Selasa, 28 Agustus 2018 15:24:00
Editor : Fauzi | Reporter : Leny Kurniawati
Relaksasi LTV Bisnis Properti, Ini Yang Perlu Dicermati
Ilustrasi
Foto : istimewa
 

BEKASI – Relaksi LTV (Loan To Value) di sektor bisnis properti yang diberlakukan Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 lalu, menuai komentar dan pendapat yang berbeda-beda dari kalangan pelaku bisnis properti. Satu di antaranya adalah Vice Principal Century 21 Metro Yohan Yan. “Salah satu efek dari kebijakan ini adalah, sejumlah bank yang memenuhi syarat bebas menentukan besaran uang muka KPR untuk pembelian rumah pertama,” jelas Yohan, Selasa (28/8).

Lebih jauh pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Arebi Bekasi ini menerangkan, penguatan maupun pelonggaran LTV senantiasa disesuaikan dengan kondisi pasar. Pun demikian, hingga saat ini implementasi kebijakan ini masih terus dimatangkan karena beberapa hal. Menurutnya, ini kaitannya ke primary, pihak bank pun masih dalam syarat dan ketentuan berlaku.

"Sampai saat ini masih belum diimplementasikan, meskipun di lapangan wacana sudah ada. Tapi, di lapangannya belum. Sehingga, menjadi daya tarik, apabila kondisi ini terjadi pasti pembeli khususnya dari end user yang memang banyak memiliki segmen KPR. Untuk daerah Jakarta Timur sebanyak 70 persen KPR. Untuk end user rumah pertama akan menjadi satu permintaan  yang lebih besar,” paparnya.

Namun demikian, Yohan memberikan catatan dari diberlakukannya relaksi LTV ini. Menurutnya, kebijakan ini perlu diikuti dengan pengawasan dan kebijakan pendukung. Sebab, kebijakan ini sangat mungkin diikuti dengan terjadinya wanprestasi, karena tidak adanya DP KPR. “Padahal, DP adalah bukti kemampuan bahwa dia memiliki kemampuan. Dia memiliki sesuatu yang mereka kasih untuk DP,” terang Yohan.

Hal yang perlu diperhatikan menurutnya adalah, kebijakan ini jangan terlalu diyakini bakal menggairahkan bisnis properti, lantaran kebijakan ekonomi yang berbeda-beda di tiap daerah. Contohnya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Di Jakarta, BPHTB sudah nol untuk rumah pertama, kendati harus sudah memiliki KTP (DKI) dua tahun. Tentu ini akan menarik dipadukan dengan relaksasi LTV. Sementara di Bekasi, berbeda karena BPHTB berkaitan langsung dengan pemerintah daerah setempat. Sementara pajak penghasilan berkaitan dengan kantor pajak setempat dan mengacu langsung pada kebijakan pemerintah pusat.

“Terkait dengan relaksasi LTV, perlu adanya penggolongan dan pembatasan tertentu untuk tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Karena kemampuan (pasarnya) juga berbeda-beda di bisnis properti ini. Misalnya di Bekasi, dimana rumah seharga Rp 125 juta sudah sangat menarik di Bekasi dan sekitarnya,” pungkas Yohan.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda