Bogor > Laporan Utama

Ini Tempat Terlarang bagi Ojek Online di Bogor

Kamis, 16 Maret 2017 06:58 WIB
Editor : Ivan | Sumber : DBS

Ilustrasi Ojek Online Mangkal.
Ilustrasi Ojek Online Mangkal.
Foto : istimewa

Share this





Pemkot Bogor dan pengelola ojek online membuat kesepakatan. Hasilnya, ada tempat terlarang bagi ojek online yang beroperasi di Kota Hujan.

BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memang telah mengeluarkan aturan terkait operasional transportasi online. Tapi untuk regulasi di lapangan, belum ada kejelasan sehingga setiap daerah membuat 'aturan mainnya' masing-masing. Hal tersebut penting mengingat bentrokan antara ojek online dan angkutan umum lainnya rawan terjadi.

Seperti di Kota Bogor misalnya. Menjawab keresahan dari para sopir angkutan kota (Angkot) terhadap maraknya ojeg online yang beroperasi, Wali Kota Bogor Bima Arya memanggil tiga pengelola ojeg online. Pertemuan ini berlangsung di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Rabu (15/03/16). 

Dari hasil pertemuan tersebut, kedua belah pihak membuat kesepakatan terkait penataan ojek online.

Baca Juga : Ini Rute Baru Angkot di Bogor

Kesepakatan ini dibuat karena awalnya, Bima meminta kepada pengelola ojeg online untuk memahami jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah mempunyai rencana transportasi 20 tahun ke depan. Rencana tersebut sudah disusun rapi, detail, dan beberapa tahapannya sudah ada yang dilakukan.

Meski begitu, Pemerintah juga memahami tingginya permintaan dari warga terhadap ojeg online karena masih rendahnya kualitas transportasi publik di Kota Bogor. “Kami tidak mungkin melarang karena warga butuh, sekarang konteknya penataan bukan pelarangan,” tegasnya.

Ia menyebut, sudah disepakati bersama bahwa driver ojeg online tidak diperbolehkan parkir di pedestrian dan shelter. Jika masih ada yang melanggar akan dilakukan penindakan dan dilaporkan ke pengelola untuk diberikan hukuman. 

Tak hanya itu, agar tidak mengganggu dan berbenturan dengan program rerouting (penggabungan trayek) angkot, akan dibuat konsep pembatasan jumlah, pengaturan lintas wilayah hingga kuota ojeg online. “Karena saat nanti rerouting ada wilayah yang dimasuki angkot, maka harus ada pembatasan serta kesepakatan operasinya dimana saja, itu akan dikomunikasikan lebih lanjut,” paparnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Suyudi Ario Seto yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, pihaknya mendukung langkah-langkah Pemerintah terkait penataan ojeg online. Pasalnya, sudah dari awal ia memprediksi maraknya ojeg online dapat menimbulkan keresahan dan kecemburaan sosial jika tidak ditata dengan bijak. 

Ia pun menyarankan untuk dibentuknya Satgas ojeg online dan dibentuknya Korlap masing-masing ojeg online. “Ojeg online ini rentan menimbulkan konflik, perlu satgas pengawasan ojeg online. Mulai dari satgas preventif, promotif dan komprehensip,” tuturnya.

Head Public Affair Gribe Indonesia Nanu mengakui, keluhan ini menjadi pekerjaan rumah untuk mengkomunikasikan para driver agar lebih disiplin berlalu lintas dan tidak parkir sembarangan. 

Terkait hal di tersebut, lanjut Nanu, saat ini Gribe tengah berusaha menjalin kerja sama dengan beberapa pusat perbelanjaan agar driver tidak berhenti di jalan raya. Selain itu, jika ada lahan kosong bisa bekerja sama untuk dijadikan shelter driver.

“Kami juga setuju untuk pembentukan satgas dan dibentuknya korlap untuk komunikasi yang lebih baik,” ujarnya.