Selasa, 02 Januari 2018 19:30:00
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Leny Kurniawati
Janji Wali Kota Bekasi Pada Tahun Ini
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat menujukkan penghargaan yang diperoleh.
Foto : Indah Mulyanti
 

BEKASI – Pada 2018 menjadi momentum Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi melakukan perubahan. Terutama dalam hal kesejahteraan para pegawai.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengusahakan persamaan status Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Perhubungan Kota Bekasi dengan Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Untuk merealisasikan, maka pihaknya akan mengoptimalkan anggaran Tahun 2018.

“Ini suatu usaha yang luar biasa dalam rangka memenuhi seluruh program-program yang telah digariskan dalam RPJMD tahun anggaran 2017,” kata pria yang akrab disapa Pepen ini kepada infonitas.com, Selasa (2/1/2017).

Ia memastikan, Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Bekasi dapat menentukan langkah-langkah untuk memaksimalkan potensi pendapatan. Kedua, apabila dari evaluasi tersebut terdapat potensi-potensi yang dapat dimaksimalakan tentunya bukan cek kosong seperti yang dilakukan tahun 2017, di mana ada potensi seperti parkir yang tidak didukung dengan regulasi perubahan, petunjuk teknis, serapan operasional.

“Bahkan, rencana pelelangan pun sampai dengan tutup buku tidak dapat dilakukan sehingga beredilikasi terhadap pelanggan,” paparnya

Jika proses sudah diketahui dan tidak ada cara lain menyeimbangkan potensi tentunya, TAPD dan Bappeda harus melakukan ancang-ancang. Sisanya dari itu harus diseimbangkan, harus dikoreksi, sehingga pada saat awal setelah 2018 ada penyusunan RPJMD baru itu sudah masuk pada proses dianggaran yang dinolkan jadi tidak membebani RPJMD yang selanjutnya

“Ya, tidak ada cara lain menginventalisir program-program berkelanjutan 2017 yang berkaitan eknomi kerakyatan satu dan lain hal,” jelasnya.

Ia memaparkan pada 5 tahun pertama capaian RPJMD telah melampaui yang disepakati dari keputusan politik. Oleh karenanya, RPJMD akhir jangan sampai membebani persoalan-persoalan di 2018-2013 karena akan berpengaruh dari kebijakan-kebijakan yang di ambil program dari tindak lanjut yang ada dilingkungan Pemrintah Kota Bekasi.

Pada tahun 2017, Pepen mengaku pihaknya berhasil menyerap anggaran hingga 83 persen, dalam artian tidak ada gagal bayar, apalagi menunda tunjangan wajib sampai 31 Desember tidak ada satupun hak sipil negara yang terkurangi.

“Selanjutnya, prediksi anggaran tahun 2018 bisa dilihat dari penggunaan sisa perhitungan, kalau Dakpom APBD 2017 atau tutup buku 2017 silva kurang-lebih Rp300 miliar,” jelasnya.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda