Rabu, 10 Januari 2018 17:37:00
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Ronald Tanoso
Proyek pembangunan Tol Cibitung-Cimanggis yang melintasi perumahan Kota Wisata
Proyek pembangunan Tol Cibitung-Cimanggis yang melintasi perumahan Kota Wisata
Foto : Ronald Tanoso
 

CIBUBUR - Aksi warga perumahan Kota Wisata klaster Madrid memblokir kegiatan proyek pembangunan ruas jalan Tol Cibitung-Cimanggis, Senin (18/12/2017), mendapat tanggapan serius dari PT Waskita Toll Road, yang merupakan anak perusahaan PT Waskita Karya Tbk. 

Corporate Secretary PT Waskita Toll Road Eka Sjarief mengungkapkan, persoalan yang muncul saat pembangunan jalan tol Cibitung-Cimanggis sebenarnya sudah bisa memenuhi semua tuntutan warga.

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), anak perusahaan PT Waskita Toll Road yang merupakan kontraktor dan pengelola jalan tol tersebut telah menyanggupi untuk memenuhi 9 dari 11 tuntutan yang diajukan warga.

Disampaikan oleh Eka, sejumlah tuntutan warga yang telah dipenuhi pihaknya adalah penempatan flagman atau petugas jaga, pengamanan penggunaan kendaraan dan alat berat, penyediaan drainase, penyesuaian ketinggian jalan, dan memastikan akses warga untuk masuk dan keluar klaster bebas gangguan.

“Memang diakui,  masih ada 3 tuntutan warga yang tidak bisa dipenuhi CCT yaitu  penyelesaian pengerjaan jalan tol pada bulan Desember 2017, melakukan penebalan aspal jalan di dalam komplek klaster Madrid sepanjang 3 km dan membangun ruang sekretariat warga RW 014 klaster Madrid,” bebernya, melansir Gatranews.com, pada Rabu (10/1/2018).

Eka mengungkapkan,  tuntutan warga kurang tepat diajukan kepada CCT. Dirinya mencontohkan, perihal tuntutan warga yang meminta penebalan aspal jalan di dalam klaster madrid dan pembangunan ruang sekretariat warga.

Menurutnya, hal tersebut kurang pas karena jalan di dalam Cluster Madrid ini tidak terdampak proyek pengerjaan jalan tol. Begitu pula menyangkut pembangunan sekretariat warga.

“Saya kira untuk tuntutan yang ini kurang tepat saja,” terangnya. 

Terkait penyelesaian proyek yang dituntut untuk rampung pada Desember 2017, menurutnya tidak dapat terpenuhi diakibatkan pembebasan lahan yang masih belum selesai.

“Pembebasan lahan tersebut dilakukan oleh lembaga negara sehingga berada di luar kuasa CCT,” tandasnya.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda