Bekasi > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

UMK Bekasi 2018 Naik 8,71 Persen, Ini Kata APINDO Kota Bekasi

Selasa, 14 November 2017 15:20 WIB
Editor : Fauzi | Reporter : Indah Mulyanti

ilustrasi upah buruh.
ilustrasi upah buruh.
Foto : istimewa

Share this








APINDO Kota Bekasi meminta buruh dan pekerja di Kota Bekasi menyukuri besaran UMK Bekasi 2018 sebesar Rp 3.914.933.

BEKASI – UMK Bekasi 2018 sudah diputuskan sebesar Rp 3.914.933 atau naik sebesar 8,71 persen. Ketua APINDO Kota Bekasi Purnomo Narmiadi menilai, UMK yang ditetapkan oleh Pemkot Bekasi untuk tahun 2018 mendatang sudah lebih memenuhi kebutuhan hidup layak, apabila dibandingkan dengan besaran UMP Provinsi Jawa Barat yang hanya Rp 1.544.360.

“Kalau kita menarik garis dari UMK Provinsi Jawa Barat, artinya di Kota Bekasi sendiri sudah jauh lebih baik, mencapai dua kali lipatnya dari UMP Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp 1.544.360,” ujarnya, Selasa (14/11). 

Lebih lanjut Purnomo mengungkapkan, kenaikan UMK ini sudah diputuskan oleh Dewan Pengupahan Kota Bekasi, seperti ketentuan PP No.78 tahun 2015 Tentang Pengupahan, bahwa akan ada kenaikan upa sebesar 8,7 persen yang dihasilkan dari perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Kemarin sudah diputuskan secara voting, bahwa akan adanya kenaikan upah 2018 sebesar 8,71 persen, itu dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya. 

Purnomo mengatakan, sebagai asosiasi yang menaungi banyak perusahaan di Kota Bekasi, APINDO menyarankan para buruh atau pekerja di Kota Bekasi, untuk melihat dan mensyukuri besaran UMK yang di tetapkan ini, yakni sebesar Rp 3.914.993 per bulan atau naik sebesar 8,7 persen dari angka sebelumnya.  Menurutnya, apabila keputusan besaran UMK ini masih menjadi permasalahan bagi para buruh, maka konsekuensinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi. 

“Secara perhitungan kebutuhan hidup, APINDO Kota Bekasi menilai UMK Bekasi 2018 sudah berada di atas kebutuhan hidup. Jadi saya berharap kepada temen-temen buruh atau pekerja, selain memperjuangankan kepentingannya ini, juga tidak memaksakan kehendaknya dari ketetapan pemerintah ini untuk meminta upah di atas rata-rata dari perusahaan-perusahaan. Karena resikonya, jika perusahaan tidak mampu memenuhi, maka perusahaan-perusahaan akan melakukan upaya-upaya demi efesiensi dan sebagainya, yang akhirnya nanti sampai kepada pengurangan tenaga kerja,” pungkasnya.