Bekasi > Laporan Utama

Eksekusi Lahan Sengketa di Bekasi Ricuh

Rabu, 15 November 2017 18:42 WIB
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Yusuf Bachtiar

Pihak pemilik lahan bangunan menolak eksekusi bangunan yang hendak dilakukan oleh juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bekasi.
Pihak pemilik lahan bangunan menolak eksekusi bangunan yang hendak dilakukan oleh juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bekasi.
Foto : Yusuf Bachtiar

Share this








Kericuhan lahan sengketa di Bekasi terjadi antara juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bekasi dan pihak pemilik lahan bangunan

BEKASI - Eksekusi sengketa lahan eks pabrik di Kawasan Delta Silicon, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi mendapat perlawanan dari pihak pemilik lahan, Rabu (15/11).

Aksi perlawan terjadi antara petugas juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bekasi dan pihak pemilik lahan bangunan. Sejumlah orang berusaha menghadang petugas juru sita ketika hendak memasuki lahan bangunan tersebut.

Namun begitu, ketegangan dapat diredam usai pihak kepolisian dari Polisi Resort Metro (Polrestro) Kabupaten Bekasi yang dipimpin Wakapolrestro menfasilitasi kedua belah kubu agar tidak terjadi bentrokan secara fisik.

Kuasa hukum pemilik lahan Ahmad Junaedi mengatakan, eksekusi lahan milik klien nya oleh PN Kabupaten Bekasi memiliki sejumlah kejanggalan. Mulai dari lahan sengketa pada masa status quo dan dinilai melanggar aturan.

"Lahan masih dalam status quo dan tidak boleh diperjual belikan, tapi nyatanya sejauh ini lahan dan aset bangunan sudah dilelang oleh pihak lelang," bebernya kepada Infonitas.com.

Menurutnya, aset berupa lahan dan bagunan diketahui atas nama Umi Ana Rofiah itu telah resmi dilelang dengan harga yang jauh dibawah pasaran. Ditambah, aset tersebut juga telah berganti nama padahal lahan masih dalam sengketa.

"Nilai lelang ditetapkan sesuai harga pasar. Kami mengetahui aset ini dilelang seharga Rp 6 miliar padahal jika dengan harga pasar aset ini seharga Rp 19 miliar," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan perlawanan secara hukum. Salah satunya dengan melakukan tembusan ke Mahkamah Agung terkait proses eksekusi PN Bekasi.

"Karna ini hak kami, jadi memang kami sebelumnya mengajukan keberatan tapi tidak digubris oleh pihak pengadilan.  Dari situ, kita akan tetap mengajukan perlawanan secara hukum karna memang status aset ini masih sengketa," pungkasnya.