Bekasi > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

Tahun 2018, UMK Kota Bekasi Sebesar Rp 3,9 Juta

Rabu, 08 November 2017 16:23 WIB
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Leny Kurniawati

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)
Foto : istimewa

Share this








UMK Kota Bekasi sebesar Rp 3,9 juta tahun 2018 mengacu pada besaran inflasi dan Produk Domestic Bruto (PDB) mencapai 8,7 persen.

BEKASI - Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Bekasi diprediksi bakal naik sebesar Rp 313.343 di tahun 2018. Kenaikan UMK ini mengacu pada besaran inflasi dan Produk Domestic Bruto (PDB) mencapai 8,7 persen.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Sudirman mengungkapkan, besaran UMK di Kota Bekasi pada 2017 mencapai Rp 3.601.650 per bulan. Dengan adanya kenaikan ini, maka besaran upah yang diterima pekerja sebesar Rp3.914.993 per bulan.

“Penambahan besaran UMK tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan,” kata Sudirman kepada Infonitas.com, saat dikonfirmasi pada Rabu (8/11).

Dia mengatakan, aturan itu menyebutkan kenaikan disesuaikan dengan angka pertumbuhan inflasi dan PDB daerah sehingga ditemukan angka 8,7 persen pertumbuhan bisnis ekonomi di Kota Bekasi tahun 2017.

Hanya saja, kata Sudirman, penambahan nominal UMK ini baru dibahas oleh Dewan Pengupahan Kota Bekasi yang dijadwalkan pada Selasa (7/11) kemarin. 

Meski begitu, kenaikan itu diperkirakan tidak akan mengubah peringkat upah Kota Bekasi di Jawa Barat, dengan catatan penghitungan itu sesuai dengan aturan yang ada.

“Apabila tidak ada perubahan, maka peringkat UMK Kota Bekasi berada di urutan kedua setelah Kabupaten Karawang di Jawa Barat,” ujarnya.

“Dikarenakan seluruh kabupaten/kota mengacu pada persentase tersebut, maka tidak akan ada perubahan peringkat besar UMK. UMK Karawang akan tetap menjadi yang tertinggi di Jabar dan Kota Bekasi akan tetap berada di peringkat dua,” katanya.

Kalangan pekerja Bekasi berharap UMK yang baru naik 10 persen. Dalam pembahasan nanti, dewan pengupahan juga akan membahas upah sektoral. Menurut dia, penentuan upah sektoral ini mengacu pada delapan parameter yang menjadi penentunya antara lain, karyawan, besar perusahaan dan lainnya.

“Besar upah sektoral yang kemungkinan berbeda kenaikannya dengan wilayah lain karena bergantung kondisi perusahaan di masing-masing daerah,” tutup Sudirman.