Bekasi > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

Walikota Bekasi: Kenaikan Upah Buruh Tak Pengaruhi Investasi

Jumat, 10 November 2017 16:11 WIB
Editor : Fauzi | Reporter : Indah Mulyanti

Walikota Bekasi Rahmat Effendi
Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
Foto : Indah Mulyanti

Share this








Walikota Bekasi mengatakan, kenaikkan upah buruh di Bekasi yang diatas UMP DKI Jakarta, tidak akan memengaruhi iklim investasi.

BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, kenaikan upah buruh tidak akan memengaruhi iklim investasi di Kota Bekasi. Asal, kenaikkan yang lazim dikenal sebagai Upah Minimum Kota (UMK) tersebut tetap mengacu pada PP No. 87 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Begini, kalau kenaikkannya sesuai peraturan, itu kisarannya Rp 313.343. Tidak akan berpengaruh pada iklim investasi di wilayah setempat,” kata Rahmat Effendi, Jumat (10/11).

Lebih jauh politisi Golkar ini mengatakan, dengan kenaikkan sebesar itu, UMK Kota Bekasi akan berada di atas UMP DKI Jakarta. Namun, kondisi tersebut diyakininya tidak berpengaruh pada minat investasi di wilayahnya. Terlebih ia berulang kali mengatakan akan menjamin keamanan dan kenyamanan investor yang berinvestasi di Kota Bekasi. “UMK ini di atas DKI, tapi tidak akan berpengaruh pada iklim investasi di Kota Bekasi,” tandas pria yang akrab disapa Pepen ini.

Jika disimulasikan, kenaikkan UMK Kota Bekasi 2018 sebesar Rp 313.343 berdasar pada PP No.87 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana besaran kenaikkannya hanya 8,7 persen dari UMK pada 2017 yang sebesar Rp 3.601.650. Dengan kenaikkan sebesar 8,7 persen, UMK di Kota Bekasi tahun depan bisa menjadi Rp 3.914.933. Adapun serikat pekerja dan buruh di Kota Bekasi tengah memperjuangkan kenaikkan UMK sebesar 10 persen. Artinya ada kenaikkan sebesar Rp 360.165 atau gaji buruh akan menjadi Rp 3.961.815.

Walikota Bekasi menambahkan, formula kenaikkan upah buruh telah diatur dan disesuaikan dengan kemampuan para pengusaha, agar tidak mengganggu iklim investasi dan menimbulkan gejolak.