Cibubur > Laporan Utama

Rekening Bisa ‘Diintip’ Ditjen Pajak, Pengusaha di Cibubur Tidak Tahu

Sabtu, 20 Mei 2017 14:00 WIB
Editor : Ivan | Reporter : Chandra Purnama

Ilustrasi - Pajak
Ilustrasi - Pajak
Foto : istimewa

Share this








Pengusaha di Cibubur belum mengetahui Perppu baru yang menyatakan Ditjen Pajak bisa mengakses rekening mereka.

CIBUBUR - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu tersebut menyatakan bahwa Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak tidak perlu meminta izin Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia (BI) untuk mengakses rekening para pengusaha.

Menanggapi itu, Sonia Eli Kurniawati selaku pengusaha besar asal Cibubur, Jakarta Timur, mengaku belum mengetahui Perppu tersebut. Wanita kelahiran tahun 1988 tersebut bahkan menyatakan baru tahu informasi tersebut dari awak media.

"Oh begitu yah, saya belum tahu," kata Sonia melalui pesan singkat kepada Infonitas.com, Sabtu (20/5/2017).

Meskipun tidak mengetahui informasi tersebut, Sonia menyatakan sikap setuju atas peraturan tersebut. Sebab menurutnya, dengan diterbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017, akan mengontrol para pengusaha nakal yang kerap menunggak pajak.

"Bagus sih, jadi kan Dirjen Pajak bisa langsung lihat rekening para pengusaha besar itu. Uang keluar masuknya, termasuk pembayaran pajak," jelas Sonia.

Baca Juga : Jajal Transjakarta Baru, PPSU Minta Bus Khusus untuk Mereka Refreshing

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, salah satu yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017 menyangkut kewenangan Ditjen Pajak untuk mengecek rekening bank tanpa seizin Menteri Keuangan danBI.

Ada beberapa pasal yang tidak berlaku sepanjang pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perppu ini.

Pertama, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua, Pasal 40 dan Pasal 41 UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Ketiga, Pasal 47 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Keempat, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kelima, Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.