Cibubur > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

Pembahasan Upah Buruh Deadlock, Ini Kata APINDO Kabupaten Bogor

Rabu, 15 November 2017 11:40 WIB
Editor : Fauzi | Reporter : Ronald Tanoso

Upah Buruh
Ilustrasi Penolakan Upah Murah.
Foto : istimewa

Share this








APINDO Kabupaten Bogor menilai, kenaikkan upah buruh yang signifikan menjadi sia-sia, jika kemudian perusahaan gulung tikar.

BOGOR – Rapat pembahasan kenaikkan uph buruh dalam UMK Kabupaten Bogor 2018 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Selasa (14/11) mengalami deadlock, lantaran masing-masih pihak yang hadir dalam rapat bersikeras dengan usulan nilai kenaikkan UMK. Rapat ini diikuiti oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, APINDO Kabupaten Bogor serta tujuh perwakilan serikat buruh.

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama APINDO Kabupaten Bogor menyepakati kenaikan UMK Kabupaten Bogor 2018 sebesar 8,71 persen menjadi Rp 3,4 juta dari semua Rp 3,2 juta. Sementara, perwakilan serikat buruh menuntut kenaikkan sebesar 20 persen sehingga UMK menjadi Rp 3,9 juta.

“Jika tidak ada kesepakatan hingga Jumat (17/11) lusa, keputusan besaran nilai UMK Kabupaten Bogor 2018 akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat. Jadi dewan (pengupahan) ini sebetulnya mencari jalan keluar, bagaimana dua kepentingan itu jadi satu dan ada hasil," tutur perwakilan APINDO Kabupaten Bogor Ahmad Basuni.

Ia menambahkan, sikap yang diambil oleh para pengusaha di Kabupaten Bogor, termasuk dalam APINDO Kabupaten Bogor, berpedoman pada PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pihaknya akan mengikuti keinginan para buruh, apabila peraturan tersebut diubah sesuai dengan keinginan para buruh. “Percuma saja mengharapkan upah buruh besar, kalau pada akhirnya banyak perusahaan yang gulung tikar,” tutupnya.