Bogor > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

Disnakertans Bogor Masih Bahas Penetapan UMK 2018

Minggu, 12 November 2017 12:38 WIB
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Ronald Tanoso

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)
Foto : istimewa

Share this








Penetapan UMK 2018 masih dalam agenda pembahasaan Disnakertans Kabupaten Bogor

BOGOR - Sama halnya dengan penetapan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Bogor, Upah Minimum Kabupaten Bogor juga diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 7,81 persen. Yaitu dari Rp. 3.204.551 pada tahun lalu naik menjadi sebesar Rp. 3.483.667 pada tahun 2018.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Yous Sudrajat mengatakan, angka tersebut disesuaikan dengan pertumbuhan inflasi dan Produk Domestik Bruto. "Itu masih prediksi, jadwal pertengahan November baru rapat," ujarnya kepada media pada Rabu (8/11).

Yous menjelaskan, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memastikan UMK di Kabupaten Bogor. Sebab, jika terlalu tinggi, banyak investor yang kabur dan mencari kawasan dengan tingkat UMK tidak setinggi Kabupaten Bogor.

Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu pengusaha bisnis kuliner di Kawasan Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Johan Ardhiansyah mengaku sedikit keberatan dengan kenaikan UMK jika tidak diimbangin dengan peningkatan skill dari para sumber daya manusianya.

Pemilik restoran Sekar Arum ini mengatakan jika pemerintah terus ditekan dengan kenaikan UMK tanpa mempertimbangkan hal lain seperti peningkatan skill dari SDM-nya, dan kemampuan pengusaha untuk memperkerjakan para buruh dengan kebutuhan rakyat tidak akan meningkat. 

“Yang dirugikan siapa? Pemerintah atau pengusaha (pebisnis)? Semua pihak pada akhirnya akan merugi. Bahkan termasuk para pekerja ini yang akan kena PHK global yang berkelanjutan apabila pengusaha ini sudah tidak mampu menutupi cost operational bisnisnya,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu, (12/11).

Maka dari itu, Johan berharap agar semua pihak bisa menyadari posisi masing-masing. Dia berharap jika tuntutan kenaikan UMK ini harus seimbang dengan kualitas SDM-nya.

“Sebenarnya yang utama ini adalah tuntutan perbaikan pendidikan dalam segala aspek. Kadang mereka yang demo menuntut kenaikan UMK ini tidak sadar diri apakah tuntutan mereka seperti itu diimbangi dengan pendidikan dan skill yang mereka miliki?,” pungkasnya.