Bekasi > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

Ini Kata Disnaker Kota Bekasi Soal Kenaikan UMK 2018

Selasa, 14 November 2017 19:47 WIB
Editor : Arif Muhamad Rian | Reporter : Leny Kurniawati

Demo buruh di depan Istana Merdeka menolak upah murah
Demo buruh di depan Istana Merdeka menolak upah murah
Foto :

Share this








Disnaker Kota Bekasi menyebut kenaikan UMK 2018 berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Namun, perwakilan dari buruh menolaknya.

Bekasi - Dewan Pengupah Kota Bekasi menyepakati besaran upah minimum untuk tahun 2018 sebesar Rp 3,9 juta lebih. Nilai tersebut naik Rp 313.000 dari upah minimum tahun ini, sebesar Rp 3,6 juta lebih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kota Bekasi, Kosim mengatakan, kenaikan upah minimum berdasarkan dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Adapun kesepakatan tersebut diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta rapat pleno akhir pekan lalu.

"Perwakilan buruh tidak menyepakati, kalau dari pemerintah dan pengusaha sepakat dengan nilai tersebut," kata Kosim di Bekasi kepada infonitas.com Selasa (14/11/2017).

Kosim mengatakan, besaran upah yang disepakati akan direkomendasikan ke Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai upah minimum tahun depan. Usai mendapatkan surat keputusan, maka nilai upah tersebut mulai diterapkan sejak awal tahun 2018.

Meski begitu, buruh menolak besaran nilai upah minimum. Buruh dari serikat pekerja mempunyai formulasi sendiri yaitu berdasarkan hitungan hidup layak Rp 4.104.286. Namun, dalam pengambilan suara terbanyak, mayoritas peserta rapat menyepakati kenaikan upah berdasarkan PP 78 tahun 2015.

Sesuai dengan peraturan tersebut, perhitungan berdasarkan nilai inflasi sebesar 3,72 persen ditambah Produk Domestik Bruto (PDB) 4,99 persen dikalikan nilai upah sebelumnya. Hasilnya, kenaikan sebesar Rp 313 ribu.

Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, upah minimum ditetapkan sebesar Rp 3,8 juta lebih, naik Rp 300 ribu dibanding upah tahun ini Rp 3,5 juta. Penetapan menggunakan formulasi PP Nomor 78 tahun 2015. Di sana, buruh juga menolak, karena mempunyai hitungan sendiri berdasarkan kebutuhan hidup layak.