Bogor > Laporan Utama

Kadisnaker Bogor : Pemerintah Timbang Formulasi Baru Upah Buruh 2018

Kamis, 09 November 2017 18:20 WIB
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Ronald Tanoso

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Yous Sudrajat
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Yous Sudrajat . sumber : tribunewsbogor.com
Foto : istimewa

Share this








Pemerintah akan mempertimbangkan formulasi baru upah buruh 2018 dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang pengupahan.

BOGOR – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Yous Sudrajat mengatakan, pemerintah pusat akan mempertimbangkan formulasi baru terkait pro dan kontra penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang pengupahan.

“Formulasi ini adalah purchasing, power dan parity atau dikenal P3 sehingga disparitas upah tiap daerah ini tidak terlalu jauh. Pemerintah akan menyesuaikan contohnya survei angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan di Jakarta,” jelasnya.

Yous pun menyakinkan pemerintah daerahnya lebih memperhatikan kesejahteraan para buruh dengan mengikuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/2017.

Dalam Permenaker ini, Yous memaparkan upah para buruh akan dibedakan satu sama lainnya. Yaitu dari mulai berdasarkan tingkat pendidikan, masa kerja dan lain sebagainya. 

“Ini (peraturan) sebenernya harus sudah diterapkan sejak 23 Oktober 2017 lalu. Namun Pemda setempat tidak bisa memastikan karena setiap perusahaan ini merahasiakan data tersebut sebagaimana dijelaskan undang-undang,” pungkasnya.