Bogor > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

Ini Alasan Upah Buruh di Kabupaten Bogor Harus Naik Sebesar 20 Persen

Rabu, 15 November 2017 15:09 WIB
Editor : Fauzi | Reporter : Ronald Tanoso

Demo Buruh
Demo buruh di Kabupaten Bogor.
Foto : istimewa

Share this








Angka kebutuhan hidup di Kabupaten Bogor saat ini berkisar antara Rp 3,5 jutaan. Sementara, kenaikkan UMK yang diwacanakan hanya Rp 3,4 jutaan.

BOGOR – Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa menetapkan besaran upah buruh untuk tahun 2018 mendatang sebesar Rp 3,4 juta atau naik sebesar 8,71 persen, sesuai PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada Jumat (17/11) lusa. Sebelumnya, rapat penentuan besaran kenaikkan UMK Kabupaten Bogor 2018 yang digelar pada Selasa (14/11) kemarin mengalami deadlock. Pemkab Bogor dan APINDO Kabupaten Bogor setuju dengan kenaikkan sebesar 8,71 persen. Sementara perwakilan buruh meminta kenaikkan sebesar 20 persen atau menjadi sebesar Rp 3.854.537, dari semula Rp 3,2 juta.

Perwakilan serikat buruh Dono Darsono mengatakan, usulan kenaikkan UMK sebesar Rp 20 persen atau sekira Rp 650 ribu, sudah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini dinilai secara hierarki lebih tinggi dibanding PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurutnya, berdasarkan dari hasil survei yang sudah dilakukan, Kebutuhan Hidup Layak 2017 di Kabupaten Bogor mencapai Rp3,5 jutaan. "Sehingga pihak buruh mengusulkan kenaikan UMK 2018 jadi Rp3.854.537. Tapi kemungkinan akan diajukan tiga usulan itu (dari Disnaker, Apindo dan buruh) ke Bupati," ungkapnya.

Terpisah, perwakilan APINDO Kabupaten Bogor Ahmad Basuni mengtakan, kenaikkan upah buruh yang tinggi bisa menjadi sia-sia, jika kemudian diikuti pernutupan aktivitas usaha atau produksi. “Percuma saja mengharapkan upah buruh besar, kalau pada akhirnya banyak perusahaan yang gulung tikar,” tukasnya.