hal tersebut kepada ORI

 “Harus kita hargai sebagai suatu upaya masyarakat menuntut keadilan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Jalan Tol Cijago merupakan salah satu ruas dari 8 ruas jalan tol dari Jakarta Outering Road (JORR) II yang melingkari kota Jakarta, dimulai dari Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng sampai dengan Pelabuhan di Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi 3 seksi yaitu seksi I dari Jagorawi ke Raya Bogor, seksi II dari Raya Bogor ke Kukusan dan seksi 3 dari Kukusan ke Cinere dengan panjang total 14,64 km.