Bogor > Laporan Utama

Angkot Vs Ojek Online Jadi Atensi Kota Bogor

Selasa, 21 Maret 2017 17:19 WIB
Editor : Ivan | Sumber : DBS

Keributan antara angkot dan ojek online yang sempat terjadi di Bogor.
Keributan antara angkot dan ojek online yang sempat terjadi di Bogor.
Foto : istimewa

Share this








Berbagai upaya termasuk revisi aturan transportasi berbasis aplikasi dilakukan guna mencegah bentrokan susulan antara angkot dan ojek online.

BOGOR - Menanggapi aksi mogoknya sopir angkutan kota (angkot) dan aksi demo ojek online Senin (20/03/17) malam, jajaran Pemerintah Kota Bogor menggelar Briefing Staf. Kegiatan ini berlangsung di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa (21/03/17).

Briefing Staf ini juga digelar untuk menanggapi aturan transportasi berbasis aplikasi (online) yang tengah direvisi Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub)

“Aksi kemarin sebenarnya aksi dari sopir angkot yang berasal dari Kabupaten Bogor. Sementara itu, sopir angkot di kota Bogor tidak ada rencana untuk melakukan aksi demo. Soalnya, mereka sudah melakukan koordinasi dengan baik dan sopir bisa menahan diri,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya pada pertemuan tersebut.

Namun di lapangan, lanjut Bima, sopir-sopir tersebut dihalangi (sweeping). Kemudian pada malam harinya, ada info ojeg online ditabrak supir angkot.

“Saat ditemui di rumah sakit, korban dari ojeg online menceritakan kalau saat itu ia sedang off. Kemungkinan ini kecelakaan murni. Tapi kemudian ada yang memprovokasi ditambah dengan beredarnya foto yang tidak benar alias hoax,” imbuh Bima.

Baca Juga : Sopir Angkot Bersinggungan dengan Ojek Online di Depok

Pemkot Bogor sadar kejadian ini bukanlah hal sederhana, bahkan sudah menjadi gejolak di Indonesia. Para supir angkot di berbagai daerah menuntut kebijakan tegas pemerintah untuk menindak ojek online karena dianggap membuat pendapatan berkurang. Oleh sebab itu, Pemkot Bogor terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kementerian untuk menyelesaikan masalah tersebut.

 “Saat ini Pemerintah pusat sedang merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Nomor 32 tahun 2016) untuk mengatur lebih detail. Nantinya sebagain besar teknis diberikan kepada Pemerintah Daerah, mulai dari pembatasan jumlah hingga jangkauan trayek,” ungkapnya.

“Selanjutnya, setelah revisi tersebut rampung, pemerintah daerah akan membuat SK Wali Kota terlebih dahulu dan selanjutnya dijadikan Peraturah Daerah (Perda). Semua kebijakan akan diatur dan memerlukan kerja keras dari semua,” lanjutnya.